Padang,—Pemerintah Provinsi Sumatera Barat kembali menegaskan komitmennya untuk terus menjalin kerjasama dan kemitraan strategis dengan seluruh insan media. Pers diberikan keleluasaan untuk mengkritisi apapun kebijakan pemerintah yang dirasa kurang tepat.
Demikian dikatakan Kepala Diskominfo Sumbar, selaku narasumber pada Webinar Reviu Hambatan Kebebasan Pers Dalam Demokrasi Indonesia yang diselenggarakan oleh Direktorat Politik dan Komunikasi Kementerian PPN/Bappenas secara virtual, Rabu 23/9.
“Silahkan kritisi jalannya roda pemerintahan, selagi berada dalam kaidah Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah (ABS-SBK), kita terbuka saja,” ungkapnya pada webinar yang mengusung tema Hambatan-hambatan Kebebasan Pers di Wilayah Sumatera.
Menurut dia, media adalah sahabat yang selalu mengingatkan demi terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang transparan serta memberi nilai positif kepada masyarakat.
“Tanpa dukungan media, kita tidak ada apa-apanya,” sebut Jasman yang juga merupakan juru bicara gugus tugas percepatan penanganan Covid-19 Sumbar ini.
Disamping itu, selaku provinsi yang banyak melahirkan tokok-tokoh pers berskala Nasional, turur Jasman, kebebasan pers di Sumatera Barat tidak perlu diragukan lagi.
Meski demikian, mengingat pesatnya pertumbuhan media massa khususnya media online saat ini, Pemprov Sumbar telah menerbitkan regulasi berupa peraturan gubernur guna menjamin hak-hak masyarakat sipil terhadap penyajian informasi yang akurat dan proporsional.
“Media yang bisa menjalin kerjasama dengan Pemprov Sumbar adalah media yang terverifikasi dewan pers. Ini penting agar tidak ada lagi oknum yang berlindung dibalik kebebasan pers, namun mengabaikan hak-hak sipil masyarakat, dunia usaha serta pemerintahan,” tegasnya.
Lebih lanjut Jasman juga menyinggung indikator penetapan Indeks Demokrasi di Provinsi Sumatera Barat. Menurutnya alangkah lebih baik jika penetapan indeks tersebut memperhatikan local wisdom masyarakat setempat.
“Jangan hanya kriteria umum, filosofi Minangkabau ABS-SBK, sebaiknya ini menjadi tolak ukur,” tutupnya.
Sebelumnya Direktur Politik dan Komunikasi
Kementerian PPN/Bappenas, Wariki Sutikno dalam paparannya mengatakan peran masyarakat sipil dalam mencapai tujuan pembangunan nasional sangat dibutuhkan.
Menyangkut penetapan indeks demokrasi, pihaknya mengakui saat ini tengah melakukan kajian guna merevisi beberapa indikator penetapan indeks tersebut.
“Local wisdom saat ini sudah digunakan pada daerah istimewa, kedepan masih dikaji sejauh mana penerapannya,” ucapnya.
Webinar kali ini juga menghadirkan beberapa narasumber, diantaranya dari Dewan Pers, IJTI Provinsi Jambi, Diskominfo Provinsi Lampung dan akademisi dari UIN Sumatera Utara. (isc/mmc-diskominfosb)
