Pasaman Barat – Penanganan pengalihan fungsi kawasan hutan tanpa izin di Nagari Air Bangis Kecamatan Sungai Beremas Kabupaten Pasaman Barat terus dilakukan pihak kepolisian.
Tindakan penyelamatan alih fungsi hutan ilegal itu karena diduga telah banyak hutan lindung yang disalahgunakan masyarakat.
Keseriusan Menyelamatan hutan lindung ini dibuktikan dengan kunjungan kerja Kapolda Sumbar Irjen Pol Drs Toni Harmanto MH ke Mako Polres Pasaman Barat, Kamis 25/2.
Kunjungan kerja orang nomor satu di Kepolisian Sumatera Barat tersebut disambut Forkopimda, Kapolres Pasbar AKBP Sugeng Hariyadi SIK, Plh Bupati Pasbar Yudesri, Ketua DPRD Parizal Hafni, Kajari Ginanjar Cahya Permana, Dandim 0305 Pasaman Abdul Aziz dan stakeholder terkait lainnya.
Kapolda Sumbar Irjen Pol Drs Toni Harmanto MH, menyampaikan bahwa sosialisasi ini harus tetap dilakukan kepada masyarakat, agar hutan di Provinsi Sumbar dan khususnya Kabupaten Pasaman Barat tetap terjaga. Sehingga tidak ada lagi masyarakat yang mengolah hutan dengan cara membakar lahan.
“Menjaga hutan dari kebakaran itu merupakan atensi Presiden RI, hutan lindung harus kita jaga dan pelihara, karena Ini adalah bentuk tanggung jawab kita semua. Banyak cara yang bisa dilakukan untuk menjaga hutan lindung tersebut, seperti salah satunya melakukan penanaman pohon,”ujar Kapolda Irjen Pol Drs Toni Harmanto MH.
Kapolda juga meminta kepada Forkopimda Pasbar untuk tetap bersinergi dalam menegakkan hukum termasuk untuk melindungi hutan, baik hutan lindung maupun hutan produksi.
Selain itu, Kapolda juga memberikan arahan kepada personil Polres Pasbar di ruangan aula bhayangkara setempat. Dalam Safari Kantibmas ke Pasaman Barat Kapolda Toni Hermanto didampingi oleh Dirkrimsus, Kabid Humas Kombes Stevanus Stake Bayu Setianto S.IK, Kabidkum Kombes Nina Vebri Linda, SH, Kabid TI Kombes Noer Cahyo.
Kapolres Pasbar AKBP Sugeng Hariyadi SIK mengatakan jika tindakan kepolisian dalam penanganan Pengalihan fungsi kawasan hutan lindung sudah dilakukan.
‘Mulaiaik sosialisasi dan penyuluhan telah dilakukan kepada masyarakat untuk tidak menduduki, menguasai maupun melakukan perambahan hutan lindung,”ujar AKBP Sugeng. (joni harahap)
