Spektrum Politika Institute Peduli, Relise Hasil Survey Untuk Penanganan Covid-19

oleh -595 views
oleh
595 views
Direktur Survey dan Data Spektrum Politika Institute, Andri Rusta beberkan surveynya ke publik, Senin 5/10 (foto: dok/spi)

90,1 persen dari masyarakat Sumatera Barat menegaskan bahwa mereka akan datang ke TPS untuk memberika suara dalam Pilkada yang dilaksanakan pada 9 Desember mendatang.           (Spektrum Politika Institute)

Padang,—Spektrum Politika Intitute Peduli yang terkenal dengan hasil bernas terkait survey Pilkada, pemerintahan dan pelayanan publik. Tapi hari ini kepedulian lembaga yang terdaftar di Perhimpunan Survei Opini Publik Indonesia (Persepi) tergugah untuk mengukur Persepsi Masyarakat Terkait Dengan Pandemi Covid-19 Di Provinsi Sumatera Barat.

Apalagi survey dilakukan berdekatan dengan  sah dan efektifnya Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat No.15 tahun 2020 tentang Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB) yang menjadi inovasi Gubernur dan DPRD Sumbar,  patut diapresiasi.

Pasalnya, sejak Pandemi COVID-19 melanda seluruh negara, termasuk Indonesia, masih banyak masyarakat yang meragukan bahwa virus SARS-CoV-2 nyata adanya menyerah kesehatan mereka.

Bahkan tidak sedikit yang menganggap ini adalah konspirasi sejumlah negara kapitalis yang ujungnya adalah pembuatan dan penjualan vaksin anti virus SARS-CoV-2 kepada masyarakat di banyak negara.

Salah satu dampak dari pemikiran di atas, masyarakat Sumatera Barat bahkan mengabaikan himbauan pemerintah daerah untuk selalu melaksanakan protokol kesehatan seperti

(1) mematuhi untuk tidak keluar rumah kalau tidak ada agenda yang penting dan mendesak;

(2) memakai masker jika keluar rumah;

(3) menjaga jarak dengan individu lain (social distancing) dalam setiap aktifitas yang dilakukan;

(4) selalu mencuci tangan atau menggunakan hand sanitizer pada setiap kesempatan.

Padahal strategi inilah yang dianggap paling efetif untuk mencegah paparan virus SARS-CoV-2 ini sebelum vaksin terkait virus ini ditemukan.

Lebih kurang 2 bulan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat melakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) untuk mencegah penyebaran COVID-19 ini. Faktanya, PSBB yang dilaksanakan pada 22 April 2020 ternyata berhasil menekan angka sebaran COVID-19 di Provinsi Sumatera Barat.

Namun pasca diberhentikannnya PSBB di Provinsi Sumatera Barat pada 8 Juni 2020 secara perlahan tapi pasti angka prevalensi COVID-19 yang menjangkiti masyarakat terus meningkat. Bahkan per tanggal 3 Oktober angka kematian di Sumatera Barat akibat COVID-19 ini telah mencapai 143 orang dengan total kasus mencapai 6.869 kasus.

Spektrum Politika Institute sebagai sebuah lembaga riset dan konsultan, turut peduli dengan kondisi ini agar penanganan COVID-19 ini dapat dilakukan dengan baik oleh pemerintah daerah dan masyarakat Sumatera Barat.

“Bentuk kepedulian ini tentu disesuaikan dengan kapasitas lembaga ini yang bergerak di bidang riset di bidang sosial yang juga melakukan penelitian terhadap masyarakat Sumater Barat terkait persepsi, pengalaman, pengetahuan, dan perilaku mereka dalam menghadapi Pandemi COVID-19 ini. Sejak tanggal 10-15 September 2020, Spektrum Politika melakukan riset dalam bentuk survei kepada seluruh masyarakat Sumatera Barat yang ada di 19 Kabupaten/Kota. Riset ini mewawancarai sebanyak 1220 orang responden yang menjadi sampel yang diambil secara bertingkat (multistage random sampling) di seluruh kabupaten/kota yang ada. Sampel diacak secara proporsional dengan memperhatikan jumlah penduduk dan karakteristik penduduk yang ada di kabupaten atau kota. Adapun margin of error dari sampel yang diambil tersebut adalah sebesar 2,9 persen,”ujar Direktur Survey dan Data Spektrum Politica Institute Andri Rusta, Senin 5/10.

Untuk menjaga kualitas survei ini, menurut Andri Rusta, quality control juga dilakukan dengan cara menelepon ulang responden untuk mengkonfirmasi jawaban mereka sebelumnya. Quality control survei ini dilakukan terhadap 60 persen dari total sampel yang diwawancarai oleh enumerator sebelumnya.

Penerapan Protokol Kesehatan dalam Masyarakat

Pada survei ini hal yang mendapat perhatian adalah seberapa patuh masyarakat melaksanakan protokol kesehatan yang menjadi kebijakan pemerintah. Dalam menilai tingkat kepatuhan masyarakat tersebut, maka penelitian ini membuat rentang nilai dari 1 sampai 3 untuk melihat tingkat kepatuhan tersebut dan ditanyakan kepada masyarakat dengan indeks sebagai beterkait dengan tingkat kepatuhan masyarakat dengan kategori sebagai berikut.

“Kategori Tidak patuh dengan dengan rentang indeks 1-1,67 Kategori Cukup patuh dengan rentang indeks 1,68-2,37 Kategori Patuh dengan rentang indeks 2,38-3,”ujar Andri.

Di bawah ini dijelaskan indikator pelaksanaan Protokol Kesehatan yang digunakan untuk melihat perilaku masyarakat tersebut.

a. Tidak Keluar Rumah

Melihat dari penerapan protokol kesehatan dalam masyarakat Sumatera Barat terlihat bahwa masyarakat Sumatera Barat masih ada yang menganggap bahwa Pandemi COVID-19 ini bukanlah suatu keadaaan yang mengkhawatirkan mereka.

“Faktanya sebanyak 28,5 persen masyarakat Sumatera Barat ternyata masih sering keluar rumah dan tidak mematuhi himbauan untuk tidak keluar rumah. Indeks kepatuhan dalam indikator ini berada pada angka 2,05 yang berarti masyarakat Sumatera Barat masuk kategori cukup patuh dengan himbauan pemerintah untuk tidak keluar rumah jika tidak ada urusan yang penting dan mendesak,”ujar Andri.

b. Memakai masker
Indeks kepatuhan untuk memakai masker masyarakat Sumatera Barat ketika berada berada di luar rumah adalah 2,53 poin. Ini berarti masyarakat Sumatera Barat masuk dalam kategori patuh dengan indikator pelaksanan protokol kesehatan ini. Paling tidak ini terlihat sebanyak 60,3 persen masyarakat sering menggunakan masker ketika berada di luar rumah;

c. Menjaga Jarak

Sementara indeks kepatuhan untuk indikator menjaga jarak ketika beraktifitas di luar rumah adalah sebesar 2,41 poin. Ini berarti masyarakat Sumatera Barat masuk kategori patuh dengan protokol kesehatan ini. Walaupun jumlah yang memperhatikan pentingnya menjaga jarak ini baru sebanyak 52,2 persen.

d. Mencuci Tangan
Sedangkan indeks kepatuhan masyarakat Sumatera Barat untuk indikator selalu mencuci tangan atau selalu menggunakan hand sanitizer berada di angka 2,59 poin atau berkategori patuh untuk pelaksanaan protokol kesehatan ini. Memang jumlah mereka yang mengikuti protokol kesehatan selalu mencuci tangan ini baru mencapai angka 66,3 persen.

Penilaian Masyarakat terkait dengan Pandemi COVID-19, Bikin Kaget

Dalam penelitian ini juga ditanyakan kepada masyarakat, bagaimana pandangannya terkait dengan Pandemi COVID-19 ini. Jawaban mereka memang cukup mengagetkan.

a. Sebanyak 89,1 persen masyarakat setuju bahwa Pandemi COVID-19 menyebabkan ekonomi mereka semakin memburuk.

“Tentu keadaan ini harus menjadi perhatian pemerintah karena hampir semua masyarakat mengalami dampak ekonomi yang serius akibat COVID-19 ini,”ujar Dosen FISIP Unand ini.

b. Sebanyak 49,8 persen masyarakat Sumatera Barat mengakui kehilangan pekerjaan sejak Pandemi COVID-19 ini mulai menjangkiti masyarakat;

c. Hal positif yang patut diapresiasi dari kerja pemerintah adalah sebanyak 86,8 persen masyarakat Sumatera Barat sudah mendapatkan informasi tentang Pandemi COVID-19 ini;

d. Menariknya sebanyak 39,9 persen masyarakat Sumatera Barat percaya bahwa Pandemi COVID-19 ini adalah konspirasi atau persekongkolan negara-negara besar di dunia. Tenu nijuga memoengaruhi perilaku mereka dalam mematuhi protokol kesehatan yang diterapkan oleh pemerintah daerah;

e. Sebanyak 65,5 persen masyarakat Sumatera Barat yang berhak mendapatkan bantuan sosial dari pemerintah/pemerintah dearah telah menerima paket bantuan sosial. Artinya, masih ada 34,5 persen dari mereka yang belum menerima paket bantuan sosial tersebut. Padahal secara ekonomi sangat banyak mereka yang mengalami dampak ekonomi terkait dengan COVID-19 ini;

f. Satu hal yang mengejutkan adalah sebesar 90,1 persen dari masyarakat Sumatera Barat menegaskan bahwa mereka akan datang ke TPS untuk memberika suara dalam Pilkada yang dilaksanakan pada 9 Desember mendatang.

“Antusiasme masyarakat ini tentu perlu didalami lebih jauh. Apakah fenomena ini terkait dengan keinginan masyarakat yang memang menunggu pemberian dari calon kepala daerah yang selalu dilakukan dalam setiap Pilkada yang biasanya diberikan dalam bentuk hadiah, souvenir atau pemberian uang,”ujar Andri.

Penilaian Masyarakat terhadap Penanganan COVID-19 di Sumatera Barat
Kebijakan pemerintah daerah dalam penanganan COVID-19 ini juga mendapat perhatian masyarakat Sumatera Barat di 19 kabupaten/kota. Bagaimana pun, pemerintah daerah memang menjadi lembaga yang berada di garda terdepan dalam mencegah meningkatnya angka jangkitan akibat virus ini.

Berbagai kebijakan sudah dibuat pemerintah untuk mengendalikan penyebaran virus SARS-CoV-2 ini seperti diterbitkannya Surat Keputusan Gubernur, Bupati dan Walikota, Peraturan Daerah dan segala turunannya, bahkan hingga ke dalam bentuk kegiatan yang memang mendapat perhatian masyarakat Sumatera Barat.

“Dari hasil penilaian masyarakat terkait dengan kebijakan pemerintah daerah dan kegiatan yang dilakukan terkait dengan penanganan COVID-19 ini ternyata mendapat penilaian yang hampir sama. Walaupun ada beberapa tingkatan pemeintahan yang dianggap lebih banyak berbuat untuk masyarakat. Misalnya, masyarakat Sumatera Barat memberi penilaian baik pada kinerja pemerintah di nagari dengan kepuasan rata-rata mereka sebesar 45,7 persen. Sementara, kepuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintah kabupaten/kota adalah 42,5persen. Sedangkan untuk pemerintah provinsi sebesar 41,6 persen,”beber Andri.(press rilise: spi)