Jakarta,—-Faktor penentu Indonesia bebas Covid-19 adalah kekuatan pangan nasional untuk memperkuat Protokol Kesehatan dalam rangka memutus penyebaran Covid-19.
Faktor pangan menjadi penentu, bagaimana kemasan informasi publiknya? Ayo simak di RRI Pro3 Senin 18/5 pukul 16.00 Wib sore ini, Komisioner Komisi Informasi Pusat Wafa patria Umma melakukan talkshow by phone dengan Triwahyudi Saleh (Direktur Operasional dan Pelayanan Publik Perum Bulog) dipandu presenter RRI Pro3.
Penguatan informasi publik saat Pandemi Covid-19 agar tidak terjadi distorsi informasi menjadi program KI Pusat bekerjasama dengan RRI Pro3.
“Allhamdulillah talkshow hari ini sesi ketiga sebagai gelaran Komisi Informasi Pusat bekerjasama dengan RRI Pro3 untuk menghindari Disinformasi COVID-19 sekaligus kepanikan dan tanda tanya publik, sore ini bu Waffa dengan Dirops Bulog bapak Triwahyudi,”ujar Kepala Bagian Perencanaan Sekretariat Komisi Informasi Pusat Sukarni Lestari, sebelun talkshow on air. Senin 18/5.
Komisi Informasi memandang perlu penguatan dan masif informasi saat pandemi dan penerapan PSBB karena hampir semua informasi saat ini kategori serta merta berkaitan dengan hajat hidup orang banyak.
“Ketahanan pangan sangat penting Stay at Home dan Work from home serta school from home justru menaikan konsumsi rumah tangga sekaligus melorotkan ketersediaan pangan nasional. Bagaimana posisi pangan nasional saat ini dan apa peran Bulog saat pandemi terkait memastikan ketersedian pangan rakyat, tentu ini harus diungkap ke publik. Saya apresiasi dialog dilaksanakan Komisi Informasi Pusat di RRI Pro3 sangat pas dan tepat sehinga informasi publik saat pandemi menjadi senter rakyat untuk pemenuhan hak untuk tahunya,”ujar Wakil Ketua Komisi Informasi Sumbar Adrian Tuswandi.
Komisioner KI Pusat Wafa Patria Umma memastikan saat dialog di Pro3 RRI akan memberikan panduan dan pedoman kepada Bulog bagaimana mengelola dan memberikan akses mudah terhadap informasi publik saat pandemi di Bulog.
“Komisi Informasi saat pandemi ini eksistensinya tepenting itu pengawal keterbukaan informasi publik dan memastikan badan publik membuka informasi serta merta menyangkut hak hidup banyak orang di negara ini. Bansos dan BLT tertutup, maka jangan salahkan publik kalau curiga terhadap pembagian itu, tapi buka, baik proses dan penetapannya, pasti mendapatkan trust publik,”ujar Wafa.(rilis: ppid-kisb)
