Tepis Dugaan Manipulasi Suara, Komisi II DPR RI: KPU Harus Jelaskan Ke Publik Penghentian Sementara Rekapitulasi Kecamatan 

oleh -750 views
oleh
750 views
Gawattt... Sirekap dan rekapitulasi PPK beda, kok dihentikan, KPU kata Guspardi harus publis alasannya, Selasa 20/2-2024.(faj)

Jakarta,— Anggota Komisi II DPR, Guspardi Gaus mengatakan bahwa Komisi Pemilihan Umun (KPU) mesti menjelaskan kepada publik alasan penghentian sementara rekapitulasi suara di tingkat kecamatan.

Penjelasan kepada publik terkait penghentian sementara rekapitulasi suara di tingkat kecamatan mesti dilakukan KPU guna menghindari timbulnya kecurigaan dan spekulasi di tengah masyarakat.

“Terutama terkait isu dugaan manipulasi suara dalam proses tersebut,” ucap Guspardi saat dihubungi, Selasa 20/2-2024.

Menurut Guspardi Gaus penghentian sementara rekapitulasi suara memang sepenuhnya menjadi kewenangan KPU. Namun begitu proses rekap manual dan Sirekap merupakan dua entitas yang berbeda dan tidak boleh saling memengaruhi satu sama lain.

“Semestinya, permasalahan yang muncul pada Sirekap tidak boleh mengganggu berjalannya proses rekapitulasi di tingkat kecamatan,”ujar politisi PAN ini.

Legislator asal Sumatera Barat itu pun mengingatkan bahwa sinkronisasi sistem informasi rekapitulasi pemilihan umum (Sirekap) yang menjadi alasan KPU, jangan sampai menghentikan proses rekapitulasi manual berdasarkan dokumen C1 plano.

“Sirekap itu hanya alat bantu. Sementara, pedoman utama dan yang menjadi hasil resmi adalah penghitungan manual yang dilakukan secara berjenjang berdasarkan Formulir model C1 hasil pemilu di TPS,”tegas Guspardi Gaus.

Apalagi, Sirekap hanyalah instrumen untuk memenuhi asas keterbukaan informasi publik atas hasil pemilu sebagai bagian dari data publik yang berhak diketahui oleh masyarakat.

“Data Sirekap bukanlah data resmi hasil pemilu. Jadi, ketika muncul masalah pada Sirekap, itu semata masalah teknis yang sama sekali tidak akan memengaruhi keabsahan hasil pemilu,”jelas Pak Gaus ini

Guspardi mengharapkan KPU segera memperbaiki sistem pengolahan data formulir model C1 yang di unggah ke sistem Sirekap.

KPU harus bertanggungjawab kepada publik tentang alasan menghentikan perhitungan rekapitulasi di tingkat kecamatan.

“Perlu di perhatikan jangan sampai terjadi upaya penggelembungan suara dan kemungkinan rekayasa, sebagaimana yang dikhawatirkan publik,”ujarnya.

Di sisi lain, agar permasalahan Sirekap tidak terus menjadi ganjalan, sebaiknya KPU memerintahkan Panitia Pemungutan Suara (PPS) menempelkan formulir model C di setiap kantor desa/kelurahan.

“Dengan demikian, masyarakat tetap bisa melihat hasil pemilu dan mengkoreksi jika terdapat perbedaan data yang sudah dilrilis dengan hasil C1 plano di tiap-tiap TPS,” pungkas anggota Baleg DPR RI tersebut.

Sementara itu, Ketua KPU, Hasyim Asy’ari mengakui ada penghentian sementara rekapitulasi suara Pemilu 2024 di tingkat kecamatan atau PPK.

Dikutip dari berbagai media, penghentian ini dilakukan untuk memastikan akurasi data perolehan suara yang terbaca dalam Sirekap sesuai dengan Formulir Model C (catatan penghitungan suara di TPS) hasil di wilayah masing-masing.(faj)