Padang,—-Komisi Informasi serahkan laporan kinerja tahun 2019 ke Ketua dan Sekretaris Komisi 1 DPRD Sumbar, Senin 15/6 siang.
”Tugas menurut UU 14 tahun 2008 telah kita tuntaskan hari ini, pertama kepada Ketua DPRD Sumbar, setelah itu diserahkan juga kepada Ketua Komisi I Pak Syamsul Bahri,”ujar Ketua Komisi Informasi (KI) Sumbar Nofal Wiska.
Sekretaris Komisi I DPRD Sumbar HM Nurnas yang menerima KI sebelum penyerahan mengapresiasi laporan KI tahun kerja 2019 tersebut.
HM Nurnas menilai, penyerahan laporan kerja ini patut dicontoh oleh yang lain. Karena berdasarkan laporan kerja yang berbentuk buku tersebut, DPRD akan makin mudah melakukan evaluasi.
“Kami di Komisi 1 DPRD Sumbar mengapresiasi laporan kerja ini, ini patut dicontoh, isinya lengkap mulai dari kegiatan, dari perencanaan hingga laporan kegiatan, bahkan penggunaan anggaran tertulis lengkap, ini tentu memudahkan DPRD untuk melakukan evaluasi kerja,” ungkap Nurnas pada saat diskusi di ruang kerjanya.
Saat diskusi itu, HM Nurnas juga menantang KI Sumbar untuk program di tahun 2020 sekalipun di masa Tatanan Norma Baru Produktif dan Aman Covid-19. Politisi Partai Demokrat Sumbar itu berharap KI bisa lebih menginisiasi penguatan keterbukan informasi publik (KIP) di nagari-nagari di Sumbar.
“Dari pantauan Komisi 1 DPRD Sumbar soal penyaluran BLT Dana Desa bukti pemerintah hadir saat masyarakat susah saat kondisi pandemi, banyak nagari telah mampu mewujudkan transparansi. KI ke depan harus fokus lebih menginisiasi penguatan soal KIP di nagari-nagari, karena keterbukaan informasi di tingkat nagari sangat penting untuk membumikan transparansi,”ujar Nurnas.
Menjawab saran wakil rakyat dari Dapil Pariaman dan Padang Pariaman ini, Nofal Wiska didampingi Adrian Tuswandi, Arif Yumardi dan Tanti Endang Lestari, menyambut baik tantangan tersebut.
Selain itu, Nurnas menyebut walinagari di Sumbar adalah orang orang yang hebat, bahkan di beberapa nagari yang dikunjungi Komisi 1 DPRD Sumbar wawasan Wali Nagari itu melebihi selingkar nagari itu saja.
“Saya kaget, ternyata banyak Wali Nagari yang hebat, baik itu pemikiran maupun visi ke depan, ini sudah menjadi modal untuk nagari menjadi hebat termasuk soal inovasi dalam transparansi,” lanjut Cak Nurnas, panggilan akrabnya.
Komisioner KI Sumbar Arif Yumardi menegaskan penguatan lebih keterbukan di tingkat nagari jadi blue print KI periode 2019-2023.
”Fokus kita ke depan memang bagaimana memberikan penyadaran ke publik tentang hak mereka mendapatkan informasi, salah satunya adalah melalui nagari, terima kasih atas masukan pak Nurnas, kita akan rancang kegiatannya,” jawab Arif Yumardi.
Bahkan kata Tanti Endang Lestari beberapa program sudah direncanakan seperti project nagari percontohan, membentuk relawan di tingkat nagari, dan program lainnya.
”Insya Allah dengan dukungan Komisi 1 di APBD Perubahan akan kita laksanakan,” sambung Tanti Endang Lestari, komisioner membidangi kelembagaan.
HM Nurnas berharap Komisi Informasi ke depan terus bergerak dalam penguatan keterbukaan informasi publik, hingga ke akar rumput. Target untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat sudah tepat.
“Tapi polanya tidak harus formal, seperti rapat rapat atau bimtek, KI harus mencari cara kreatif agar masyarakat benar benar paham tentang hak mereka,” harap Nurnas.
Bahri bersama Ketua KI Sumbar Nofal Wiska. (foto: dok /ppid-kisb)
Sementara Ketua Komisi I DPRD Sumbar Syamsul Bahri memastikan backup komisinya untuk keberhasilan tugas KI Sumbar.
”Insya Allah kita bersama besarkan lembaga yang dibentuk berdasarkan UU ini, KI Sumbar silahkan berkordinasi terkait tugas dan fungsi kepada saya, 24 jam saya siapkan waktu untuk KI Sumbar,”ujar politisi PDI Perjuangan ini. (rilis: ppid/kisb)
