Padang,—PDI Perjuangan sejak Pemilu era Reformasi di Sumbar tidak pernah masuk empat besar partai peraih suara terbnayak pemilih di Ranah Minang.
Bahkan tidak hanya itu aja, Capres dan Cawapres usungan PDI Perjuangan pun jeblok suaranya di ‘rimba politik’ Sumbar ini.
Untuk mengguliti itu pada pers relises dikirim Spektrum Politica Institute berjudul Persepsi Masyarakat Sumatera Barat
Terhadap Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Pasca Pemilu 2019 kepada redaksi tribunsumbar.com Minggu 11/10 menyatakan;
Ketua umum PDI-Perjuangan Megawati Soekarnoputri pernah mengeluhkan kepada publik tentang kondisi partainya yang belum mendapatkan kepercayaan masyarakat Sumatera Barat.
Ini bermula dari rendahnya perolehan suara PDI-Perjuangan dalam Pemilu 2019 sehingga tidak bisa mengantarkan wakilnya duduk di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) periode 2019-2024.
Padahal periode sebelumnya, partai berlambang banteng moncong putih ini berhasil menempatkan 2 wakilnya di DPR, masing-masing 1 kursi dari Dapil 1 dan 1 kursi dari Dapil 2 Sumatera Barat.
Memang keluhan Megawati ini sangat beralasan mengingat kader utama mereka, Joko Widodo (Jokowi) saat ini adalah presiden terpilih yang memenangi Pemilu 2019, namun memperoleh suara paling sedikit di Sumatera Barat dan bahkan Indonesia.
Perbandingan perolehan suara yang diperoleh Jokowi diusung oleh PDI-Perjuangan dengan Prabowo Subianto yang diusung oleh Gerindra, yaitu 14,05 persen berbanding 85,95 persen atau 407.761 suara dengan 2.488.733 suara. Kekalahan Jokowi ini mengulangi kekalahannya pada Pemilu 2014 dengan lawan yang sama dengan perbandingan suara 23,1 persen berbanding 76,9 persen.
Malangnya, partai politik yang secara nasional menjadi koalisi utama pendukung Jokowi bersama- sama dengan PDI-Perjuangan juga mengalami kekalahan dalam Pemilu 2019 di Sumatera Barat.
Realita ini bisa dilihat dari perolehan kursinya yang berkurang di DPRD Provinsi Sumatera Barat dari Pemilu 2019 yang menimpa Partai Nasdem, PPP, Partai Golkar, Partai Hanura dan PKB. Sementara partai koalisi pendukung Prabowo Subianto yang didukung kekuatan utamanya, yakni Gerindra bersama rekan koalisinya, yaitu PKS, PAN dan Partai Demokrat. Bahkan Gerindra sangat mendominasi di DPRD Kabupaten/Kota di Sumatera Barat dengan memenangi posisi Ketua DPRD sebanyak 11 kabupaten/kota atau 57,89 persen.
Keluhan ketua umum PDI-Perjuangan ini patut dicermati, mengapa PDI-Perjuangan tidak mendapat kepercayaan masyarakat Sumatera Barat untuk mewakili aspirasi politik mereka? Ada apa dengan PDI-Perjuangan di ranah Minang yang dikenal dengan falsafah hidup mereka Adat Basandi Syarak-Syarak Basandi Kitabullah (ABS-SBK) ini.
Walaupun faktanya, pencapaian PDI- Perjuangan sebagai partai politik di Sumatera Barat juga tidak buruk-buruk amat. Ini dapat dilihat dari hasil Pemilu legislatif 2019 yang lalu, PDI-Perjuangan malah dapat memenangkan posisi sebagai Ketua DPRD di 2 Kabupaten, yaitu Kabupaten Dharmasraya dan Kabupaten Kepulauan Mentawai karena parati ini mendapatkan suara terbanyak di 2 kabupaten tersebut.
“Kalau saya melihat, seperti Sumatera Barat, itu saya pikir ‘kenapa, ya, rakyat di Sumatera Barat itu sepertinya belum menyukai PDIP meskipun sudah ada beberapa daerah yang mau, yang meminta, katakan sudah ada DPC-nya, DPD-nya. Tapi kalau untuk mencari pemimpin di daerah tersebut mengapa, kok, masih agak sulit,”ujar Megawati disesrchinh dari jabarnews.com 11 Oktober 2020 dengan judul Megawati Sebut Masyarakat Sumbar Masih Belum Menyukai PDIP.
Menjawab galaunya Mbak Mega tentang pemilih di Sumbar itu, Spektrum Politika Institut melakukan survei kepada pemilih di Sumatera Barat tentang masalah ini.
Metode Survei
Sehubungan dengan fenomena di atas, sebagai sebuah lembaga riset dan konsultan, Spektrum Politika Institut turut peduli memberikan pendidikan politik melalui informasi politik yang sesuai dengan realita yang ada kepada publik.
“Harapan tentu masyarakat bisa memahami bagaimana dinamika politik yang berlangsung di sekitar mereka,”ujar Direktur Survey dan Data Spektrum Politika Institute Andri Rusta, Minggu sore ini.
Spektrum Politika Institut kata Andri melakukan survei terkait dengan persepsi masyarakat Sumatera Barat terhadap Partai Demokrasi Indonesia-Perjuangan (PDI-P) dan eksistensinya pasca Pemilu 2019.
Survei dilakukan tanggal 10-15 September 2020 mengumpulkan data di 19 Kabupaten dan Kota yang ada. Riset ini mewawancarai sebanyak 1220 orang responden yang menjadi sampel yang diambil secara bertingkat (multistage random sampling) di seluruh kabupaten dan kota di Sumbar.
“Sampel diacak secara proporsional dengan memperhatikan jumlah penduduk dan karakteristik penduduk yang ada di kabupaten dan kota tersebut. Adapun margin of error dari sampel adalah sebesar 2,9 persen. Untuk menjaga kualitas survei ini, maka quality control juga dilakukan dengan cara menelpon ulang responden untuk mengkonfirmasi jawaban mereka sebelumnya. Quality control survei ini dilakukan terhadap 60 persen dari total sampel yang diwawancarai oleh enumerator sebelumnya,”ujar Andri.
Hasil Survei
Survei ini kata Andri Rusta yang juga Akadmeisi FISIP Unand ini, secara acak kepada masyarakat sebagai pemilih yang terdaftar namanya dalam DPT Pemilu 2019.
Pertanyaan dikaitkan dengan mengapa mereka sebagai pemilih tidak memilih PDI-Perjuangan? Apakah ada alasan khusus sehingga PDI-Perjuangan tidak mendapat dukungan maksimal di Sumatera Barat?.
“Ada berbagai alasan yang dikemukakan masyarakat yang sudah kami urut dari alasan yang paling banyak mendapat respons ke alasan yang paling sedikit mendapat respons,”ujar Andri.
Inilah respons publik Sumbar terhadap PDI Perjuangan :
1. Lemahnya Komunikasi Politik Elite PDI-Perjuangan
Masalah komunikasi politik antara elite dan massa menjadi penting dalam membangun kepercayaan politik masyarakat. Buktinya alasan terbanyak mengapa masyarakat Sumatera Barat tidak mempercayai PDI-Perjuangan sebagai partai politik yang bisa mewakili kepentingannya di lembaga perwakilan politik.
“Sebanyak 62,3 persen masyarakat merasakan tidak adanya tokoh PDI-P yang mau mendekatkan diri atau mendatangi mereka walaupun hanya sekedar untuk bertegur sapa atau berdiskusi,”ujar Andri membeberkan hasil surveinya.
2. Lemahnya Figur di PDI-Perjuangan
Masalah lain di partai politik ini adalah tidak adanya tokoh lokal atau daerah setempat yang dikenal oleh masyarakat sehingga berdampak pada kepercayaan politik mereka kepada PDI- Perjuangan.
“Ini fakta survey membuktikan 62 persen masyarakat Sumatera Barat mengatakan mereka tidak pernah tahu dan tidak mengenal tokoh-tokoh PDI-P di daerah mereka. Jelas ini menjadi persoalan penting ke depan bagi PDI-Perjuangan dalam menempatkan kader-kader meraka dalam mewakili kepentingan politik masyarakat di daerah tertentu agar mendapatkan dukungan publik,”ujar Andri.
3. Aktifitas Politik PDI-P Tidak sesuai dengan Keyakinan Politik Masyarakat
Menariknya sebanyak 60,3 persen masyarakat Sumatera Barat menilai apa yang dilakukan PDI- Perjuangan terkait dengan aktifitas politik partai ini dianggap tidak sesuai dengan keyakinan politik mereka.
“Jelas ini ada hubungannya dengan manifesto partai banteng moncong putih ini di tengah masyarakat Sumatera Barat,”ujarnya.
4. Arogansi Elite PDI-P di tingkat pusat
Masyarakat Sumatera Barat juga memberi penilaian terkait dengan sikap arogansi dan sikap overacting yang sering ditunjukan oleh elite PDI-Perjuangan di tingkat pusat dalam berpolitik. Hal ini juga mempengaruhi persepsi mereka terhadap partai ini.
“Dari hasil survei ini ternyata ada sebanyak 58,1 persen masyarakat Sumatera Barat yang adanya sikap arogansi dan overacting elite ini sehingga mempengaruhi cara pandang mereka terhadap PDI-Perjuangan,”ujar Andri Rusta didamping Reski Adminanda.
5. Dominasi Elite PDI-P di pemerintahan
Sebanyak 55,9 persen masyarakat Sumatera Barat menyatakan bahwa pengaruh PDI- Perjuangan terlalu dominan dalam penyelenggaraan pemerintahan Jokowi yang menyebabkan sebagian mereka tidak begitu simpati.
“Memang terlihat ada korelasi yang positif jawaban masyarakat ini dengan kekalahan telak Presiden Jokowi dalam Pemilu 2019 yang lalu karena adanya dominasi PDI-Perjuangan tersebut,”ujar Reski menambahkan.
6. Gagasan, Sikap dan Perilaku Elite PDI-P di tingkat pusat yang bermasalah
Alasan berikutnya adalah gagasan, sikap dan perilaku politik elite PDI-P di tingkat pusat yang ada dalam pemberitaan di media cetak dan media online yang tidak sesuai dengan harapan dan keinginan masyarakat Sumatera Barat.
“Fakta survei membuktikan sebanyak 48 persen masyarakat tidak menyukai gagasan, sikap dan perilaku politik elite PDI-Perjuangan yang ditunjukan ke publik Sumatera Barat,”ujarnya.
7. Menghargai Pluralisme, Namun Mengabaikan Islam
Memang PDI-P dikenal sebagai partai yang mengusung jargon nasionalisme dalam keberagaman (pluralisme). Namun jargon ini memunculkan persepsi dari masyarakat Sumatera Barat bahwa akibat memberi ruang pada pluralisme ini, PDI-Perjuangan justru mengabaikan Islam sebagai keyakinan masyarakat Sumatera Barat yang mayoritas beragama Islam.
“Sebanyak 44,1 persen masyarakat mempunyai persepsi seperti ini,”ujar Andri.(rilis: spi/ms)
