“Sosok Aktivis Buruh Teraniaya Orba”
Jakarta,—Penetapan KPU dan MK hasil Pilpres sudah tuntas, Presiden dan Wakil Presiden Joko Widodo-Ma’ruf Amin menunggu pelantikan pada Oktober nanti.
Menunggu pelantikan, Partai Politik (Parpol) pengusung pun mulai persiapkan kader utama termasuk kader dari kalangan profesional untuk diusulkan menjadi Pembantu Presiden.
PKB sebagai Parpol pengusung utama Capres-Cawapres terpilih, siapkan Uni Dita Indah Sari menggantikan posisi Hanif Dakiri. Konon, PDI Perjuangan juga mengusung Adrian Napitupulu.
Sebelum diberi amanah, tentu publik Indonesia tahu dulu sebagai uji publik dilakukan PKB sebelum dipercaya menjadi pejabat publik. Siapakah uni Dita Indah Sari? Diakui banyak pihak, tak banyak publik Sumbar mengenalnya, tapi sepakterjang perempuan berdarah Minang, asal Padangpanjang, tak bisa dipandang sebelah mata.
Di kalangan buruh dan aktivis buruh, sosoknya bagaikan “Singa Betina” yang mampu menerkam secara tepat dan pasti. Ia salah seorang pentolan buruh yang masuk dalam “daftar hitam” pemerintahan Orde Baru.
Keluar masuk tahanan Polsek, Polres, Rutan hingga LP, seakan menjadi makanan sehari-harinya ketika aktif di jalanan. Kena tangan, ditendang, diinjak, dipukul beragam senjata, sudah biasa baginya. Ia mencatat, sedikitnya ada 30 kali keluar masuk. Tanpa proses hukum.
Ketika ditahan, pemerintah melalui Menteri Kehakiman Muladi hendak membebaskan. Ada dua syarat yang bisa dipilih. Pertama, dibebaskan tapi kalau ada masalah langsung dimasukkan. Kedua, mengajukan amnesti ke presiden.
“Keduanya saya tolak!” kata Uni Dita mengenang kisah perjuangannya dulu.
Menurut Uni Dita Indah Sari, alasan penolakannya, pilihan pertama hanya akal-akalan saja dan saatnya nanti bisa mengembalikannya ke penjara. Jika mengajukan amnesti, berarti mengakui kesalahan, lalu minta pengampunan. Ia kemudian memilih, lebih baik tetap dalam tahanan.
Hidup di tahanan, dipindah-pindahkan. Sangat menyusahkan. Ketika ditahan di LP Wanita Tanggerang, ia dalam pengawasan ketat dengan status maximal security. Ketika itu, ia sempat protes. Di sana, para tahanan tak diizinkan menggunakan sandal saat menemui keluarga.
Ketika ditahan di Rutan Medaeng, Surabaya, ia dituduh membakar penjara, padahal menurutnya, ia sama sekali tak terlibat kerusuhan hingga aksi pembakaran tersebut.
“Mungkin karena saya melakukan protes dua minggu sebelumnya,” kata anak dari Adjidar Ascha bin Abdul Aziz Sutan Pamenan, dengan Magdalena Willy F Firnandus asal Manado, yang lahir di Medan, 30 Desember 1972.
Protes tersebut karena terkait beberapa hal. Ia meminta agar daging yang diberikan untuk tahanan, dua kali seminggu, benar-benar bisa dimakan dan dinikmati. Tidak seperti menggigit sandal jepit. Jangan ada lagi yang menggoda isteri Napi. Jangan ada lagi pungutan untuk membezuk Napi.
“Saya mengatakan, semua Napi sudah resah dengan perlakuan tersebut. Saya langsung sampaikan kepada kepala Rutan. Eh, dua pekan kemudian ada kerusuhan di Rutan. Ada yang membakar. Saya tak tahu sama sekali rencana tersebut, tapi saya justru dituduh sebagai otak pelaku,” katanya.
Ia memulai aktivitas membela buruh pada 1992. Mulanya ia bergabung dengan Forum Belajar Bebas, sebuah kelompok studi mahasiswa progresif yang membahas persoalan demokrasi dan keadilan sosial. Berlanjut dari kelompok studi, Dita kemudian menjadi organisator buruh di daerah Tangerang, Bogor, dan Pluit. Kemudian ia termasuk salah seorang pendiri Partai Rakyat Demokratik (PRD) yang memiliki Front Nasional Perjuangan Buruh Indonesia (FNPBI), sayap perlawanan buruh PRD.
Dalam kongres Pusat Perjuangan Buruh Indonesia (PPBI), pertama, di Semarang Oktober 1994, Dita Sari dipercaya menjadi Sekretaris Jenderal. PPBI adalah satu-satunya organisasi buruh yang pada masa itu melakukan demonstrasi menuntut kenaikan upah, penghidupan yang layak buat kaum buruh dan penggulingan Soeharto. Sampai pada Februari 1995, Dita kemudian dipercayakan menjadi ketua umum PPBI.
Dita Sari, kemudian ditangkap ketika sedang memimpin aksi di Tandes, Surabaya bulan Juli 1996. Dalam sebuah pengadilan yang tidak adil, Dita dijatuhkan hukuman delapan tahun penjara beserta beberapa teman-temannya yang lain, dan oleh pemerintahan Orde Baru PPBI dianggap sebagai organisasi terlarang. Ia juga pernah dicap sebagai anak PKI.
“Ayah saya, anggota DPRD Medan dari Golongan Karya,” katanya, sembari tertawa.
Dita mendapat penghargaan Ramon Magsaysay Award. Februari 2002 Dita juga mendapat Reebok Human Rights Award, yang kemudian ditolaknya karena Reebok sebagai salah satu perusahaan sepatu besar yang tidak berpihak terhadap kesejahteraan kaum buruh. Dalam periode ini Dita juga tercatat sebagai salah seorang pendiri sebuah lembaga penelitian, yaitu Lembaga Pembebasan Media dan Ilmu Sosial (LPMIS), serta Senjata Kartini sebuah LSM yang bergerak di bidang perempuan.
Tahun 2010, Menteri Tenaga Kerja Muhaimin Iskandar atau Cak Imin, “meminangnya” untuk masuk ke pemerintahan. Dita diminta menjadi juru bicara Menaker. “Pinangan itu saya terima setelah berkonsultasi dengan banyak kawan,” katanya sembari menyebutkan, tak banyak yang bisa menerima keputusannya tersebut.
Katanya, respon kawan-kawannya; marah, marah, marah dan sedikit yang menerima. Kenapa ia menerima tawaran itu, “selama ini, perjuangan kami hanya di luar pagar saja. Kami tak pernah masuk ke dalam. Harus ada orang di dalam yang bisa melakukan sesuatu. Jika tidak, maka kondisi kita akan begini terus,” katanya sembari menyebutkan, berlahan dan lambat-lambat, akhirnya baru kawan-kawannya bisa menerima, apalagi ia terus melakukan komitmen membela buruh.
“Saya sudah sampaikan kepada kawan-kawan, idealisme dan visi tidak akan berubah,” kata Dita Sari yang kini menjabat Wakil Sekjend DPP PKB dan Staf Khusus Menteri Desa PDTT-RI. (disarikan dari bebagai sumber)
