Tata Kelola Ekonomi, Maaf Padang Kalah dari Tanjungpinang

Djisman Simanjuntak mengatakan tata kelola pemerintahan yang baik harus transparan dan terbuka informasi publik, disampaikan saat menjadi narasumber seminar di Hotel Pangeran Beach, Selasa 25/4Jisman Simanjuntak, ketua Dewan Pengawas KPPOD serahkan hasil
Djisman Simanjuntak mengatakan tata kelola pemerintahan yang baik harus transparan dan terbuka informasi publik, disampaikan saat menjadi narasumber seminar di Hotel Pangeran Beach, Selasa 25/4Jisman Simanjuntak, ketua Dewan Pengawas KPPOD serahkan hasil

[caption id="attachment_546" align="aligncenter" width="3264"] Jisman Simanjuntak, ketua Dewan Pengawas KPPOD serahkan hasil survey tata kelola ekonomi mengatasi ketimpangan pada Akademisi Unand, Ilham Azre saat pembukaan seminar, Selasa 25/4 di Hotel Pangerans Beach.[/caption]Padang,---Ketimpangan adalah bagian kehidupan, kaya dan miskin jadi potret kehidupan, tapi awas kalau jarak ketimpangan ini tidak dipersempit, maka dia berpeluang memicu konflik sosial.

Selasa 25/4 di Hotel Pangeran Beach tata kelola mengatasi ketimpangan diseminarkan. Seminar menampilkan pembicara Jisman Simanjuntak, Kepala Bappeda Padang Yudi Rinaldi, Muzakir Aziz dengan moderator Akademisi Unand Padang Ilham Azre.Sementara, dari survey tata kelola ekononi menurut Jisman ada 32 kota di Indonesia tertinggal, tapi berdasarkan survey tata kelola ekonomi Kota Padang kalah dari Pekanbaru atau Tanjungpinang.

“Praktek tata kelolanya,  point terendah ada pada ketaksinergisitasan pengusaha dengan pemerintahannya, pertemuan ini untuk membuhul kembali secara bergegas harmonisasi pengusaha dengan penguasa, kota tidak maju maka bangsa ini tidak akan maju juga,” ujar Ketua Dewan Pengawas KPPOD Jisman Simanjuntak pada pembukaan seminar.Sementara di tempat yang sama, Kepala Bappeda Kota Padang Rudi Rinaldi, mengatakan Pemko Padang selalu mengupgrade pola hubungan dengan pengusaha.

“Pemko menempatkan diri sebagai regulator dan fasiliaator apalagi APBD Padang sekarang lebih besar belanja publiknya ketimbang belanja pegawai,”ujar Rinaldi.Pemko sangat mendukung terlaksananya seminar ini, dan berharap hasilnya bisa memberikan rekomendasi yang konstruktif. “Terutama untuk tata kelola ekonomi daerah yang lebih baik san maju,”ujar Rinaldi.

Sedangkan Boedi Reza dari Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah mengakui berhasilnya penataan kelolaan sangat tergantung kepada kepemimpinan di suatu daerah."Komitmen kepala daerah sangat menggaransi tata kelola ekonomi kearah yang lebih baik,"ujar Reza yang melakukan pemantauan tata kelola sejak dua tahun teakhir.(rul)

Editor : Adrian Tuswandi, SH
Banner Kapolda
Tag:
Bagikan

Berita Terkait
Terkini