Sumbar Siapkan Bantuan Tunai Rp 215,9 Miliar Dampak Covid-19

oleh -644 views
oleh
644 views
DPRD Sumbar gelar rapat pergeseran APBD Sukbar 2020 dengan tetap menjaga jarak 1,5 meter dan pakai masker, Senin 13/4 kemarin di Padang. (foto: dok/dprdsb)

Padang,—Senin 13/4 kemarin DPRD Sumbar mencurahkan full pikiran untuk membahas detil pergeseran APBD Sumbar 2020 dampak penanganan Covid-19.

Semua pimpinan fraksi dan anggota pada rapat dipimpin Ketua DPRD Sumbar Supardi mencurahkan pendapat yang rata-rata pro rakyat menghadapi wabah yang ditetapkan WHO sebagai Pandemic Global.

Dari semangat kerja sama dan aksi serempak itu, DPRD Sumbar memastikan untuk perangi Covid-19, Rp 600 Miliar disiapkan.

”Kita bersama eksekutif sudah setuju pergeseran APBD 2020 dan memplot untuk Covid-19 dan dampaknya sebesar Rp 600 Miliar,”ujar Supardi Senin sore kemarin.

Dari dana sebesar itu, DPRD Sumbar memastikan sebesar Rp 215.946 miliar diperuntukan untuk bantuan tunai sebesar Rp 200 ribu bagi 359.910 penerima se Sumbar.

”Saat ini dinas teknis sedang melakukan pendataan dan melakukan validasi dan verifikasi data, prinsipnya harus transparan dan menghindari main mata petugas pendataan dengan penerima,”ujar Supardi.

Basic data dari rapat kemarin diperoleh 15 persen dari data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Pihak Pemprov Sumbar juga memastikan kalau pendataan penerima bantuan langsung dampak penanganan Covid-19 by name by address yang terbuka.

Wakil Ketua Komisi Informasi Sumbar Adrian Tuswandi Selasa 14/4 mengapresiasi cepat tanggap Pemprov dan DPRD Sumbar mengantisipasi dampak penghidupan akibat Covid-19.

”Pertama saya apresiasi DPRD Sumbar yang fokus menyikapi akses lain dari pencegahan dan penaganan Covid-19 yakni merosotkan ekonomi masyarakat Sumbar, tapi saya tegaskan bahwa informasi penerima bantuan itu adalah informasi terbuka berdasarkan UU 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, artinya tidak ada alasan nama penerima dan keberadaannya ditutupi,”ujar Adrian.

Penegasan ini disampaikan Adrian Tuswandi karena tidak ingin akibat niat baik ini, masyarakat luas menyikapinya negatif dan menimbulkan wabah curigaisme di tengah publik Sumbar.

”Soal bantuan terbuka dan publik berhak tahu siapa saja penerimanya. Tapi soal data detil pasien Covid-19 saya berprinsip tetap informasi dikecualikan, data itu terbuka terbatas untuk stakholder lain yang melakukan untuk tindak lanjut dalam rangka penanganan dan untuk memutus rantai Covid-19,”ujar Adrian.

Pada bagian lain pembahasan DPRD Sumbar Senin sore yakni anggaran untuk penanganan penyakit sebesar Rp 200 miliar dan sisa untuk pemulihan ekonomi.

“Bahkan untuk bantuan kepada masyarakat penerima dilakukan lewat pos langsung ke penerima dan alamat yang disampaikan. Sampai saat ini belum semua daerah mengirimkan data lengkap penerima,”ujar Supardi.

Supardi menggariskan bahwa bantuan APBD itu untuk tiga bulan kedepan, jika wabah berkelanjutan maka otomatis relokasi APBD Sumbar 2020 akan dilakukan lagi.

“Sampai pembahasan kemari, sisa belanja langsung APBD Sumbar 2020 sekitar Rp 1,4 T. Relokasi berikut tentu menjadi sedikit lagi, tentu terpaksa mengurangi belanja modal. Kalau belanja modal berkurang lagi, tentu berdampak lagi kepada sektor konstruksi dan sektor lainnya.
Kalau tidak berhasil menurunkan jumlah terpapar covid 19 sampai akhir bulan April, akan semakin berat bagi fimansial Sumatera Barat,”ujar Supardi didampingi Sekwan DPRD Sumbar Raflis.

DPRD Sumbar juga mengajak semua masyarakat untuk satu tekad yaitu memutus ratai penularan Covid-19.

”Caranya dengan mengurangi peluang tertular, orang bertemu dengan pasien covid-19 dan mengurang jumlah rata-rata orang bertemu pasien covid-19 (social distancing dan stay at home) saat ini harus maksimal dari sekarang agar masa penularan sampai akhir Juni atau Agustus 2020 makin minim masyarakat Sumbar terpapar Covid-19,”ujar Supardi.(koko)