Padang,—Paripruna DPRD Sumbar Jumat 26/2 malam tadi makin menguakan ketakbereseen pengelolaan uang daerah untuk penanganan dan memutus mata rantai covid-19 di Sumbar.
“Rp 520 miluar uang APBD Sunbar digelontorkan untuk penangani pandemi covid-19 dengan model merefocussing berbagai pos anggaran di APBD Sumbar 2020,” ujar Ketua DPRD Sumbar Supardi saat memimoin paripurna Pansus Balairung dan Covid-19 tindak lanjut temuan BPK Perwakilan Sumbar.
Supardi mengatakan penanganan pandemi covid-19 hasil LHP BPK RI Perwakilan Sumbar terdapat dua temuan sangat penting yaitu kemahalan harga pembelian hand sanitizer Rp 4,7 milyar lebih dan pembayaran penggadaan barang dan jasa Rp 49 milyar lebih tidak sesuai ketentuan.
“Dan sesuai aturannya.adanya temuan BPK itu, DPRD menindaklanjutinya dengan membentuk Pansus,malam ini fraksi memberikan tanggapan terhadap hasil.pembahasna dan rekomemdasi Pansus,” ujar Supardi.
Wakil Ketua Pansus Covid-19, Novrizon di paripurna Jumat malam menyampaikan Rekomendasi DPRD dan meminta diterbitkan keputusan DPRD agar memiliki kekuatan hukum mengikat kepada pihak- pihak terkait
“Allhamdulillan hasil kerja Pansus sudah menjadi keputusan paripurna dengan Nomor: 6/SB/2021 tentang rekomendasi DPRD Provinsi Sumatera Barat terhadap tindak lanjut LHP BPK kepatuhan penanganan pandemi Covid-19 tahun 2020,” ujar Novrizon dihubungi semalam.
Dua Rekomendasi diputuskan paripurna DPRD Jumat malam tadi itu menurut Supardi menjadi tugas sekaligus ujian pertama Gubernur dan wakil gubernur Sumatera Barat untuk mewujudkan good goverment clean governance penyelenggaraan pemerintah daerah di Sumatera Barat
“Kami mendesak gubernur menindaklanjuti semua rekomendasi diberikan DPRD dan rekomendasi diberikan BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat dalam waktu 60 hari sejak LHP BPK diterima,”ujar Supardi. (rilis: fwp/nov)
