Uang Masjid Harus Transparan

oleh
Wagub Sumbar Nasrul Abit tegas, uang masjid harus dikelola transparan, Senin 13/8 di Padang. (foto: humas-sumbar)

Padang,— Pengelolaan barang/uang masjid atau rumah ibadah lainnya harus  Transparansi, Akuntabel dan Realitis.

Itu berkaitan dengan dana bantuan sosial yang tentunya akan diperiksa Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) untuk diberikan nilai opini sebagaimana mestinya

Demikian ditegaakan Wakil Gubernur Sumatera Barat Nasrul Abit pada saat membuka Acara Bimbingan Teknis Pengelolaan Barang/Uang Rumah Ibadah se Sumatera Barat, di Padang, Senin 13/8.

“Pengelolaan barang dan uang masjid saat ini sangat perlu menjadi perhatian kita bersama terutama dalam penyelenggaraan keuangan daerah,”ujar Nasrul Abit.

Karena kata Wagub, laporan pengelolaan barang /uang rumah ibadah akan menjadi penilaian BPK yang berpengaruh juga terhadap pelaporan keuangan pemerintah daerah yang sudah lima kali berturut-turut meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

“Sebenarnya dengan pengelola pendanaan yang jelas, transparan, akubtabel dan realitis dalam pembangunan rumah ibadah sesuatu yang seharusnya. Tentu dengan pengelola keuangan dan barang yang baik selain juga menjadi amalan juga menumbuhkan kepercayaan jemaah dan masyarakat stempat,”ujarnya.

Wagub Nasrul Abit juga mengingatkan untuk sebuah proposal batas akhir agar masuk dalam perhitungan anggaran tahun 2019 maka pada akhir maret tahun 2018 sudah mesti masuk dalam hitungan KUA PPAS.

“Proposal dapat dimasuk lewat anggota DPRD Sumbar di daerah pemilihan, atau langsung kepada Gubernur melalui Biro Bina Mental Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat,”ujarnya.

Sementara di tempat terpisah Ketua Komisi Informasi Sumbar Syamsu Rizal mengatakan keuangan masjid adalah informasi terbuka.

“Tidak karena dapat bantuan sosial dari APBD, prinsip rumah ibadah mengumpulkan uang dari jemaah atau masyarakat, maka menurut UU 14 tahun 2008, informasi terkait kemana uang rumah ibadah adalah informasi publik terbuka, masyarakat bisa memintanya,” ujar Syamsu Rizal.

Selain itu pengurus rumah ibadah yang transparan justru tidak ada ruginya. “Justru memberikan kepercayaan dari masyarakatnya, jemaah tak ragu membantu masjid,”ujarnya.

Komisi Informasi Sumbar sejak terbentuk 2014 lalu hingga saat ini belum pernah men-sengketakan informasi publik dengam termohonnya ketua pengurus rumah ibadah.

“Belum, entah setelah ini ada masyarakat atau badan hukum melakukan permohonan informasi kepada pengurus mashid, tidak dijawab maka akan berisidang sengketa di Komisi Informasi Sumbar,”ujarnya. (rilis: humas-sumbar/ppid-kisb)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *