Tak Kunjung Usai Masyarakat Butuhkan Kejelasan Terkait Agraria Di Air Bangis Pasaman Barat, Bagaimana Solusinya?

oleh -1,163 views
oleh
1,163 views
Alya Dwi Pramesti (dok)

TINGGINYA angka konflik di indonesia menjadikan bukti bahwa reformasi agraria masih sebatas omong kosong atau wacana. Berdasarkan rencana yang dicetus oleh Presiden Jokowi pada 2015, masa awal jabatannya mengenai reformasi agraria yang tak serius dan tak benar untuk dijalankan.

Apakah anda semua mengetahui akan permasalahan tanah lahan yang ada di Air Bagis? 

Konflik agraria di jorong Pigogah Patibubur, Nagari Air Bangis, sudah berlangsung sejak 2016.  Awal mula konflik ini masuk karena wilayah yang ditempati oleh masyarakat termasuk ke wilayah hutan produksi dan tergabung kedalam program hutan tanaman rakyat (HTR).

Sehingga pemerintah merencanakan proyek strategi nasional (PSN)  pembangunan minyak kilangan dan petrokimia oleh PT Abaco Pasifik Indonesia, di wilayah yang ditempati oleh warga Nagari Air Nangis dan Nagari Batahan. Permasalahan yang kian berlarut menyebabkan warga masyarakat kehilangan mata pencarian olehnya. 

Dewasa ini tanah lahan sudah dikelola oleh warga masyarakat sejak tahun 1970-an. ada sekitar 600- 700 keluarga dengan ribuan jiwa sehingga banyak masyarakat yang hidup dan saling ketergantungan pada wilayah tersebut. 

Kurang lebih seluas 30 hektar lahan yang akan digunakan dalam pembangun industri sektoral banyak mengancam masyarakat sekitar, dampak yang dirasakan oleh masyarakat jika proyek strategi nasional itu terlaksana akan menggusur rumah penduduk serta mengalihkan mata pencariannya penduduk setempat, mengapa demikian pemerintah menganggap alasan lahan yang mereka tempati milik negara.

Sehingga dalam hal ini warga yang tidak berani untuk memanen hasil sawitnya, sebab banyaknya dari aparat yang berjaga di sekitaran lahan. Mirisnya warga yang melakukan aksi diduga mendapatkan kekerasan dari pihak aparat.

Permasalahan ini sudah sampai kepada Komnas HAM yang ada di Jakarta Pusat, warga masyarakat melakukan aksinya untuk mendapatkan dukungan dari pemerintahan pusat terkait masalah lahan ini. Sehingga pemerintah pusat telah mengeluarkan “ surat perlindungan” kepada warga Air Bangis.

Namun, mirisnya dalam pertemuan ini  Kementrian Agraria dan Tata Ruang mengaku belum bisa menentukan “status akan kepemilikan lahan di Air Bagis tersebut” 

Strategi Tindakan yang bisa diambil dari permasalahan konflik agraria yaitu dengan memanajemen suatu konflik. Konflik itu bisa mereda apabila kedua belah pihak sama sama mendapatkan keadilan. Collaborative Strategy hadir dengan tujuan tidak hanya untuk memenuhi kepentingan sendiri namun kepetingan lawan, dengan hasil mendapatkan keuntungan yang setara dan maksimal.

Setelah banyak aksi yang dilakukan oleh warga masyarakat Jorong Pigogah Patibubur, Nagari Air Bangis, tetapi hingga saat ini masih saja tidak menuai keberhasilan, keberadaan status untuk lahan yang ada belum bisa ditetapkan akan kepemilikannya keputusan ini sudah dikeluarkan pada bulan September hingga saat ini sesuai yang telah di sampaikan oleh kementrian agrarian dan tata ruang. 

Sebelum permasalahan ini berakhir ricuh, bila mana PSN (proyek startegis nasional) seburuk-buruk nya terjadi maka untuk permasalahan akan berdampak konflik serta lebih luas lagi. 

Sebelum langkah itu terjadi ada problem solving ( pemecah masalah) hadir untuk memberi solusi, Problem solving merupakan salah satu alternatif yang digunakan dalam mengatasi suatu konflik, dengan sama-sama memberikan kepuasan aspirasi kepada kedua belah pihak.

Pemecahan konflik yang bisa kita kutip dengan strategi yang saya pilih yaitu pihak pemerintah seumpama jadi untuk membangun proyek strategi nasional (PSN) baiknya harus mencari solusi untuk warga masyarakat yang terkena imbas dengan menyediakan lapangan pekerjaan.

Dari pihak warga masyarakat juga harus jelas jelas dan teliti untuk menegetahui tentang berbahnya status kepemilikan tanah ketika ada izin usaha di atas wilayah adat. 

Melakukan Kolaborasi dengan pemerintah untuk memperkuat kerangka hukum dan kebijakan agraria. Pastikan bahwa kebijakan mendukung hak-hak masyarakat dan keberlanjutan pengelolaan sumber daya alam, selanjutnya saya meminta sama pemerintah untuk sama sama bisa melihat kesejahteraan masyarakat untuk mengenai lahan yang masih berlarut hingga saat ini. (analisa)

Oleh: Alya Dwi Pramesti

Mahasiswa Administrasi Publik Universitas Andalas