Ternyata Ini Penyebab Tol Padang – Pekanbaru di Refocusing

oleh -657 views
oleh
657 views
Project Director Jalan Tol Padang-Sicincin PT Hutama Karya, Marthen Robert Singal saat bincang sore dengan para media di hotel Mercure, Padang, Minggu (7/3/21). (doc/own)

Padang,—Pihak PT. Hutama Karya Project Director Jalan Tol Padang-Sicincin Marthen Robert Singal mengatakan mengalihkan sumber dayanya ke pembangunan jalan tol lainnya (refocusing), karena lambatnya progres pembebasan lahan seksi I pada sta 4,2-36,6 belum bisa dikerjakan, dan dialihkan sementara pada ruas tol lain yang lebih siap,

“Jika pembebasan lahan yang kini terus diusahakan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pembebasan Lahan dan proses administasinya diselesaikan oleh Kanwil Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sumbar hingga Juni 2021 mendatang, maka pengerjaan otomatis akan dilanjutkan hingga tuntas 2022,”ujar Marthen, Minggi 7/3-2021 sore di Hotel Mercure Padang.

Marthen mengatakan pengembalian Rp 204 miliar dana pembebasan lahan ke pusat, karena tidak selesainya urusan pembebasan lahan yang terkena jalur jalan tol Padang-Pekanbaru.

“Syukur, tahun ini dianggarkan lagi Rp 200 miliar.Moga dana ini bisa dihabiskan untuk membayar ganti rugi lahan masyarakat sehingga pengerjaan bisa dilanjutkan,” ungkap Marthen saat bincang-bincang sore dengan sejumlah awak media.

Marthen mengakui, saat ini PT HK fokus untuk menyelesaikan pengerjaan jalan tol hingga KM 6 atau STA 6+300 tepatnya di bengkolan dekat Rumah Makan Lamun Ombak, Kenagarian Kasang, Padang Pariaman. Mengingat, hanya baru sampai di batas itu lahan yang betul-betul tuntas pembebasannya. Bila pembebasan lahan untuk selanjutnya selesai, minimal hingga seksi 1, Padang-Sicincin sejauh 36 Km diyakini akan kembali bisa dilanjutkan.

“Dalam kasus jalan tol Padang Sicincin, daya serap anggaran relatif tinggi, sementara hasil pekerjaan yang dicapai selama tiga tahun baru mencapai 4,6 Km. Hingga saat ini, total lahan yang berhasil dibebaskan baru mencapai 20 persen dari panjang keseluruhan jalan tol 36 Km,”ujar Marthen

Karena kelambatan pembebasan lahan inilah, lanjut Marthen, maka manajemen PT HK mengambil kebijakan mengalihkan aset dan sumber daya yang ada ke pengerjaan jalan tol di lokasi lain yang progresnya jauh lebih cepat.

Karena HK ambil.kebijakan refocosing, bila aset tetap dipertahankan di Sumbar, jelas perusahaan akan rugi besar karena besarnya biaya yang harus dikeluarkan sementara progres pekerjaan tidak ada. Termasuk dengan anggaran yang tersedia, juga dialihkan dulu ke lokasi lain, seperti pengerjaan jalan tol Pekanbaru-Bangkinang dan ruas lainnya di ruas tol Trans Sumatera.

“Karena percepatan pekerjaan ruas tol di sana relatif tinggi, maka sumberdaya PT Hutama Karya dari jalan tol Padang Sicincin kita pakaikan dulu ke sana,” kata Marthen.

Marthen sangat berharap adanya dorongan yang kuat dari pemerintah daerah sehingga proses administrasi lahan bisa cepat selesai. Karena dari pihak PT HK, saat ini sudah sangat proporsional menghargai lahan milik masyarakat. Bila pada penlok 1 harga ganti rugi yang dipatok hanya Rp.30 ribu per meter persegi, kini harga ganti rugi terendah jauh lebih lebih tinggi yakni Rp.150 ribu per meter.

“Karena itu, di setiap pertemuan tak ada penolakan dari masyarakat pemilik lahan, karena sekarang sudah ganti untung, bukan lagi namanya ganti rugi. Tinggal lagi, bagaimana percepatan penyelesaian administrasinya. Baik di tingkat kepala jorong, wali nagari dan KAN hingga di badan pertanahan. Karena, PT HK ingin proses administrasinya benar-benar tuntas agar tak ada gugatan di kemudian hari,” ungkap Marthen.

BEP Tol Padang-Pekanbaru 70 Tahun

Di sisi lain Marthen menjelaskan bahwa ruas jalan tol di Sumatera kurang diminati para investor. Dalam kajian bisnis untuk jalan Tol Padang-Pekanbaru, maka investasi yang ditanamkan baru bisa balik modal (break even point/BEP) selama 70 tahun. Jauh beda dengan ruas-ruas tol di pulau Jawa, dimana estimasi BEP hanya dalam jangka waktu 20-25 tahun.

“Namun bagi PT HK selaku BUMN, meski dalam hitungan bisnisnya merugi, namun pembangunan jalan tol akan tetap dilakukan karena jelas akan berdampak besar pada percepatan perkembangan ekonomi daerah dan masyarakat,” tuntasnya. (ms*)