Tegasss, Cegah Covid-19 Alihkan Pokir DPRD Sumbar

oleh -178 views
Ketua DPRD Sumbar Supardi tegas, untuk penanggulangan Covid-19 silhkan Pokir wakil rakyat dipakai, Senin 6/4 di Padang. (foto: dok/ nov)

Padang,—-Sikap tegas diambil pimpinan DPRD Sumbar terkait soal anggaran darurat bencana non alam yang terjadi saat ini di seluruh Indonesia.

Membiarkan virus corona merebak dan mewabah di Sumbar bukan pilihan cerdas, tapi bagaimana semua upaya dilakukan untuk menghempang penyebaran virus, semua pihak harus menyikapinya dengan serius.

“Untuk mencegah tidak meruyak wabah Covid-19 ini, DPRD Sumbar tegas prinsipnya yaitu indak kayu janjang wak kapiang,”ujar Ketua DPRD Sunbar Supardi, Senin 6/4 di hari pertama masuk kantor setelah masa Work from Home diberlakukan dewan Sumbar.

Sikap tegas diambil setelah dewan  melakukan rapat pimpinan, dipimpin Ketua DPRD Sumbar, Senin pagi tadi.

”Dampak Covid-19 tidak saja soal kesehatan dan nyawa masyarakat, kekinian berdampak ke berbagai sektor kehidupan masyarakat Sumbar. Dan DPRD Sumbar sangat fokus terkait dampak lain yakni bagaimana mendukung Pemprov Sumbar memberikan stimulus kepada masyarakat terdampak penanganan Covid-19 ini, baik sektor udaha maupun pemenuhan kebutuhan pokok pekerja informasi,”ujar Supardi kepada pers usai rapat pimpinan tersebut.

DPRD kata Supardi mendesak Gubernur Sumbar agar segera memasukkan item apa saja untuk anggaran darurat penanganan virus corona.

”DPRD Sumbar juga akan melakukan peninjauan langsung ketengah-tengah lingkungan masyarakat, untuk mendengar keluhan serta masukan langsung dari masyarakat Sumatera Barat. Kalau tidak cukup juga ketersediaan anggaran, kami pimpinan sepakat untuk mengalokasikan semua Pokir DPRD buat penanganan Covid-19,”ujar Supardi.

Ditambahkannya, bila nanti ada bantuan tunai untuk masyarakat, maka data yang akan diambil harus melalui kelurahan, desa atau nagari, karena mereka yang lebih tahu kondisi warganya.

Selain data dari tingkat pemerintahan terendah, DPRD juga akan terus nelihat perkembangan, sehingga bila diperlukan adanya pengalihan anggaran pembangunan fisik, menjadi anggaran penanggulan bisa segera dilakukan.

“Tadi kami sepakat di rapat pimpinan, bila perlu anggaran pembangunan fisik kita alihkan pada anggaran penanggulangan wabah corona, jika itu sudah cukup mendesak,” tegas Supardi lagi.

Meskipun beberapa kegiatan kedewanan, terutama berkaitan dengan sidang-sidang dihentikan, namun untuk penangan covid-19, DPRD dengan segala resikonya melakukan persidangan perombakan jadwal kegiatan dalam Bamus, untuk memberikan perhatian secepatnya pada masyarakat.

“Kita memang meniadakan kegiatan rapat-rapat, namun karena ini urgen untuk kepentingan masyarakat, kita harus merubah jadwal melalui Bamus dan ditetapkan segera, sehingga kita bisa secepatnya turun langsung ke masyarakat,” ulasnya lagi.(nov-fwp sb)