Jakarta, — Ramdahan berjalan, kondisi harga pangan makin tak terkendali, dipicu sebab lain mulai minyak goreng mahal sampai kenaikan BBM jenis Pertamax.
Anggota Komisi VI DPR RI, Nevi Zuairina, menanggapi kenaikan harga beberapa komoditas pangan itu, saat Rapat Dengar Pendapat komisi VI dengan Kementerian Perdagangan.
Jugapada kunjungan spesifik ke Perum BULOG terus menerus mengulang agar ada pengendalian harga pangan dengan membuat skenario jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang.
Nevi mengharapkan, agar Pemerintah dapat mengontrol kenaikan harga komoditas, sehingga dapat meredam kenaikan inflasi. Persoalan supply-demand dan distribusi jangan sampai terkendala.
“Harga pangan Ini harus dikendalikan pemerintah. Fundamental perekonomian Indonesia yang kuat, dengan surplus neraca transaksi berjalan, peningkatan cadangan devisa, nilai tukar rupiah yang stabil, dan perbaikan pertumbuhan ekonomi, membuat Indonesia lebih resilien (ketahanan) menghadapi goncangan jangka pendek dari ketegangan geopolitik yang kerap terjadi. Jika harga dilepas full pada mekanisme pasar maka ujung-ujungnya rakyat bangsa ini teraniaya,”tutur Nevi, Jumat 7/4-2022.
Legislator asal Sumatera Barat II ini merinci, harga pangan seperti kedelai, gandum dan komoditas pangan lainya terus mengalami gangguan distribusi.
Sebagai gambaran, Perkiraan peredaran kedelai impor 90%, sisanya 10 % dalam negeri. Gula dalam proses harmonisasi impor. Namun demikian, HPP pemerintah mesti dapat siap untuk intervensi menghadapi spekulan dan distribusi.
Daging sapi baru masuk puluhan ribu ton baik swasta maupun bulog. Bawang merah, cabe ketersediaan terganggu karena produksi tidak stabil.
“Faktor eksternal dan internal negara kita sangat besar mempengaruhi produksi pangan kita. Namun demikian, Sumber Daya Alam kita sangat besar untuk menumbuh kembangkan kapasitas produksi pangan tertentu yang menjadi unggulan. Oleh karena itu, Roadmap Jangka Pendek, Menengah dan Panjang mesti dapat disusun, mulai dari perbaikan sistem produksi, instrumen distribusi, Manajemen logistik baik gudang penyimpanan maupun teknologi pengemasan, hingga penentuan harga yang dikendalikan pemerintah,”ujar Nevi Zuairina. (nzcenter/hd)
