Tantangan Global dalam Pemberantasan Korupsi di Indonesia : Perspektif Global, Masyarakat dan Pendidikan

oleh -2,189 views
oleh
2,189 views
Viola Amelia Putri (dok)

TANTANGAN global dalam pemberantasan korupsi di Indonesia melibatkan prespektif global dan pendidikan. Indonesia telah menjadikan isu pemberantasan korupsi sebagai isu utama, dengan meratifikasi UNCAC pada 18 April 2006 melalui UU Nomor 7 tahun 2006..

Dalam perspektif global, masih terdapat pandangan pro-kontra tentang keberadaan pidana meninggal serta eksekusinya. Indonesia telah menjadikan info pemberantasan korupsi menjadi informasi utama pada lembaga dunia.

Indeks Persepsi Korupsi Indonesia mengalami penurunan, memberikan bahwa pemberantasan korupsi masih perlu ditingkatkan. Selain itu, korupsi di Indonesia pula menjadi isu global yang perlu mendapat perhatian, karena Indonesia menempati peringkat terendah dalam Indeks Persepsi Korupsi.

Bagi Indonesia pemberantasan korupsi sebagai suatu pencapaian serta dambaan masyarakat. Sebagaimana yang akan terjadi survei nasional di bulan November 2021, pemberantasan korupsi menjadi konflik kedua (15,2%) yg dianggap paling mendesak buat diselesaikan. Urutan pertama artinya penciptaan lapangan pekerjaan (37,tiga%) serta ketiga terkait harga kebutuhan pokok sebanyak (10,6%).

Bila 3 hal tersebut dicermati menjadi satu kesatuan, korupsi menjadi keliru satu pangkal dari permasalahan lainnya. menggunakan kata lain pemberantasan korupsi mendesak buat diselesaikan sebab bisa menggangu jalannya penciptaan lapangan kerja dan menaikkan harga kebutuhan pokok. Korupsi memang sebagai info konsekuen yang mengancam kesejahteraan rakyat Indonesia. berdasarkan data Transparancy Internasional Indonesia, hampir 30-40 persen anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) serta aturan Pendapatan serta Belanja daerah (APBD) hilang dampak korupsi. kasus (Zaenudin et al., 2018).

Perkara korupsi terbanyak ialah pengadaan barang serta jasa sang pemerintah, yaitu sebesar 70 persen. Presiden Indonesia jokowi menegaskan bahwa korupsi menyebabkan kerugian finansial bagi negara serta pula artinya kejahatan terhadap humanisme (Suyatmiko, 2021).b

Buat mencegah korupsi, Presiden berkata mekanisme birokrasi harus diarahkan menggunakan menggunakan sistem e-government. Sistem e-government menjadikan birokrasi lebih efisien sebagai akibatnya akan menaikkan pelayanan publik dan memperkuat transparansi dan akuntabilitas pemerintahan.

Presiden joko widodo pula menegaskan bahwa kunci utama dalam pencegahan serta pemberantasan korupsi adalah partisipasi warga  melalui perubahan sosial. Perubahan sosial menjadi proses pembangunan nasional yang direnca-nakan sang pemerintah bertujuan untuk menaikkan tingkat hidup rakyat dan rakyat Indonesia. pemugaran kehidupan sosial, ekonomi, politik, dan bidang lainnya dilakukan buat mewujudkan kesejahteraan warga melalui keadilan sosial (Yudho & Tjandrasari, 2017).

Pemerintah menjalankan program menjadi kebijakan publik dan melibatkan seluruh jajaran aparat birokrasi pemerintah dengan didukung oleh partisipasi rakyat serta seluruh elemen organisasi kemasyarakatan.

Capaian Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia tahun 2021 juga masih menjadi  suatu tantangan tersendiri untuk bisa terus diperbaiki di mana dari rilis Transparency Internasional terhadap Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia 2021 sebanyak 38 dari skala 0-100, capaian ini masih di bawah homogen-rata IPK dunia tercatat sebesar 43, dua per 3 negara masih memiliki skor pada bawah 50 yg mengindikasikan negara-negara tersebut mempunyai masalah korupsi yang serius

Korupsi di Indonesia merupakan masalah terbesar yang memerlukan upaya multi disiplin dan strategis, termasuk melalui sector seperti pendidikan formal.menjadikan lembaga pendidikan, sekolah dibutuhkan peran besar pada upaya pembentukan karakter peserta didik, penanaman nilai-nilai moral termasuk pemberantasan korupsi.

Walaupun menjadi tempat ‘menyemai’ harapan, realitas yang terjadi sektor pendidikan juga tidak terlepas asal pertarungan korupsi berasal tingkat terendah mulai asal sekolah sampai di taraf yang lebih tinggi. Sebagaimana temuan ICW menyatakan, korupsi pada sektor pendidikan di tanah air dilakukan secara berjamaah serta sistemik.

Tindakan korupsi sistemik itu antara lain adalah pada strategi pembiayaan yg berdasarkan di proyek wajib  belajar, sebab model proyek tersebut memudahkan terjadinya korupsi. Jenis,jumlah serta pola korupsinya sangat tergantung pada tingkatan atau jenjang penyelenggara. Bahkan beberapa pungutan yg dihentikan bagi SD yg menerima dana BOS, temyata masih terjadi mirip uang ujian, uang ekstrakurikuler, uang kebersihan, uang daftar

ulang dan  uang perpisahan murid .Pemerintah Indonesia telah melakukan upaya melalui Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan penguatan stabilitas penegakan hukum untuk memusnahkan korupsi. Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia tahun 2022 mengalami penurunan, menunjukkan perlunya prioritas dalam memperkuat pencegahan korupsi.

Pendidikan antikorupsi di Indonesia diakui sebagai instrumen kunci dalam pemberantasan korupsi global. Upaya pemberantasan korupsi masih dihadapi dengan berbagai hambatan, dan peran pendidikan formal dan informal dianggap penting dalam menciptakan karakter generasi yang anti korupsi

beberapa langkah kongkret pada upaya memerangi korupsi telah dilakukan pemerintah Indonesia, seperti melalui strategi memerangi korupsi menggunakan pendekatan 3 Nasional (SPKN), yaitu seni manajemen Preventif, seni manajemen Investigatif, serta taktik Edukatif, tetapi pemberantasan korupsi masih menghadapi hambatan, dan kiprah pendidikan formal serta informal disebut krusial dalam membangun karakter generasi yang tidak korupsi. (analisa)

Oleh: Viola Amelia Putri
Mahasiswi Universitas Baiturrahmah

.