Padang Panjang,—Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan pukul gong dan sematkan pin ‘Saya Perempuan Anti Korupsi’ (SPAK), tanda Pemko Padang Panjang mengkonkritkan pemberantasan korupsi, Rabu 27/3.
Wakil Ketua KPK RI Basaria Panjaitan didampingi Walikota dan Wakil Walikota Padang Panjang, Fadly Amran, BBA Datuak Paduko Malano dan Drs. Asrul dan Ketua TP PKK Kota Padang Panjang dr. Dian Puspita Fadly Amran membuka secara resmi Pembinaan Jaringan Partisipasif Dalam Mengawal Keterbukaan Pemerintah dan ToT (Training of Trainer) Saya Perempuan Anti Korupsi (SPAK) di Lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang tahun 2019 di Hall Lt.III Balaikota.
Kegiatan diselenggarakan oleh Inspektorat Kota Padang Panjang dihadiri oleh Ketua DPRD Kota Padang Panjang Dr. Novi Hendri, SE, M.Si, unsur Forkopimda, Pejabat Sekda Martoni, S.Sos, M.Si, Asisten dan Staf Ahli, Inspektur Daerah Ervic Rinaldi, SH, Kepala Dinas di lingkungan Pemko Padang Panjang, dan Ketua GOW Nova Era Yanthy Asrul.
Basaria Panjaitan menyampaikan secara global, semua orang harus mengetahui apa faktor utama penyebab terjadinya perlakuan tindak pidana korupsi.
“Sikap Jujur, transparan, keterbukaan dan mempunyai integritas yang baik merupakan kunci dalam tindak anti korupsi,”ujar Basaria.
Ia juga menjelaskan KPK meluncurkan program SPAK bertujuan agar nilai kejujuran dapat diterapkan oleh perempuan Indonesia.
“Mulai dari hal yang kecil, peranan perempuan dalam mengajarkan kejujuran merupakan cara yang paling utama untuk pendidikan tindakan anti korupsi,” jelasnya.
Begitu juga pada Pemerintahan, kunci tindakan anti korupsi tersebut harus terlaksana, jika transparan dan keterbukaan Pemko terhadap masyarakat sudah dilaksanakan, maka langkah selanjutnya yakni kepedulian Pemko tersebut terhadap masyarakatnya.
“Korupsi bisa diatasi apabila keterbukaan tadi berpartisipasi dengan seluruh masyarakat untuk mengawasi yang sudah terbuka itu,” tambahnya.
Tugas KPK sendiri kata Basaria tercantum dalam UU No.30 Tahun 2002 pasal 6 menyebutkan tentang melakukan koordinasi dan supervisi yang berhubungan dengan korupsi diseluruh wilayah. Selanjutnya, melakukan pencegahan, penindakan hingga monitoring dalam bentuk kajian.
Maka dari itu, Basaria mengajak seluruh perempuan khususnya Kota Padang Panjang “Mulai hari ini kita harus berani untuk bilang Saya Perempuan Anti Korupsi,” ajaknya.
Senada dengan Basaria, Fadly menyebutkan Padang Panjang untuk mendapatkan kepercayaan publik telah melakukan salah satu transparasi anggaran.
Demi mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik, dan bersih dari KKN, perlu ada sebuah komitmen dan konsekwensi untuk kita dapat menyusun sebuah program yang baik.
“Berbicara tentang anti korupsi, bukan hanya sekedar kampanye Saya Anti Korupsi, melainkan bagaimana kita dapat menyusun program gerakan yang peranan keikutsertaan publik juga ada didalamnya untuk sama-sama mengawal yang telah kita siapkan tersebut,” kata Fadly.
Fadly berharap pada kegiatan ini dapat melahirkan budaya masyarakat anti korupsi, yang bergerak bersama dalam memprefentasikan apa saja tindakan yang dapat merugikan masyarakat tersebut.(rilis: kominfo-pdgpjg)
