Padang Pariaman- Gubernur Sumater Barat Mahyeldi melakukan Pengukuhan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Kabupaten/Kota dan Launching Kredit atau pembiayaan melawan Rentenir TPAKD Provinsi Sumatra Barat secara virtual pada Senin(26/07). Pengukuhan tersebut di ikuti langsung oleh Bupati Padang Pariaman Suhatri Bur,S.E.,M.M. dan Penjabat Sekretaris Daerah Ir. Ali Amran,M.Si di Command Center Padang Pariaman.
Dalam sambutannya Gubernur mengatakan keberadaan TPAKD sangat strategis bagi kabupaten/kota di Sumatra Barat dengan adanya TPAKD akan mengedukasi masyarakat dan sekaligus untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang keuangan.
Keuangan masyarakat daerah Sumatra Barat rata-rata masih dibawah Nasional ini menjadi tugas bagi kita semua melalui TPAKD ini,yang akan meningkatkan literasi dan wawasan pengetahuan masyarakat terkait keuangan di daerah masing-masing,”ungkapnya
Ia juga menambahkan selain meningkatkan literasi dan wawasan masyarakat tentang keuangan , TPAKD juga memberikan peluang bantuan dari perbankan dalam rangka untuk meningkatkan kesejahteraan masayatakat,pendapatan petani dan bantuan modal di Sumatra Barat. Dengan meningkatknya wawasan tentang keuangan dapat memudahkan masyarakat untuk memperoleh modal dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat
Direktur Utama Bank Nagari Muhammad Irsyad mengatakan dengan adanya program TPAKD melawan rentenir dengan nama inovasi mengatasi rentenir daerah minang (marandang), ini dianggap sebagai solusi yg jitu untuk mendorong masyarakat agar terus melakukan usaha mikro ditengah perekonomian yang sulit terutama pada masa pandemi ini.
“Program ini juga sebagai alternatif hingga lahirnya peraturan Gubernur, dimana ini dinilai akan mampu menyediakan proses kredit yang mudah, hanya dengan jangka waktu 2-3 hari pinjaman dapat dicairkan dengan syarat harus bersinergi dengan seluruh stakeholder,”tambahnya
Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Sumatra Barat Yusri dalam sambutannya semoga kegiatan ini mampu mendorong perekonomian Sumatra Barat menjadi lebih baik lagi terlebih pada masa pandemi dengan kreativitas untuk mendongkrak perekonomian Sumatra Barat kembali
“Berdasarkan survei OJK pada tahun 2019 tercatat 38,03 persen
masyarakat yang memahami tingkat inklusi sehimgga masih diperlukan peningkatan akses keuangan masyarakat. Keunggulan yang dimiliki oleh masing-masing daerah akan menunjang progtam TPAKD dengan bersinergi seluruh pihak .(ril.biro-pdg.prm)
