Senator Sumbar Nofi Candra Laporkan Tugas PPUU ke Paripurna DPD RI

oleh -834 views
Senator DPD RI asal Sumbar Nofi Candra berdiri di podium paripurna menyampaikan laporan tugas PPUU DPD RI, Jumat 20/10 di Senayan Jakarta. (foto: tim media nofi candra/tmnc)
Senator DPD RI asal Sumbar Nofi Candra berdiri di podium paripurna menyampaikan laporan tugas PPUU DPD RI, Jumat 20/10 di Senayan Jakarta. (foto: tim media nofi candra/tmnc)

Jakarta,—Senator asal Sumbar Nofi Candra berdiri di mimbar sidang parpurna DPD RI, putera asli Solok ini melaporkan Tugas PPUU DPD RI dihadapan sidang paripurna ke lima masa sidang I DPD RI.

“Ini sebagai tanggungjawab amanah yang diberikan DPD RI kepada Panitia Perancang Undang-Undang (PPUU), sekaligus memberitahukan kepada masyarakat terhadap pelaksanaan tugas PPUU,”ujar Nofi usai sidang paripurna DPD RI Jumat 20/10.

Menurut senator asal Sumbar ini, jelang akhir masa sidang satu PPUU telah menjalankan berbagai program dan kegiatan penguatan program legislasi nasional (Proglegnas).
“Mulai dari kunjungan bersama Baleg DPR RI juga melakukan berbagai kegiatan untuk menangkap aspirasi daerah yang menjadi perjuangan DPD RI,”ujar Wakil Ketua PPUU DPD RI ini.
Selain itu melakukan rapat gabungan dan harmonisasi dan pemantapan konsepsi terhadap RUU yakni kekayaan negara dan pajak penghasilan, serta melakukan rembuk nasional.
Selain itu PPUU DPD RI juga aktif dalan setiap pertemuan di daerah termasuk menyerap aspirasi daerah dan masyarakatnya.
 
“Sepeti kunjungan bersama Baleg DPR RI, ada banyak masukan terkait RUU yang termasuk dalam Prolegnas Tahun 2015-2019 untuk diakomodir dan ditetapkan dalam Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2018, bahkan Stakeholders di daerah juga sangat mendukung keterlibatan DPD dalam kunjungan kerja Badan Legislasi DPR sehingga kepentingan daerah pun dapat terakomodir dan diperjuangkan bersama oleh DPD RI,”ujar Nofi.
Selain itu masa sidang satu ini PPUU juga mengusulkan RUU untuk diusulkan pada Prolegnas tahun depan
Seperti Komite I mengusilkan RUU tentang pengelolaan kawasan perbatasan, RUU etika penyelenggara negara, perlindungan dna pengakuan masyarakat adat dan RUU tentang pertanahan.
“Terhadap RUU tentang Perlindungan dan Pengakuan Masyarakat Adat dan RUU tentang Pertanahan, tidak kami usulkan dalam Prolegnas Prioritas Tahun 2018 karena sudah masuk dalam Prolegnas Prioritas Tahun 2017 dan secara otomatis akan diluncurkan menjadi Prolegnas Prioritas Tahun 2018 apabila RUU tersebut belum selesai pembahasannya,”ujar Nofi.
Sedangkan usulan RUU Komite II, RUU tentang Perlindungan Varietas Tanaman, dan Komite III mengusulkan RUU tentang Bahasa dan Kesenian Daerah dan RUU tentang tentang Tanggung Jawab  Sosial Lingkungan.
 
“Lalu komite IV mengusulkan RUU tentang Pajak Penghasilan dan RUU tentang Kekayaan Negara,”ujarnya.
 
Selain itu PPUU kata Nofi juga usulkan RUU yakni RUU Perubahan atas Undang-Undang nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana dan RUU tentang Hak atas Tanah Adat.
“Terhadap RUU Hak Atas Tanah Adat, sudah kami informasikan kepada Baleg DPR RI bahwa RUU ini masih dalam tahap penyusunan, sehingga naskah akademik dan draf RUU-nya belum kami serahkan secara resmi,”ujar Nofi.
Sedangkan kegiatan PPUU dalam rangka Rembuk Nasional tema “Membangun Harmonisasi Legislasi Nasional dan Legislasi Daerah” pada 18 Oktober 2017, telah dihasilkan kesimpulan bersama yang intinya bahwa DPD menginisiasi pembentukan Forum Konsultasi dan Mediasi dalam Penyusunan Perda. 
“Forum konsultasi dan mediasi tersebut bertujuan untuk mengharmonisasikan legislasi di daerah dalam hal ini Peraturan Daerah dengan peraturan perundang-undangan sehingga tidak terjadi tumpang tindih dan mencegah Perda tersebut dibatalkan oleh Kemendagri. Dimana pasca Putusan Mahkamah Kontitusi, sekarang hanya dapat dilakukan oleh Mahkamah Agung,”ujar Nofi dihadapan sidang paripurna DPD RI.
Pada kegiatan Rembuk Nasional dibuka Ketua DPD RI Osman Sapta dihadiri 24 DPRD Provinsi dan 232 DPRD kota kabupaten.
“Berdasarkan data kehadiran peserta terlihat bahwa adanya antusias yang tinggi dari daerah untuk bersama-sama berkomitmen menciptakan harmonisasi pembentukan hukum pusat dengan daerah,”ujar Nofi.
Dan pada kesempatan itu, Nofi Candra juga mengatakan informasi perkembangan Prolegnas Prioritas Tahun 2017 dan penyusunan usul RUU untuk Prolegnas Prioritas Tahun 2018. 
 
“Saat ini ada 52 RUU dalam Prolegnas 2017, dari itu terdapat tiga RUU yang diusulkan DPD yaitu RUU tentang Wawasan Nusantara dan RUU tentang Ekonomi Kreatif masih dalam Tahap Pembicaraan Tingkat I dan satu lagi yaitu RUU tentang Daerah Kepulauan masih menunggu Surpres,”ujarnya.
 
Lalu terdapt tujuh RUU usulan DPR pada Proglenas 2017 yakni,
  1. RUU tentang Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri;

  2. RUU tentang Perlindungan dan pengakuan Hak Masyarakat Adat;

  3. RUU tentang Sistem Budidaya Tanaman;

  4. RUU tentang BUMN;

  5. RUU tentang Minyak dan Gas Bumi;

  6. RUU tentang Praktik Pekerja Sosial (Pengganti RUU tentang Tanggungjawab Sosial Perusahaan; dan

  7. RUU tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD. (rilis tmnc)