Padang,—-Menjadi tanggungjawab untuk kelangsungan pendidikan warganya, Walikota Padang Panjang temui Gubenur Sumbar Jumat 10/7.
Menurut Fadly persoalan kelangsungan pendidikan masyarakat Padang Panjang membuat dia berinisiatif menemui Gubernur Sumbar Irwan Prayitno.
“Saya tahu bahwa kewenangan SMA/SMK di provinsi tapi ketika pakai zanasi maka itu ada kewenangan Pemko melalui Disdikcapilnya,”ujar Fadly.
Didatangi Walikota Padang Panjang, Gubernur Sumbar Irwan Prayitno mengapresiasi atas proaktifnya Fadly Amran yang berjibaku mengadu kewenangan yang dimilikinya terkait pedidikan ini.
“Saya apresiasi Pak Walikota Padang Panjang yang perhatian soal pendidikan masyarakatnya. Kisruh PPDB Online ini terkait soal surat keterangan domisili, sekarang saya terima saran Wako Padang Panjang untuk solusi masuk SMA sederajat ini,”ujar Irwan Prayitno.
Gubernur Irwan Prayitno memberikan solusi terkait PPDB SMA/SMK Sumbar yang besok Sabtu 11 Juli pendaftaran zonasi tambahan dilakukan.
Apalagi SMA di Padang Panjang banyak berasrama seperti SMA 1 Sumbar dan SMA 1 Padang Panjang. Begitu pula banyak pesantren yang berasrama.
”Menurut Permendikbud, sekolah berasrama tidak menggunakan zonasi, sehingga siswa seluruh Sumbar bisa masuk. Akibatnya, siswa asal Padang Panjang tidak banyak diterima. Apalagi SMA Negeri di sana hanya tiga SMA.
“Mulai besok, PPDB tahap 2 dibuka dengan menambah quota 30 orang untuk SMA 1 dan 60 orang untuk SMA 2,”ujar Irwan Prayitno.
Bahkan untuk kepala daerah lain di Sumbar, Irwan Prayitno berinisiatif menyurati bupati dan walikota lain di Sumbar.
“Saya hari ini menyurati bupati dan walikota agar mencari solusi bersama Dinas Pendidikan Provinsi atas persoalan yang diakibatkan oleh Permendikbud terkait zonasi,”ujar.
Pada pertemuan sebelum sholat jumat tadi, Irwan berikan solusi soal PPDB SMA/SMK yaitu dengan penambahan kuota zonasi untuk mengakomodir siswa yang berada di zonazi yang gagal karena surat keterangan domisili tadi.
“Dan Padang Panjang bisa ditambah karena dua sekolah di sana ada penerimaan siswa tinggal asrama. Tapi tetap kata Pak Irwan Prayitno, kuncinya domisili sesuai data di Disdikcapil Padang Panjang dan itu harus jujur tidak ada bodong atau membuar surat keterangan abal-abal,”ujar Fadly menyampaikan solusi Irwan Prayitno usai bertemu gubernur tadi.
Menurut Fadly persoalan ini tidak lepas dari soal data kependudukan dan itu munculnya harus ada inisiatif terkait data kependudukan.
”Walikota dan Bupati lain harus jeli mengawasi verifikasi surat keterangan domisili, karena yang tahu masyarakat adalah Walikota dan Bupati,”ujar Fadly.
Pertemuan tadi kata Fadly dihadapan Kadisdik Adib Alfikri, Gubernur Irwan Prayitno menambah satu kelas di SMA 1 Padang Panjang dan dua kelas di SMA 2 Padang Panjang.
”Pak Irwan Prayitno sangat memperhatikan masalah PPDB online saat ini, sehingga itu beliau tidak berpikir panjang menambah quota zonasi untuk Padang Panjang dan prosesnya pada PPDB Zonasi Tambahan,”ujar Fadly. (own)
