Padang,—Pernyataan Kepala Bappeda Sumbar, Hansastri di media kemarin, soal ketidakhadiran anggota DPRD Sumbar pada Musrengbang RKPD beberapa waktu lalu membuat anggota dewan meradang.
Pada rapat paripurna DPRD Sumbar, Jumat (13/4), sejumlah anggota dewan meminta agar DPRD Sumbar menggunakan hak interpelasi memanggil gubernur terkait pernyataan Hansastri yang mengatakan ketidakhadiran anggota dewan karena mungkin tidak ada honornya.
“Pimpinan sidang, saya interupsi. Saya sangat terganggu dengan pernyataan Kepala Bappeda Sumbar Hansasri yang mengatakan anggota dewan memilih kunker dari pada Musrengbang mungkin karena tak ada honornya. Ini penghinaan kepada lembaga DPRD,” kata anggota Fraksi Golkar, Yulfitni Djasiran.
Yulfitni mengatakan pemberitaan di media itu sudah mencoreng lembaga DPRD Sumbar. Untuk itu pihaknya meminta DPRD menggunakan hak interpelasi terkait penyataan Hansastri.
“Ini tidak bisa dibiarkan pimpinan. Nama lembaga kita sudah dilecehkan. Untuk itu, saya mengusulkan supaya DPRD menggunkan hak interpelasi,” kata politisi senior Golkar Sumbar itu.
Setelah Yulfitni berbicara, anggota DPRD dari fraksi Demokrat, HM Nurnas langsung melakukan interupsi lagi.
“Pimpinan, saat saya kunker banyak kawan-kawan media yang menelpon saya soal pemberitaan itu. Namun belum saya tanggapi. Hari ini, saya mengusulkan supaya DPRD menggunakan hak interpelasi. Saya akan membicarakannya di Fraksi Demokrat,” kata Nurnas.
Nurnas mengatakan sebagai Kepala Bappeda, Hansastri tidak bisa seenaknya berbicara kepada media, apalagi pernyataannya sangat melecehkan nama lembaga DPRD Sumbar.
Sidang paripurna dalam rangka penetapan Ranperda tentang Perlindungan Konsumen itu semakin memanas. Hujan interupsi terjadi dalam sidang yang dipimpin Ketua DPRD Sumbar Hendra Irwan Rahim didampingi Wakil Ketua Arkadius Dt Intan Bano dan Guspardi Gaus serta dihadiri Wagub Nasrul Abit.
Armiati dari Fraksi Hanura juga melakukan interupsi dan menyetujui persoalan itu harus segera dituntaskan.
“Saya minta hal ini segera dituntaskan pimpinan. Hal ini tidak bisa dibiarkan begitu saja. Kita harus minta klarifikasi soal ini,” jelasnya.
Interupsi juga dilakukan Hidayat dari Fraksi Gerindra. Hidayat minta habis paripurna ini dilaksanakan rapat pimpinan guna membahas persoalan ini.
“Saya hadir di Musrengbang itu. Tapi kenapa tiba-tiba ada pernyataan itu di media. Saya minta habis paripurna ini dilakukan rapat pimpinan. Kita tidak ingin persoalan ini melebar kemana-mana. Harus kita tuntaskan,” jelasnya.
Darmon dari Fraksi PAN juga meminta persolan itu segera dituntaskan. “Saya sepakat untuk meminta klarifikasi dari persoalan ini,” katanya.
Anggota Fraksi PAN lainnya, Iswandi Latief juga meminta kepada Wagub Nasrul Abit yang hadir dalam paripurna itu supaya melakukan pembinaan kepada pejabat itu supaya tidak asal bicara.
“Saya minta pak Wagub sampaikan kepada Pak Gubernur supaya melakukan pembinaan kepada pejabat itu. PAN sudah dipastikan setuju menggunakan hak interpelasi,” katanya.
Sementara Ketua DPRD Sumbar, Hendra Irwan Rahim mengatakan bahwa persoalan tersebut baru diketahuinya setelah dirinya membaca berita di media.
“Saya baru tahu setelah Sekwan melihatkan beritanya. Jadi untuk menyikapi persoalan ini, kita akan lakukan rapat usai paripurna ini,” jelasnya. (nov)
