Nurnas: Warga Kecewa Kenyataannya
Padang,—Rencana operasi kereta api ke Bandara Internasional Minangkabau (BIM) 2 April mendatang, pada 21 Maret besok kabarnya KAN akan mensyukuri berperasi kereta api PT KAI dengan cara ‘mendarahi’ lewat membantai kambing.
Operasi kereta api bagi anak nagari mulai Kasang hingga Ketaping yang dilintasinya memang sudah lama dinanti masyarakat di sana.
Tapi, sebelum terlanjur beroperasi normal, saat reses Daerah Pemilihan (Dapil) Anggota DPRD Sumbar HM Nurnas kemarin, terungkap kalau banyak PR yang mesti dituntaskan PT KAI menjelang beroperasi normal kereta api ke BIM.
“Saat reses Dapil yang pelaksanaannya sekali setiap masa sidang, selaku wakil rakyat di Dapil Padang Pariaman dan Pariaman, kemarin saya menampung aspirasi warga di Ketaping,”ujar HM Nurnas.
Satu dari sekian banyak aspirasi, tapi Nurnas menyebut ‘curhat’ warga yang nagarinya dilintasi kereta api yakni tidak adanya plang lintasan kereta api.
“Dari stasiun Kasang sampai ke BIM hanya ada satu plang pampangan lintasan, sementara di Ketaping yang akan dilewati kereta api butuh delapan plang pampangan kereta,”ujar Nurnas kepada wartawan, Minggu 18/3 di Padang.
Padahal saat Dirjen Perkeretaapian Kementerian Perhubungan sebelum dan saat membangun, memastikan soal kenyamanan dan keselamatan warga adalah utama.
“Tapi faktanya jelang beroperasi kereta ke BIM, masyarakat daerahnya dilewati kereta api bandara mulai was-was,”ujarnya.
Tak hanya plang pampangan kereta, rambu peringatan juga tidak ada.
“Seperti di ruas Taluak Mundam ke Batang Sarik sudah tak ada plang dan rambu, rel lebih tinggi pula dari jalan yakni satu meter tingginya, itu bisa mengundang kecelakaan dan kerusakan kedaraan jenis Sedan juga jenis Avanza,”ujar politisi Demokrat yang saat reses Dapil kemarin itu masih tercatat sebagai Ketua Komisi IV DPRD Sumbar.
Menurut HM Nurnas, ‘curhat’ warga disampaikan saat reses Dapil di halaman Masjid Raya Nurul Huda Pilubang Ketaping Padang Pariaman, tidak mengada-ngada apalagi sampai dikatakan anti pembangunan.
“Saya tidak sekedar menampung, keluhan warga langsung saya cek and ricek ke lokasi, kalau ada pihak mengatakan itu untuk popularitas Nurnas, ayo bersama kita cek fakta ke lapangan,”ujarnya.
Perlu diingat lintasan kereta api merupakan imbas setelah Bandara Ketaping beroperasi, dan membangun jalur kereta api ke Bandara dari dulu sampai sekarang dan kedepan anak nagari Ketaping sangat mendukung.
Tapi masyarakat juga tidak bodoh perencanaan dan ucapan pejabat terkait soal keselamatan dan kenyamanan, selalu mereka.
“Saya berharap PT KAI memprioritaskan soal keluhan masyarakat yang dilewati kereta api ke BIM itu,”ujarnya.
Dan prioritas tuntaskan keluhan warga sesuai aturan yang berlaku, di mana ketentuannya kata Nurnas, kalau jalan terlebih dulu ada, maka menjadi kewajiban PT KAI, perusahaan milik negara itu harus mempersiapkan pengaman seperti pampangan penutup lintasan (pampangan), rambu keselamatan dan lintasan kereta apinya harus disesuaikan dengan kondisi jalan awal supaya tidak terjadi kecelakaan, seperti kondisi di ruas jalan lingkungan Taluak Mundam – Batang Sariak tadi.
Bahkan sekarang sudah mulai timbul pameo di masyarakat Ketaping, jangan sampai pembangunan didapat kenikmatan, tapi juga menimbulkan kesengsaraan.
“Ini harus menjadi PR Prioritas jangan terjadi masalah di kemudian hari,” ujar HM Nurnas.
Selain itu kata HM Nurnas, masyarakat di Ketaping juga mengeluhkan soal irigasi sekunder yang dilintasi rel kereta api, jangan sampai rusak.
“Harus ada box cover supaya aliran air lancar tidak seperti saat ini, dibuat dengan buis beton akibatnya aliran tidak lancar dan jika curah hujan tinggi, banjir melimpahi ke areal pertanian masyarakat,”ujar Nurnas.
Selain itu kondisi saluran irigasi sekunder di rel kereta api juga mengundang bahaya.
“Keamanaan kepada masyarakat tak terjamin karen curam dan tinggi, padahal masyarakat tahunya PT KAI berjanji ke warga soal keamanan apa saja dijamin oleh PT KAI. kami kecewa dengan kenyataan sekarang,”ujar tokoh masyarakat saat reses kepada HM Nurnas saat reses Dapil tersebut.
HM Nurnas juga mengingatkan PT KAI, jangan ketika terjadi kecelakaan di areal tanpa pampangan dan rambu PT KAI lepas tangan, salahkan masyarakat dan pemerintah alasannya UU Kereta Api memberi keuntungan kepada PT KAI. Kondisi seperti disampaikan maayarakat PT KAI tidak bisa mengabaikannya.
“Sebelum operasi normal, kereta api ke BIM, soal ‘curhat’ warga tadi harus selesaikan, jangan menimbulkan masalah dikemudian, saya selaku anggota DPRD bidang infrastruktur saat ini mengingatkan PT KAI, dan penyampaian saya ini adalah fakta lapangan,”ujar HM Nurnas.
Bahkan pada masa sidang II DPRD Sumbar, HM Nurnas meminta DPRD memanggil pihak terkait soal kereta api ke BIM.
“Bisa PT KAI, bisa Dishub Sumbar, karena bagaimana pun jalur kereta api ke BIM dana pembebasan lahannya bersumber pada APBD Sumbar, dan tanah yang dibebaskan dihibahkan ke PT KAI, artinya DPRD punya tanggung jawab moral dan pengawasan jelang beroperasi kereta api ke BIM itu,”ujarnya. (rilis/andri)
