Jakarta,—Anggota DPR RI dari Fraksi PAN Guspardi Gaus nilai janggal terkait pertanyaan assesor yang mengharuskan memilih antara Alquran dan Pancasila dalam tes wawasan kebangsaan (TWK) pegawai KPK.
“Pertanyaanya yang salah dan berpotensi memecah belah bangsa ini, ” ujar Guspardi Gaus, Minggu 6/6-2021.
Menurut Guspardi Gaus dari 200 pertayaan yang dilayangkan assesor, banyak pertanyaan dalam TWK yang kontroversi dan pertanyaan-pertanyaan itu dinilai tidak punya korelasi dengan wawasan kebangsaan.
Beberapa pegawai KPK mengaku mendapat pertanyaan yang absurd, tendesius dan bahkan melecehkan.
Seperti apakah dirinya bersedia menerima donor darah dari agama lain, kemudian apakah mengucapkan Hari Raya Natal kepada umat Kristen.
“Kenapa belum menikah, apakah bersedia melepaskan jilbab demi bangsa dan negara, ujar Guspardi.
Kemudian ada pertanyaan yang mengharuskan pegawai KPK memilih salah satu antara Alquran atau Pancasila.
“Sebagai umat Islam tentu harus berpegang teguh kepada Al-quran tapi kalau sebagai warga negara tentu harus berpegang pada Pancasila sebagai ideologi negara. Jadi suatu keganjian jika para pegawai KPK “dipaksa” harus memilih salah satunya. Padahal keduanya saling berkaitan dan harus saling menguatkan,”tutur Legislator asal Sumatera Barat ini.
Politisi PAN itu menilai pertanyaan tentang Alquran dan Pancasila itu tidak sesuai dengan Pasal 29 UUD 1945 pasal 2 yang berbunyi:
“Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu, ” ujarnya.
Apa maksud dan tujuan dari pertanyaan yang harus memilih antara Alquran dan Pancasila. Apakah bagi mereka yang memilih Alquran tidak pancasilais. Seolah-olah Agama dan Pancasila tidak bisa berjalan beriringan dan terkesan masih ada masalah antara Pancasila dan Alquran.
Jadi pertanyaan yang mengharuskan memilih antara Agama dan Pancasila adalah pertanyaan yang keliru, tidak ada relevansinya dan cenderung dapat memecah belah bangsa ini. Seolah negara ini sedang mengalami ancaman berat dari agama.
“Enggak ada itu. Yang ada agama itu memberi proteksi dan perlindungan pada kita pribadi, kepada negara ini. Dan Pancasila berjalan beriringan dengan Agama,” ujar Guspardi Gaus.
Sebelumya Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana mengklaim pihaknya tidak mempunyai kewenangan mendiskusikan materi TWK secara terbuka karena dinilai bisa melanggar kode etik asesor.
“Saya tidak berwenang mendiskusikan materi TWK secara terbuka karena menyangkut kode etik asesor dan materinya merupakan yang dikecualikan oleh UU KIP (Keterbukaan Informasi Publik). Silakan saja media mempersepsikan seperti itu,” ujar Bima. (rilis: ggc)
