Waduh, Ada Kontradiksi Kebijakan di Tata Niaga Beras

oleh -253 views
oleh
253 views
Wakil Rakyat PKS dari Sumbar, Hj Nevi Zuairina sebut impor beras kebijakan kontradiktif, Senin 15/3-2021. (foto: dok/facebook @nevizuairina)

Jakarta,—Anggota Komisi VI DPR, Hj. Nevi Zuairina langsung bereaksi atas rencana pemerintah membuka kran impor beras 1 juta ton.

“Ini pemerintah mau impor beras 1 juta ton. Kebijakan ini kontradiksi atau bertolak belakang dengan situasi yang seharusnya,” ujar Nevi Zuairina, Senin 15/3-2021.

Mengapa impor beras lagi? karena kata Nevi dari semua data menunjukkan bahwa stok beras dan semua prediksi pada beberapa bulan kedepan sangat aman.

“Jadi tak ada alasan membuka kran impor sebesar 1 juta ton dalam waktu dekat. Kementerian Perdagangan mesti sinkron dengan kementerian teknis dalam hal ini Kementan. Bahkan data BPS menunjukkan stok beras nasional hingga akhir Desember 2020 sebanyak 7.389.575 ton. Sebentar lagi kan panen raya, Untuk apa impor sejuta ton beras lagi,”ujar politisi perempuan nasional PKS ini.

Politisi PKS asal Sumatera Barat ini juga sudah melihat gejolak di masyarakat yang menentang rencana impor beras ini. Bahkan yang sangat miris menurut dia adalah, ada petani yang dalam satu kawasan mengeluh gabahnya dihargai Rp 1.400, per Kg.

“Seharusnya pemerintah lebih mementingkan menyelamatkan petani dengan membeli gabah mereka dengan harga yang layak sesuai HET. Ini kok malah impor kan jelas merupakan sebuah kontradiksi kebijakan tataniaga,” ujar Nevi.

Legislator asal Daerah Pemilihan Sumatera Barat II ini meminta kepada pemerintah melalui kementerian perdagangan agar mempertimbangkan kembali, atau lebih hebat membatalkan rencana impor beras.

Dan Nevi Zuairina juga mendorong pemerintah melalui BULOG agar menyerap gabah petani dengan masif. Karena kebijakan ini akan membawa banyak kebaikan.

“Seperti menyelamatkan petani, Memenuhi stok cadangan beras nasional, dan tidak berlebihan dalam penyimpanan beras dalam jumlah terlalu banyak yang berakibat kadaluarsa karena lambat terserap ke end user,” ujarnya.

Tahun 2019 kata Nevi Zuairina bisa menjadi pelajaran, adanya 20 ribu ton beras yang kadaluarsa. Bahkan pada saat itu beras-beras terancam membusuk di gudang-gudang logistik.

“Itu selain mubadzir uang negara, juga sangat miris terhadap situasi masyarakat terutama petani yang seharusnya kesejahteraannya meningkat tapi melambat akibat ketidak efisienan dari kebijakan”, jelas Nevi.

Nevi Mengatakan, semua lembaga sudah memprediksi akan ada kenaikan produksi beras dari Januari hingga April. Mulai dari BPS, Kementan, bahkan lembaga non pemerintah memprediksi produksi beras RI pada 2021 akan mencapai angka kecukupan dibanding tahun lalu.

“Saya berharap, pemerintah ini sinkron antara kementerian teknis dan non teknis seperti kemendag. Harus harmonis dalam kebijakan untuk menghindari ketidak efisieanan anggaran negara maupun menghindari kerugian lebih besar di masyarakat. Mulai saat ini miliki jiwa patriotik untuk membela rakyat kecil. Jangan sampai kekuasaan yang ada sekarang digunakan hanya untuk kepentingan tertentu dengan mengorbankan kepentingan rakyat banyak,”ujar Nevi Zuairina.(rilis: nzvoice).