*Marah tak Berarti Tegakan Hukum*
Padang— Anggota Komisi II DPRD Padang, Aprianto menilai, praktek parkir liar yang terjadi Transmart Padang, Jl Khatib Sulaiman, sebaiknya ditindak secara hukum. Pasal pidana sebagaimana tercantum dalam Perda No 11 Tahun 2005 tentang Ketertiban Umum, akan lebih adil dan fair.
“Kalau Walikota mencak-mencak di sana usai menemukan parkir di trotoar ataupun taman jalan, itu tak lebih dari pencitraan semata, tak ada artinya marah marah tanpa penegakan hukum,”ujar Aprianto, Senin (29/5) di Padang.
Pernyataan Aprianto ini, mengomentari sikap Walikota Padang, Mahyeldi Dt Marajo yang tabik rabo (marah-marah), usai menemukan parkir liar di sekitar Transmart Padang, Jumat (26/5/2017) sore. Saat itu, Mahyeldi bahkan sampai memeriksa kondisi parkir di basement gedung yang katanya mampu menampung 600 unit kendaraan sekaligus.
Menurut Aprianto, jika tidak ditindak secara hukum, maka akan membuktikan adagium yang menyatakan, hukum itu hanya tajam kebawah (rakyat kecil), namun tumpul ke atas (pengusaha/penguasa).
“Praktek seperti itu, jangan sampai terjadi di Kota Padang. Keadilan harus tercipta. Semua harus sama di mata hukum,” ungkap kader Megawati Soekarno Putri ini..
Selain itu, politisi PDI Perjuangan ini menilai, potensi pendapatan daerah dari parkir di Transmart, jangan sampai digratiskan pula sementara waktu.
“Parkir itu dibayar oleh masyarakat. Jangan pula diberi kompensasi ke pengusahanya untuk tidak melakukan bagi hasil,” terangnya.
Kalau bagi hasilnya ditunda pula, kata pemilik nama kiasan Peri Kling di kalangan wartawan di Padang ini sudah terlalu banyak fasilitas yang diberikan ke pengusaha yang berinvestasi di Padang ini.
“Lokasi parkir itu merupakan kewajiban pengusaha apalagi super mall seperti Transmart. Kalau tak ada fasilitas parkir, tentu orang enggan berkunjung,”ujarnya. (erwan).
