Padang,—Fraksi Partai Demokrat DPRD Provinsi Sumatera Barat tunjukan ketegasan sikapnya. Fraksi Partai Demokrat meminta Gubernur agar OPD diperiksa Inspektorat.
Sekaitan Pendapat Akhir Fraksi Demokrat kemarin itu, Sekretaris Fraksi Partai Demokrat DPRD Sumbar HM Nurnas, Kamis 25/6 mengatakan ada kejanggalan pembangunan Main Stadium di Lubuk Aluang Kabupaten Padang Pariaman itu.
”Saat awal perencanaan pembangunan Main Stadium alot dan penuh perdebatan,”ujarnya.
Waktu disetujui anggaran untuk Main Stadium penganggaran tiga tahap, pertama Rp.10 Milyar, kemudian ditambah menjadi Rp. 100 Milyar dan akhirnya diputuskan menjadi Rp.170 Milyar.
”Tapi 2019 apa terjadi, realisasinya hanya 60,58 persen karena berbagai alasan dan permasalahan,”sebut Nurnas heran.
Kini apa, Main Stadium direncanakan menjadi kebanggan dunia olahraga Sumbar masih jauh dari harapan itu.
“Kursi sudah dipasang namun atapnya belum ada, selain itu, pembebasan lahan jalan masuk menuju Main Stadium, masih belum bisa diselesaikan secara keseluruhan,”ujar Nurnas.
Terus keganjilan terbesar yang terjadi kata Nurnas yaitu adanya adendum sampai tiga kali.
”Tak harus terjadi sampai tiga kali adendum itu. Kontrak Juli 2019 dan anggaran sudah ada dan perpanjangan pekerjaan, dilakukan lewat tahun anggaran 2019 sampai bulan Mei 2020, kemudian diperpanjang lagi sampai Agustus 2020, hal ini tidak sesuai dengan aturan berlaku,”ujar Nurnas.
HM Nurnas ajak OPD terkait agar fokus, karena Main Stadium direncanakan menjadi tempat pembukaan MTQ yang direncanakan November mendatang.
”Pasti akan bermasalah, diragukan bisa digunakan, jika hal itu dibiarkan, maka kami dari Fraksi Demokrat mendesak agar OPD yang berkaitan segera di evaluasi, termasuk Bappeda sebagai Badan Perencana Pembangunan Daerah perlu dievaluasi, karena tidak matang dalam kajian dan membuat anggaran,”ujar HM Nurnas.(nov)
