Sengketa Tanah Ulayat, Hendra Irwan Rahim: Perusahaan tak Boleh Rugikan Masyarakat

oleh
Ketua DPRD Sumbar Hendra Irwan Rahim ingatkan HGU Perkebunan jangan rugikan masyarakat pemilik tanah ulayat, Senin 15/4 di DPRD Sumbar. (foto: dok)

Padang,—Ketua DPRD Sumbar, Hendra Irwan Rahim meminta sengketa tanah ulayat dengan perusahaan perkebunan jangan sampai merugikan masyarakat.

Untuk itu Hendra.Irwan Rahim meminta, pemerintah kabupaten/kota ikut memfasilitasi jalan keluar untuk persoalan yang dihadapi masyarakat.

Demikian ditekankan Ketua DPRD Sumbar menanggapi masih banyaknya sengketa tanah ulayat terjadi, antara perusahaan dengan pemilik lahan yang note bene-nya masyarakat.

Satu di antaranya seperti dialami masyarakat Jorong Kartini, Kecamatan Gunung Tuleh, Kabupaten Pasaman Barat dengan PT Argo Wiratama. Disebut Hendra, belum lama ini pihaknya menerima pengaduan dari masyarakat setempat terkait persoalan tanah ulayat mereka dengan PT Argo Wiratama. PT Argo Wiratama sendiri adalah perusahaan yang bergerak di bidang perkebunan sawit.

“Dari laporan yang kami terima masyarakat merasa dirugikan dengan rencana pengajuan HGU yang tengah diurus oleh perusahaan tersebut. Sementara ada hak mereka dalam bentuk pendirian perkebunan plasma yang belum diberikan selama hampir 20 tahun lebih, yakninya selama perusahaan itu beroperasi di tanah ulayat masyarakat,”ujar Hendra, Senin 15/4.

Politisi senior sekaligus Ketua DPD Partai Golkar Sumbar ini menambahkan, apa yang dialami masyarakat Kecamatan Gunung Tuleh, Kabupaten Pasaman Barat jadi pengalaman pahit yang harus dicarikan solusinya segera.

“Berangkat dari laporan masyarakat itu kami di DPRD dalam waktu dekat berencana memanggil perusahaan terkait, termasuk Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat dan pemerintah provinsi, sehingga hal-hal yang merugikan masyarakat bisa dituntaskan,”ujarnya.

Sementara itu, perwakilan masyarakat  Jorong Kartini menyampaikan, Handro Donal mengatakan keberadaan perusahaan perkebunan sawit yang menguasai tanah ulayat masyarakat bermula sejak tahun 1991.

Tahun 1991 ini, kata dia, perusahaan bekerjasama memanfaatkan tanah masyarakat melalui niniak mamak setempat PT Mutiara Agam. Namun, baru beberapa tahun berjalan, terjadi pengambil alihan pengelolaan lahan dari PT Mutiara Agam ke PT Argo Wiratama.

“Take over lahan dari PT Mutiara Agam ke PT Argo Wiratama terjadi tepatnya tahun 1998, lahan tersebut diambil olih oleh PT Argo Wiratama tanpa sepengetahuan kami sebagai pemilik. Sementara sesuai perjanjian antara niniak mamak kami dengan PT Mutiara Agam akan ada pemberian perkebunan plasma terhadap masyarakat sebesar 10 persen,”ujarnya.

Meski masyarakat telah menuntut hak mereka lanjut Handro, lebih kurang 20 tahun berjalan PT Argo Wiratama yang saat ini mengelola lahan tak kunjung memberikan apa yang dijanjikan pada masyarakat.

“Selain tidak memberikan hak kami dalam bentuk plasma 10 persen, bahka. sepeser pun tidak. PT Argo Wiratama sekarang malah mengajukan HGU di atas lahan kami tersebut. Jika dikabulkan oleh pemerintah, ini jelas-jelas akan merampas hak masyarakat,”ujarnya

Pada kesempatan ini Handro menegaskan, sebagai perwakilan masyarakat, niniak mamak dan anak kemenakan dari Jorong Kartini, Kecamatan Gunung Tuleh pihaknya tidak setuju dengan pengusulan HGU yang sekarang dilakukan oleh PT Argo Wiratama.

“Kami tidak mau HGU itu terealiasasi. Sebabnya sebagai perwakilan rakyat kami minta pada Ketua DPRD serta pemerintah provinsi untuk mendukung kami menolak usulan HGU PT Argo Wiratama tersebut,” tutup Handro. (rilis/ich)