Padang —- Pemirsah insan olahraga semua, dunia olahraga Sumatera Barat tidak sedang baik-baik saja. Pasca Ronny Pahlawan terpilih sebagai Ketua KONI Sumbar secara aklamasi pada Musyawarah Olahraga Provinsi Luar Biasa (Musorprovlub) tahun lalu, sejak itulah dunia olahraga Ranah Minang nyungsep ke lubang kelam.
Sederet permasalahan muncul ke permukaan hingga berbuntut pada urungnya pencairan anggaran olahraga. Imbasnya, proses pembinaan olahraga prestasi terganggu, lantaran pemerintah provinsi enggan mencairkan anggaran KONI melalui Dispora Sumbar .
Hal ini berdampak langsung terhadap para atlet, bukan saja terhambatnya Pelatprov, namun juga menyangkut uang bulanan atlet yang nyaris satu tahun ini tak diterima para duta olahraga.
Hingga triwulan pertama tahun 2023 situasi belum menunjukkan tanda-tanda membaik. Anggaran tak jua kunjung cair. Padahal tahun ini atlet Sumatera Barat bakal mengikuti babak kualifikasi PON 2024 Aceh-Sumut.
Dari informasi dikumpulkan banyak media, tidak ada tanda-tanda pelaksanaan Pelatprov. Padahal tak lama lagi bakal dilangsungkan Porwil 2023 di Pekanbaru.
Tak hanya itu, untuk tiket mengikuti PON 2023, beberapa Cabor harus melakoni Para kualifikasi PON seperti Kejurnas dan Pra PON.
Ketua KONI Kota Solok, Rudi Horizon mengaku prihatin dengan kondisi yang terjadi saat ini. Menurutnya, pemerintah daerah dan KONI Sumbar harus menyudahi polemik yang terjadi.
“Yang dirugikan itu atlet, mereka selama ini sudah muak dengan kondisi yang terjadi. Jangankan hak mereka yang belum terbayar, Pelatprov saja belum jelas sampai saat ini,” ujar Rudi, Senin 3/4-2023.
Rudi mempertanyakan keseriusan pemerintah dalam pembinaan olahraga prestasi. Menurutnya, KONI adalah perpanjangan tangan dari pemerintah dalam melakukan pembinaan olahraga.
“Sudah semestinya pemerintah memberikan anggaran kepada KONI yang kepengurusannya legal dan diakui oleh KONI Pusat,” ujarnya.
Rudi mengatakan insan olahraga se Sumbar tentu paham bahwa KONI justru membantu pemerintah dalam pembinaan olahraga prestasi, pemerintah harus hadir dalam kondisi apa pun.
“Untuk itu, ayo sudahi polemik ini. Jika tidak, sama-sama kita lihat saja kehancuran olahraga Sumatera Barat,” jelasnya.
DPRD Harus Panggil KONI Sumbar
Rudi menyarankan agar Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Sumbar memanggil Ketua dan pengurus KONI Sumbar. Ia menilai langkah ini akan dapat dijadikan momen bagi DPRD agar mengetahui secara jelas permasalahan yang terjadi. Selanjutnya, bisa secepatnya mencari solusi dalam menyelamatkan nasib olahraga Sumbar.
“Saya berharap DPRD memanggil KONI Sumbar. Hal ini dirasa perlu, agar wakil rakyat bisa mengetahui apa benar masalah yang terjadi. Kalau perlu hadap-hadapkan keduanya, baik KONI maupun Dispora Sumbar sebagai perwakilan pemerintah,” cetusnya.
Rudi berpandangan, tidak ada masalah yang tak bisa diselesaikan, apalagi ini menyangkut kemaslahatan olahraga daerah.
“Jika ada niat baik tentu masalah ini tidak berlarut-larut seperti saat ini. Makanya, DPRD harus berperan dalam menuntaskan permasalahan ini. Jangan ada lagi pihak-pihak yang diduga memperkeruh situasi yang kurang baik untuk olahraga Sumbar,” sebutnya,”uajrnya.
Tak Satupun Terselesaikan
Sementara itu pengamat sekaligus wartawan olahraga senior Sumatera Barat Nofi Sastra menilai, persoalan olahraga Sumatera Barat saat ini betul-betul sudah sangat kusut masai.
Pengurus KONI sudah hampir 10 bulan terpilih tapi tidak pernah dilantik. Tak hanya soal pelantikan, yang lebih penting dana KONI juga tidak pernah dicairkan.
Di bagian lain, Dispora Sumbar sebagai perpanjangan tangan gubernur di bidang olahraga, juga seperti ada ketergantungan terhadap apa pun itu harus sepengetahuan gubernur.
“Sehingga baik sejak Dedy Diantolani sampai kini Plt Maifrizon, tak ada satupun yang terselesaikan oleh Dispora. Para atlet tetap latihan mandiri tanpa dana. Kontingen Cabor berangkat Kejurnas tetap dengan dana sendiri. Kalau pun ada pejabat Dispora datang melihat Cabor latihan, itu pun hanya datang kosong tanpa membawa apapun, termasuk harapan sekali pun,” imbuhnya.
Ia menilai, kalau ada ide untuk memanggil baik Dispora maupun KONI dalam menyelesaikan semua masalah ini, rasanya cukup baik .Namun kata Nofi persoalannya, apakah kedua pihak itu punya niat yang sama untuk menyelesaikan masalah olahraga Sumatera Barat.
“Rasanya bolehlah kedua institusi ini dipanggil DPRD. Paling tidak dari sana kita bisa tahu masalahnya apa, dan bagaimana jalan keluarnya,” ungkap mantan pengurus KONI Sumbar beberapa periode ini.
Sebagai pengamat sekaligus wartawan olahraga yang dituakan di Sumbar, Nofi menilai untuk menyelesaikan kisruh olahraga Sumbar, setiap elemen harus komit terhadap tugas dan fungsi masing-masing
“Pemprov misalnya, komit dengan penyediaan anggaran bagi olahraga, KONI begitu pula, komit dengan pembinaan olahraga prestasi. Sementara Cabor komit pula untuk mempersiapkan atlet berkualitas yang akan berlaga di Porwil, Kejurnas/Pra PON,” ujar Nofi. (adr)
