Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Indikatornya Terbuka Informasi

oleh -936 views
Jisman Simanjuntak, ketua Dewan Pengawas KPPOD serahkan hasil survey tata kelola ekonomi mengatasi ketimpangan pada Akademisi Unand, Ilham Azre saat pembukaan seminar, Selasa 25/4 di Hotel Pangerans Beach.
Djisman Simanjuntak mengatakan tata kelola pemerintahan yang baik harus transparan dan terbuka informasi publik, disampaikan saat menjadi narasumber seminar di Hotel Pangeran Beach, Selasa 25/4

Padang,— Dewan Penasehat Komisi Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD), Djisman Simanjuntak menegaskan tata kelola ekonomi harus dibarengi dengan transparansi dan informasi.

“Keterbukaan informasi publik ujud ketransparaban harus dilakukan jajaran pemerintahan sebagai bukti tata kelola pemerintahan yang baik memperkuat tata kelola ekonomi dalan mengatasi ketimpangan,”ujar Djisman saat Seminar Tata Kelola Ekonomi Mengatasi Ketimpangan yang dipandu moderator Akadamesi Unand Padang, Ilham Azre Selasa 25/4 di Hotel Pangeran Beach Padang.

Jadi aneh kata Djisman kalau mengaku tata kelola pemerintahan sudah baik tapi pemerintahannya mengedepankan ketetutupan informasi.

“Kalau begitu caranya maka tata kelola pemerintahan baru sebagai slogan belum ada aplikasinya,”ujar Djisman.

Sedangkan Komisioner Komisi Informasi Sumbar Adrian Tuswandi mengatakan penilaian kota Padang masih tertinggal berdasarkan survey KPPOD terkait tata kelola ekonomi sudah pas.

“Pemko Padang dalam pantauan Komisi Informasi Sumbar belum kaffah melaksanakan keterbukaan informasi publik sebagaimana diamanatkan oleh UU 14 tahun 2008,”ujar Adrian.

Terbukti dua kali penilaian keterbukaan badan publik di Sumbar, Pemko Padang tidak pernah sekalipun masuk nominasi.

“Komisi Informasi Sumbar laksanakan pemeringkatan keterbukaan informasi publik pada 2015 dna 2016, jangankan mendapat prediket terbaik, sekalipun  belum pernah Pemko Padang masuk nominasi,”ujar Adrian.

Djisman berharap, Pemko Padang harus bergegas melakukan angkah keterbukaan informasi publik.

“Harus ada upaya revolusioner sehingga Kota Padang baik dalam tata kelola pemerintahannya karena mengadopsi keterbukaan informasi publik dan mampu meningkatkan nilai dalam penataan kelolaan ekonomi dalam mempersempit ketimpangan,”ujar Djisman. (erwan)