Oleh: Dr. Khairul Ikhwan
(Ketua IKA FISIP UNAND)
PEMBANGUNAN jalan tol sesi satu Padang-Sicincin dianggap sukses ditinjau dari segi keseriusan pembebasan lahan, tanah yang dilakukan oleh Pemerintah Propinsi sebanding dengan realisasi pengerjaan yang dilakukan oleh PT Hutama Karya (HK) yang ditunjuk sebagai pelaksana.
Dari data yang didapat di saat berakhirnya masa jabatan Gubernur Sumatera Barat, Prof Dr. Irwan Prayitno sudah 50 persen lebih pembebasan lahan/tanah untuk jalan tol Padang-sicincin tersebut. Sedangkan pengerjaan pembangunan fisik baru 30 persen dilakukan oleh PT. HK, artinya perbandingan pembebasan lahan, tanah dengan pekerjaan masih bagus pembebasan lahan, tanahnya.
Namun yang namanya era politik mendominasi semua bisa diseret-seret ke isu-isu politis memojokan pihak tertentu di saat Gubernur Sumbar Mahyeldi-Audy dilantik, bahwa jalan tol Padang-Sicincin diihentikan karena isu-isu pembebasan lahan, tanahnya tidak kunjung selesai-selesai oleh Pemerintah Propinsi.
Sepertinya isu penghentian jalan tol tersebut membuat semua orang sibuk, panik, akhirnya isu tersebut dibantah oleh petinggi PT. HK, Kementrian PUPR, bahwa pengerjaan jalan tol masih jalan. Serta Pemerintah Daerah (Propinsi dan Kabupaten) menjamin pembebasan lahan, tanah akan selesai sesuai target.
Secara teori gonjang ganjing pengerjaan jalan tol ini dianggap biasa terjadi baik dari segi pembebasan lahan, tanah, segi sosial maupun dari segi isu lingkungan. Dimana pun isu itu dipastikan akan muncul diangkat oleh pihak yang peduli terhadap dampak pembangunan jalan tol yang dimaksud.
Saya menilai bahwa pembangunan jalan tol Padang ke Pekan Baru akan selalu dihadapi terus menerus dengan isu-isu negatif terkait dengan tanah ulayat, sosial, isu lingkungan terkait dengan perubahan bentuk alam. Apalagi Sumatera Barat merupakan daerah yang alamnya sangat indah, serta komplek.
Sehingga ke depan isu kerusakan hutan lindung, kerusakan kawasan pertanian, kerusakan jalur aliran air sungai dan lainya akan muncul dan terus mengapung. Maka kajian-kajian lain terhadap pembangunan tol ini seyogyanya segera diselesaikan, lalu dipublis sebanding dengan pembebasan tanah dan lahan ulayat.
Jika jalan tol Padang ke Pekan Baru ini diinginkan sukses. Maka usulannya harus ada strategi jitu yang dilakukan, diantaranya adalah strategi perlu mewujudkan fungsi ruang untuk mencegah dampak negatif kepada lingkungan sekitar pembangunan. Fungsi ruang dimaksud yaitu dalam penentuan trase proyek tol tidak melewati wilayah sensitif.
Misalnya kawasan hutan lindung, wilayah konservasi, area padat penduduk, area bidang terjal, area pertanian, lahan produktif masyarakat, hingga pemukiman tanah ulayat masyarakat adat.
Strategi selanjutnya perlu melibatkan masyarakat, terutama tokoh adat, cadiak pandai Minang. Badan usaha jalan tol mesti melaksanakan konsultasi, diskusi, menyebarkan informasi dampak proyek guna menampung aspirasi, sebagai pertimbangan dalam pembangunan jaringan tol yang akan dikembangkan.
Berikutnya penyusunan detail engineering design yang mempertimbangkan kajian lingkungan, serta sesuai Amdal yang telah dilaksanakan. Semua transparan, kurangi kajian hanya mengedepankan faktor ekonomis, faktor keuntungan bisnis semata dalam pembangunan tersebut.
Selanjutnya perlu juga ada strategi menjalankan program kemitraan berupa pemberian modal kerja, pendanaan, pelatihan, serta berbagai bentuk bantuan lainnya kepada masyarakat sekitar yang terkena jalur jalan tol.
Serta perlu menjalankan program kemitraan bina lingkungan (PKBL), bantuan sarana umum seperti pendidikan, kesehatan, ibadah, kelestarian lingkungan, dan memberikan bantuan saat terjadi bencana alam.
Terakhir strateginya adalah jalan tol Padang ke Pekan Baru ini diperbanyak pembangunan jalan tol layang, Sehingga kawasan-kawasan sensitif bisa dihindari dengan pembangunannya yang tinggi tidak menggangu permukaan lahan, tanah. Walaupun cara ini memang berbiaya mahal namun sangat efektif menghindari kerumitan pembebasan lahan, tanah.
Strategi yang dipaparkan di atas perlu dilakukan segera ketika membangun jalan tol Padang ke Pekan Baru tersendat-sendat seperti sekarang karena masalah yang kompleketit tersebut. Disini pemahaman pengambil kebijakan tidak perlu menyamakan pembangunan jalan tol di Sumbar ini dengan daerah Jawa yang cenderung harmoni.
Jika tidak mengedepankan strategi jitu, dan cangih untuk menyelesaikan masalah pembangunan jalan tol Sumbar ini. Semua orang bisa meramalkan bahwa jalan tol akan mangkrak dan bisa tidak selesai-selesai dari generasi kemimpinan ke generasi kepemimpinan Negara dan Kepala Daerah.
Ke depan pun semua elemen masyarakat Sumbar harus kompak menilai, membantu pembangunan tol ini agar cepat selesai. Semua pihak kurangilah menyebar isu, mendramatisir situasi menyebabkan pembangunan tersebut bisa gagal. Jujur, sama-sama dimengerti bahwa pembangunan jalan tol di Sumbar ini diperlukan.
Masyarakat Sumbar memerlukan jalan tol, tidak hanya jalur Padang ke Pekan Baru, namun juga kawasan lain seperti jalan pingir pantai depan Hotel Pangeran Beach ke Bandara untuk menopang perekonomian dan pembangunan kawasan yang bebas dari kemacetan.
Wallahu’alam..
(rewrite: Teras Utama Padang Ekspres, Sabtu 27 Maret 2021)
