Padang— Partai Politik Islam Indonesia (PPII) Masyumi memutuskan mendukung pasangan calon Gubernur dan calon Wakil Gubernur Sumatra Barat (Sumbar), Nasrul Abit – Indra Catri (NA-IC), di Pilkada Sumbar 2020. Dukungan tersebut mereka berikan karena menilai pasangan calon nomor urut 2 itu lebih amanah dibanding kandidat lainnya.
Kesepakatan dukungan tersebut didapat dari hasil pertimbangan dan persetujuan dari anggota DPD Masyumi se-Sumatera Barat dalam pertemuan di Padang, Senin (23/11).
“Awalnya kami polling pilihan politik untuk Pilgub Sumbar di grup WhatsApp keluar nomor 2 dan 4. Namun unggul telak nomor dua, makanya saat ini kami jatuhkan dukungan untuk Nasrul Abit-Indra Catri,” kata Ketua DPW Masyumi Sumbar, Budiman Datuk Bandaro Rajo.
Budiman kemudian menyertakan alasan kenapa memilih NA-IC ketimbang calon lain termasuk Mahyeldi-Audy. Menurut dia, mayoritas anggota Masyumi ingin Mahyeldi tetap melanjutkan pengabdian di Kota Padang.
“Barisan Masyumi Sumbar saat ini mayoritas tim sukses Mahyeldi sewaktu mencalonkan diri sebagai Wali Kota Padang,” terangnya.
Begitu pula secara garis keulamaan, kader Masyumi juga lebih dekat dengan Mahyeldi. Namun ada beberapa hal krusial sehingga dukungan jatuh kepada NA-IC.
“Kami lebih mendukung Mahyeldi melanjutkan kepemimpinan di Kota Padang. Kemudian soal janji beliau waktu Pilwalko. Kami ingin secara syariat beliau menunaikan janji dan jabatan di Kota Padang,” katanya.
Ia mengatakan, dari keempat calon tersebut, hanya Nasrul Abit-Indra Catri yang tidak sedang memegang amanah dari rakyat. Sementara yang lain seperti Mahyeldi masih memiliki kewajiban memimpin warga Padang.
“Artinya ada amanah yang harus ia (Mahyeldi) pertanggungjawabkan kepada warganya,” tuturnya.
Berbeda dari Nasrul Abit dan Indra Catri yang amanah dengan jabatan. Selain itu, dari sisi keagamaan, mereka menilai Nasrul Abit dan Indra Catri juga memiliki pengetahuan agama yang mumpuni dan selalu menunaikan ibadah dengan baik,
“Kami bertemu (dengan Nasrul Abit) dan berjamaah di salah satu masjid. Saya persilahkan beliau maju jadi imam. Saya rekam saat beliau jadi imam salat Magrib dan Isya. Saya makmum beliau, jadi jangan adalagi keraguan soal itu. Termasuk soal isu keturunan PKI itu hoaks,” tegasnya.
Menurut Budiman, dukungan politik Masyumi Sumbar itu sudah mendapat persetujuan dari pengurus pusat.
Rekomendasi UAS untuk NA-IC
Ketua Dewan Syuro Masyumi DPW Sumbar Ustad Jel Fathullah, Lc juga setuju untuk tidak memberikan dukungan kepada Mahyeldi-Audy. Dia mengaku tidak berani merekomendasikan orang yang telah berjanji kepada rakyat untuk menuntaskan jabatan, lalu ditinggalkan.
“Saya sudah WhatsApp Ustad Abdul Somad (UAS), tak ada ulama yang mau merekomendasikan orang yang telah berjanji kepada rakyat untuk menuntaskan jabatan, lalu ditinggalkan,” katanya.
Ustad Jel Fathullah mengkaitkan dengan kisah sahabat nabi soal janji kepada seseorang dan komitmen terhadap janji tersebut.
“Sebelum meninggal, Sahabat Nabi, Abdullah Bin Umar, meminta seseorang untuk mendatangkan seorang anak muda dengan ciri-ciri tertentu. Lalu seseorang tadi bertanya alsannya. Ibnu Umar menjawab, pemuda itu pernah mengajukan permintaan dan dia menjawab dengan insyaallah. Dia tidak mau memungkiri janji itu dan dia tidak mau menghadap Allah dengan sepertiga kemunafikan. Itu baru Janji dengan satu orang, bagaimana janji itu dengan ratusan ribu warga Padang,” terang Ustad Jel.
Baginya Mahyeldi secara syariat bermasalah, sebab setelah mendapat amanah lalu ditinggalkan. Padahal pada pencalonan Wali Kota Padang banyak pihak termasuk barisan Masyumi saat ini sudah berjibaku dengan segala upaya untuk memenangkan Mahyeldi.
“Saya tidak berani itu halangan syar’i dan pelanggaran syariat. Takutnya nanti berjanji lagi memungkiri lalu nanti loncat lagi kejabatan lain. Kemudian kita ingin membangun budaya politik yang positif di Sumbar. Pilihan ini juga pilihan politik Masyumi yang sesuai dengan aspirasi umat,” tukasnya.
Rapat Kerja DPW Masyumi Sumatera Barat dihadiri beberapa DPD:
1.DPD Kota Padang Panjang
2.DPD Kota Bukittinggi
3. DPD Kab. Sijunjung
4. DPD Kab. Padang Pariaman
5. DPD Kab. Agam
6. DPD Kab. Solok
7. DPD Kab. Solok Selatan
8. DPD Kab. Tanah Datar
9. DPD Lima Puluh Kota
10. DPD Kab. Pasaman
11. DPD Pasaman Barat
12. DPD Kota Padang
13. DPD Kota Pariaman
14. DPD Kota Payakumbuh
15. DPD Kota Solok. (*rilis: tnc-naic)
