Padang,—Hujan mengguyur deras berdurasi lebih sejam, maka berbagai kawasan di Padang berubah menjadi danau, bahkan jalan pun disulap menjadi selokan tempat air mengalir.
Apakah banjir Padang buntu solusi atau membiarkan masyarakat Padang menjadi biasa diterjang banjir, bagi sosok muda yang bersial maju sebagai calon wali Kota Padang Andre Rosiade berpasangan dengan politisi muda PPP, Maidestal Hari Mahesa, jawabannya adalah tidak.
Andre dengan lantang menyebut, banjir di sepanjang jalan Padang Bypass atau bagian timur kota adalah akibat lalainya Wali Kota Padang Mahyeldi.
“Terjadi karena Pak Wako lalai tidak mengawasi pembangunan proyek jalan dua jalur tersebut. Sehingga sistem drainase yang dibangun, tidak disesuaikan dengan potensi debit air, akibatnya properti warga dan publik kalau huja. Pasti terendam,”ujar Andre Rosiade, Senin 11/9 lewat pesan whatshap ke media ini.
Menurut Andre banjir terjadi karena elevasi atau tinggi jalan ditambah. Tapi, gorong-gorong crossing(menyilang dari jalan) tidak ditambah atau diperlebar atau tidak dibikin. Sehingga, debit air di jalan hujan tidak tertampung.
“Kondisi tersebut diperparah dengan diperkecilnya saluran drainase kiri dan kanan jalan dengan pemasangan beton pracetak,”ujarnya.
Andre juga melihat, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Padang tidak pernah mepertanyakan sistem drainase yang dibangun oleh pengelola proyek Padang Bypass.
“Inilah kesalahan Dinas PUPR dan Wako Padang yang bisa dikatakan tidak paham dengan tata kelola potensi banjir di kotanya sendiri,” desak Andre.
Bayangkan, ujar tamatan SMAN 2 Padang ini, Jalan Padang Bypass kini sudah “membendung” hampir separoh kawasan Padang bagian timur. Apalagi, jalan yang kualitasnya tidak baik itu juga tanpa dilengkapi dengan sistem drainase yang mampu menampung debit air dan banjir. Akibatnya, hujan sedikit lebat dan lama, banjir meluas dan dalam.
“Kami merasakan Wako Mahyeldi tidak sensitif dengan masalah yang bisa memicu terjadinya banjir. Daerah paling parah terkena dampak pembangunan jalan Bypass adalah Aiapacah— terutama di sekitar Universitas Baiturrahmah, Balai Kota Padang, Anakaia dan juga RSUD Rasyidin Padang di Kuranji,” katanya.
Andre juga menduga, AMDAL (analisis masalah dampak lingkungan) proyek Padang Bypass tidak pernah dilaporkan ke Badan Penanggulangan Dampak Lingkungan Daerah (Bapedalda) Sumbar.
“Dugaan saya AMDAL proyek Padang Bypass bermasalah, pihak pelaksana proyek tidak pernah mengkoordinasikan pembangunan sistem drainase jalan dengan Dinas PU PR Padang, Dinas PSDA Sumbar dan Balai Wilayah Sungai Sumatera (BWSS) V,”ujarnya.
Andre menilai, pelaksana Bypass hanya membuat sistem drainase untuk mengamankan badan jalan saja. Sementara kawasan di sekitarnya tidak diperhatikan, dan hal ini juga luput dari pengawasan Pemko Padang.
“Harusnya, gorong-gorong crossing jalan itu segera dibuat besar. Terutama dekat sungai. Sehingga tak ada air yang tertahan. Tak ada banjir,” kata mantan Presiden BEM Universitas Trisakti Jakarta ini.
Dengan tegas Andre menyebutkan, meski proyek nasional, pelaksanaannya harus tetap dikoordinasikan dengan Pemko Padang. Bahkan, Pemko berhak menegur kalau pembangunan tidak sesuai dengan kebutuhan daerah. Apalagi menimbulkan bencana banjir.
“Meski proyek untuk mengurai kemacetan, tapi kalau meimbulkan bencana, tentu artinya tidak ada. Ini namanya pembangunan yang tidak berwawasan lingkungan. Membiarkan adalah kesalahan besar,” katanya.
Andre Rosiade menyebut, untuk mengatasi persoalan banjir di Padang, sebenarnya tak rumit membayangjannya. Asal Pemko mau membuat desain konstruksi sistem drainase yang komprehensif atau menyeluruh.
Serta mengkonekkan dengan pengendalian banjir. Pembiayaannya minta Kementerian PUPR yang menanganinya.
“Seperti pengerjaan proyek pengendalian banjir yang dikerjakan zaman Pak Sabri Zakaria—mantan Kepala Dinas PU Sumbar. Makanya Wali Kota Padang tu harus orang yang punya jaringan yang kuat di Kementerian terkait. Hal itulah salah satu yang Andre Rosiade tawarkan untuk Kota Padang,” katanya.
Desain itu, sebutnya, dibuat dengan kerja sama antara Pemko Padang dengan Dinas PSDA Sumbar dan BWSS V. “Penanganan banjir kota besar dan sungai strategis nasional adalah kewenangan pemerintah pusat. Makanya pengendalian banjir di sungai-sungai Kota Padang ditangani oleh Kementerian PUPR,” katanya.
Andre melihat, drainase Kota Padang saat ini sudah dangkal bahkan tertutup habis oleh sedimentasi. Perlu banyak dikeruk dan diperbaiki, karena banyak juga yang rusak akibat gempa.
“Karena itu, perlu ada desain baru sistem drainase Kota Padang yang menyeluruh ini,” tegasnya.
Soal banjir Padang Sabtu kemarin banyak warga terkejut, padahal rumahnya selama ini tidak pernah tersentuh banjir, pada hujan Sabtu kena rendam okeh banjir.
“Sudah lama bermukim di sini nggak pernah kena banjir, tapu hujan Sabtu kemarin jebol juga, air genangi rumah,”ujar Neng warga di sebelah kanan jalan Bypass Padang. (erwan).
