Padang Pariaman– Rapat Harmonisasi Program Destana dan Jalur Evakuasi Bencana Padang Pariaman yang diadakan di pada Selasa (22/06) dibuka langsung oleh Wakil Bupati Padang Pariaman Rahmang, SE, MM di Hall Kantor Bupati Padang Pariaman.
Dalam sambutannya Wabup mengatakan Padang Pariaman sebagai salah satu daerah yang lengkap jenis kebencanaannya mulai dari banjir, banjir bandang, cuaca ekstrim, gelombang ekstrim dan abrasi, gempa bumi, kebakaran hutan dan lahan, kekeringan, letusan gunung api, tanah longsor, serta tsunami, maka dibutuhkan perhatian ekstra dari seluruh pihak bersama untuk merumuskan kebijakan yang tepat dalam penanggulangan bencana.
“Pemerintah wajib melaksanakan pengawasan terhadap seluruh tahap penanggulangan bencana mulai dari pengawasan terhadap sumber ancaman atau bahaya bencana, kebijakan pembangunan yang berpotensi menimbulkan bencana, kegiatan eksploitasi yang berpotensi menimbulkan bencana” .ujar wabup.
Selanjutnya pemerintah mengajak seluruh lembaga swadaya masyarakat dan semua pihak terkait dalam kebencanaan ,untuk turut bersama-sama memaksimalkan peran aktif komunitas dan masyarakat dalam penanggulangan bencana dan mengajak seluruh elemen masyarakat untuk ikut peduli terhadap lingkungan dan usaha penanggulangan bencana agar masyarakat mengerti tanda adanya bencana, penanggulangannya dan selamat dari bencana.
Ia juga menambahkan rapat harmonisasi ini merupakan momentum yang tepat bagi satuan pelaksana penanggulangan bencana untuk melakukan sinergi dan konsolidasi.
Kita tahu bahwa bencana alam merupakan sesuatu yang sulit diprediksi, namun kita bisa melakukan antisipasi untuk meminimalisir dampak-dampak yang akan timbul dari bencana itu sendiri.
Acara ini bertujuan untuk meningkatkan dan membangun kesadaran seluruh elemen pemangku kepentingan bencana terhadap pentingnya kolaborasi dalam penanggulangan bencana.
“Besar harapan kami semoga dengan acara rapat harmonisasi ini dapat memberikan masukan dalam membuat kebijakan yang tepat dalam penanggulangan bencana di Kabupaten Padang Pariaman,”harapnya.
Sebelumnya Kalaksa BPBD Padang Pariaman menyebutkan rapat harmonisasi program Destana dimaksudkan untuk mengevaluasi kegiatan yang telah berjalan dan sekaligus perencanaan replikasi pada nagari-nagari lainnya dalam rangka penguatan kapasitas kelembagaan dan kapasitas masyarakat dalam menghadapi potensi bencana. Perencanaan jalur evakuasi yang dibutuhkan pada daerah potensi bencana sebagai upaya pengurangan resiko bencana / mitigasi.
Kabupaten Padang Pariaman memiliki 10 Nagari Destana dinataranya Gasan Gadang, Malai V Suku, Guguak Kuranji Hilir, Koto Tinggi Kuranji Hilir, Pilubang, Kurai Taji, Sunua Barat, Ulakan, Manggopoh Palak Gadang dan Tapakis, saat ini sudah terpasang papan informasi di kesepuluh DESTANA yang telah dibentuk di Kabupaten Padang Pariaman.
“Untuk Dokumen Rencana Kontingensi (Renkon) Gempa Bumi dan Tsunami Kabupaten Padang Pariaman, BPBD Kabupaten Padang Pariaman telah melakukan pengecekan dan penyempurnaan data termasuk Jalur Evakuasi, Lokasi TES dan TEA, dan Sumberdaya yang dimiliki oleh OPD yang ada di Kabupaten Padang Pariaman. Untuk survey Jalur Evakuasi, BPBD Padang Pariaman telah melakukan survey dan terjun langsung kelapangan untuk pengecekan kondisi jalur dan fiksasi lokasi TES DAN TEA dengan tiap Nagari di sepanjang pesisir pantai,”terang Kalaksa BPBD
BPBD juga akan melakukan finalisasi untuk Dokumen Renkon Gempa Bumi dan Tsunami, dan segera dilaporkan kepada BNPB. BMKG akan melakukan Sekolah Lapangan Gempa pada bulan Juni ini dan telah melakukan dorongan lain untuk kesiapsiagaan bencana yaitu menghibahkan alat WRS terbaru untuk BPBD Kabupaten Padang Pariaman. Pembentukan DESTANA menjadi indikator utama untuk BPBD Kabupaten Padang Pariaman yang harus dilaksanakan.
Diupayakan untuk simulasi terhadap Dokumen Renkon guna mengetahui kemutakhiran data yang dibuat dan pengaplikasian langsung dari yang telah dilaksanakan.
Senada dengan itu Fungsional Perencana Ahli Madya Pencegahan dan Kesiapsiagaan Diah Rahmatini mengatakan Padang Pariaman termasuk kedalam daerah yang rawan bencana baik bencana geologi maupun hidrologi karena daerah yang diapit oleh tiga lempeng yaitu Lempeng Eurasia, Lempeng Indo-Australia, dan Lempeng Pasifik.
“Program akan lebih didetilkan oleh BNPB dan akan ada pendanaan sebagai dana pendampingan oleh World Bank untuk Program Harmonisasi Pencegahan Tahun 2020-2024. Penyusunan rencana evakuasi harus memperhatikan standar yang semestinya agar bisa lebih aplikatif ketika digunakan langsung oleh masyarakat,”terangnya
Direktur Kesiapsiagaan Dra. Eni Supartini, M.M. mengatakan Program Pencegahan yang didanai oleh World Bank menjadi salah satu program yang harus segera dilaksanakan. Program mencakup Penguatan Kelembagaan, Penyempurnaan Informasi Risiko, Penguatan budaya sadar bencana untuk menyiapkan kesiapsiagaan masyarakat. (ril.biro-pdg.prm)
