Padang–Dinas Pariwisata Sumatera Barat bersama Universitas Andalas mempublikasikan hasil kajian ilmiah tentang Dampak Sektor Pariwisata Terhadap Perekonomian Sumatera Barat, Senin (20/11) di ruang pertemuan Kantor Dinas Pariwisata Sumbar
Kajian yang dilakukan oleh Lembaga Penelitian Ekonomi Regional (LPER) FEB UNAND ini terdiri dari tim riset Dr. Yulia Anas, Dr. Febriandi Prima Putra, Dr. Elvina Prima Yesa, Adila Adisti dan Ratih Ramadhani.
Dengan menggunakan Metode survei dan analisis Input-Output (I-O), kajian ini menggunakan sampel 400 responden wisatawan nusantara (wisnus) dan 40 responden wisatawan mancanegara (wisman) di 80 Daerah Tujuan Wisata (DTW) 19 kabupaten/kota.
Didampingi Kepala Dinas Pariwisata Sumbar, Luhur Budianda saat jumpa pers, Ketua tim kajian , Dr. Yulia Anas memaparkan bahwa hasil kajian yang dilakukan pada bulan September-Oktober 2023 menunjukkan hasil perputaran uang (spending money) sebesar 7.957,28 miliar rupiah dan memberikan kontribusi terhadap APBD Provinsi Sumatera Barat dan 19 Kabupaten/Kota sekitar 14,96%.
“Dari data uang yang dikeluarkan oleh wisnus dimana mereka rata-rata berasal provinsi tetangga (pekanbaru riau) adalah sebesar Rp 1.339.019, dengan komponen terbesar untuk akomodasi, belanja, dan sewa kendaraan lalu rata-rata pengeluaran wisman Rp 9.321.328, dengan komponen serupa. Hal ini menunjukkan sektor penyedia akomodasi adalah kontributor terbesar terhadap output dan Nilai Tambah Bruto (NTB). Ucapnya Yulia Anas.
Ia menyebutkan Kota Bukittinggi adalah daerah wisata yang memberikan alokasi spending money terbesar di Sumatera Barat.
Dari hasil kajian tersebut tim merekomendasikan tiga langkah strategis untuk kemajuan pariwisata sumbar yakni pertama : Pengembangan strategi pemasaran dan promosi yang lebih agresif, kedua : Peningkatan infrastruktur pariwisata dan fasilitas pendukung dan ketiga, meningkatkan kerjasama antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat lokal.
Kepada wartawan , Kadis Pariwisata Sumbar, Luhur Budianda menegaskan bahwa hasil kajian ini nantinya akan menjadi salah satu rujukan pemerintah khususnya Dinas Pariwisata Sumbar untuk membuat regulasi ataupun kebijakan dalam memajukan pariwisata dan meningkatkan pendapatan masyarakat di daerah wisata. (monsis)
