Jakarta,— Anggota Komisi II DPR RI Guspardi Gaus mengaku kaget dan merasa sangat prihatin mendengar pernyataan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara-Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Abdullah Azwar Anas bahwa nyaris Rp 500 Triliun pengentasan kemiskinan di Kementerian/Lembaga (K/L) tidak terserap sebagai mana mestinya.
Kata Abudllah Azwar Anas dana jumlah fantastis itu justru banyak terserap untuk studi banding dan rapat-rapat tentang pengentasan kemuskinan oleh K/L .
Anggaran pengentasan kemiskinan yang seharusnya bisa dirasakan oleh rakyat miskin malah banyak tersedot untuk kegiatan yang kurang berdampak.dalam mendukung program Pemerintah untuk mengentaskan kemiskinan.
“Jika benar seperti yang disampaikan oleh Menpan-RB, tentu hal ini sangat memiriskan, dan sunggu memalukan,” ujar Pak Gaus biasa Guspardi disapa di Senayan DPR RI Rabu 1/2-2023.
Legislator Dapil Sumatera Barat 2 itu pun menyatakan setuju dengan salah satu usulan Menpan-RB yang mendorong peningkatan digitalisasi birokrasi. Acara-acara seperti rapat yang digelar di hotel-hotel dengan jumlah undangan yang besar bisa lebih diminimalisir.
Begitu juga studi banding dan dokumentasi tentang pengentasan kemiskinan apalagi melibatkan konsultan tentu membutuhkan anggaran yang tidak sedikit. program-program penanganan kemiskinan tersebut selama ini tidak sesuai dengan kebutuhan percepatan pengurangan angka kemiskinan di Indonesia. Akibatnya anggaran yang disediakan hanya habis begitu saja tanpa ada dampak yang jelas.
“Mesti dilakukan evaluasi total dan dirumuskan formulasi yang tepat bentuk program yang lebih tepat sasaran, sehingga berdampak langsung kepada masyarakat miskin,” ujar Politisi PAN ini
Oleh karena itu, Komisi II DPR RI akan meminta kererangan dan klarifikasi kepada Menpan-RB tentang penggunaan dan pengentasan kemiskinan oleh K/L yang tidak tepat sasaran dalam rapat kerja mendatang.
“Menurut saya memang perlu dilakukan reformasi besar-besaran untuk meningkatkan efektivitas penggunaan anggaran pengentasan kemiskinan setiap K/L, pungkas anggota Baleg DPR RI tersebut.
Sebelumnya, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Abdullah Azwar Anas menyentil penggunaan anggaran kemiskinan di Kementerian/Lembaga. Menurutnya anggaran tersebut hampir Rp 500 triliun, namun penggunaannya tidak sejalan dengan target Presiden Joko Widodo. Anggaran yang digelontorkan pemerintah hingga Rp 500 triliun justru terserap untuk kegiatan rapat hingga studi banding.
“Hampir Rp 500 triliun anggaran kita untuk anggaran kemiskinan yang tersebar di kementerian dan lembaga (KL), tapi tidak in line dengan target Pak Presiden karena, K/L sibuk dengan urusan masing-masing,” kata Anas, dalam acara Sosialisasi PermenPANRB No.1/2023, di Grand Sahid Raya, Jakarta Pusat, Jumat 27/1-2023.(faj)
