Padang Panjang,—Melayani dengan hati sebuab tagline sebuah BUMN, ternyata Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Padang Panjang telah menerapkan ini, alhasil prestasi waoo membanggakan diraih rumah sakit tersebut.
RSUD Padang Panjang berhasil meraih predikat Akreditasi Rumah Sakit Paripurna, adalah status tertinggi bagi rumah sakit type C, diperoleh setelah tim Komisi Akreditasi Rumah Sakit (KARS) melakukan verifikasi lima tahunan di RSUD Padang Panjang awal bulan lalu.
“Ya, kita baru dapat informasi tadi pagi, namun sertifikat akreditasi paripurna tersebut akan diserahkan nanti di jakarta,” ujar Walikota Padang Panjang, Hendri Arnis menginfokan, Rabu 1/11.
Memang, di era pemerintahan Wali Kota Hendri Arnis, RSUD Padang Panjang menyulap performance sebagai rumah sakit berstandarkan layak hotel.
Hendri Arnis mengawal langsung pelayanan di RSUD tersebut, manajemen RSUD menjawab dengan sangat banyak melakukan terobosan dalam konteks peningkatan pelayanan secara komprehensif di seluruh lini dan aspek kesehatan.
Hendri Arnis menyebut, bidang kesehatan merupakan salah satu visi dan misi pemerintahannya. Sehingga untuk urusan kesehatan, terutama aspek layanannya merupakan indikator yang harus terlaksana secara maksimal. Hal itu meliputi layanan medis, maupun layanan non medis.
“Takaran kesejahteraan masyarakat tidak hanya berkaitan ekonomi. Namun kesehatan juga merupakan hal yang sangat menentukan. Karena itu saya sangat tegas terhadap manajemen rumah sakit dalam hal peningkatkan kualitas layanan, dan Alhamdulillah berkat kerja keras semua pihak, RSUD Padang Panjang mampu meraih strata penghargaan tertinggi dengan status akreditasi Paripurna,”ujar Hendri Arnis yabg dikenal sebagai Walikota segudang inovasi ini.
Artinya, menyabet brevet paripurna, RSUD Padang Panjang sudah memenuhi standart dari 15 variabel aspek penilaian rumah sakit paripurna yang dilakukan lembaga independen KARS awal Oktober lalu.
Direktur RSUD Padang Panjang, dr Ardoni, menjelaskan, 15 variabel yang dicek sedemikian rupa oleh lembaga KARS tersebut, di antaranya terkait Tata Kelola Pelayanan (TKP), yang mengacu pada tingkat pelayanan kesehatan sesuai standarisasi Peraturan Menteri Kesehatan RI nomor 56 tahun 2004.
Selain itu menyangkut Kualifikasi Pegawas dan Staf (KPS) rumah sakit, yang sangat erat kaitannya denhan penyelenggaraan layananan kesehatan yang professional.
Sementara itu, Manajemen Fasilitas Kesehatan (MFK), merupakan beberapa hal di antara 15 variabel yang dinilai sangat baik dengan raihan 81 poin.
“Capaian dengan nilai rata-rata diatas 81 persen tersebut, mengantarkan RSUD Padangpanjang memperoleh akreditasi Paripurna, atau tertinggi dari empat tingkatan rumah sakit yang ada, yakni Akreditasi Dasar (5 variabel penilaian), Madya (6 sampai 8 variabel), Utama (9 – 14) dan Paripurna 15 variabel,”ujar dr Ardoni.
Waoo lagi, ternyata meraih akreditasi paripurna, menjadikan RUSD Padang Panjang pertama di Sumbar memperolehnya.
“Kita berhasil melompat dua tingkat yakni akreditasi (madya dan utama) sekaligus dan langsung mencapai puncak akreditasi paripurna,” ujar dr. Ardoni Datuk Mulya, sembari menyebutkan pada penilaian akreditasi RS lima tahunan, yakni di 2011 lalu, RSUD Padang Panjang masih terakreditasi dasar.
Capaian puncak akreditasi tersebut, sebenarnya sudah tersirat pada saat Dirjen Pelayanan Kesehatan (Yankes) Kementerian Kesehatan, dr Bambang Wibowo, SpOg mengunjungi RSUD Padangpanjang akhir bulan lalu.
Bambang Wibowo menyatakan RSUD Padang Panjang merupakan barometer rumah sakit type C di Sumatera Barat
“Jika pejabat rumah sakit umum daerah di Sumbar ingin melakukan study banding tentang manajemen dan tata kelola RS, tidak usah jauh-jauh, cukup berkunjung ke RSUD Padang Panjang,” ujar Dirjend Yankes RI saat itu.
Direktur RSUD Padang Panjang, dr Ardoni, saat dikonfirmsi menjelaskan bahwa capaian prestasi tersebut, merupakan hasil kerja keras dan kesabaran seluruh elemen di RSUD Padang Panjang, termasuk sejumlah inovasi yang dilahirkan dalam mewujudkan program Walikota untuk maksimalkan tingkat layanan kesehatan bagi masyarakat daerah berjuluk Serambi Mekkah itu.
“Mulai dari hal yang kecil hingga tingkat layanan krusial, Wako Hendri Arnis kerap mewanti-wanti manajemen rumah sakit untuk menyikapinya sesegera mungkin dan tak jarang Pak Wako melakukan sidak ke sini,” ujar dirut rumah sakit itu.
Ardoni juga membeberkan, bahwa yang menjadi penekanan Wako Hendri Arnis adalah aspek payanan terhadap pasien, yaitu murah, mudah, cepat dan berkualitas.
Dalam hal ini, RSUD Padang Panjang telah menerapkan sejumlah metoda layanan baru bagi pasienya. Salah satunya ialah pendaftaran secara online bagi pasien berobat jalan di poliklinik.
Menurutnya, hal ini berawal dari adanya laporan warga kepada walikota bahwa mereka harus antri hingga berjam-jam lamanya berurusan diloket pendaftaran RSUD Padang Panjang.
Namun, kondisi tersebut sebenarnya wajar terjadi, lantaran kunjungan pasien mencapai 500 orang setiap harinya, sementara loket pendftaran sudah disediakan empat buah.
Menindanklanjuti perintah Walikota untuk meniadakan antrean lama tersebut, manajemen RSUD Padang Panjang saat ini telah menerapkan program pendaftaran sistem online, melalui situs rusdpp.com, yang pendaftarannya dilakukan minimal H-1 kunjungan pasien ke rumah sakit.
Dengan pendaftaran online ini, pasien cukup menunjukkan screenshot pendaftaran di androidnya kepada petugas di loket online.
Inovasi lainnya yang terbilang baru adalah layanan shutle bus (bus antar jemput) gratis bagi masyarakat Padang Panjang yang yang ingin berobat ke rumah sakit. Dan RSUD pun telah menyediakan satu unit shuttle bus untuk kebutuhan jemput dan antar pasien secara gratis.
Pelayanan shuttle bus dilakukan setiap harinya dengan rute dan jadual yang telah ditetapkan, yakni empat kali rute perjalanan penjemputan mulai pukul 07.00 WIB hingga pukul 11.00 WIB, serta pengantaran antara pukul 13.00 WIB sampai 17.00 WIB.
Ardoni menambahkan, tenaga dokter dan spesialis saat ini berjumlah 20 orang, hanya minus satu orang dokter spesialis bidang anastesi. Dan RSUD Padangpanjang sudah melayani pasien cuci darah dengan jumlah per pekannya mencapai 60 pasien. (rilis protokoler)
