Padang,—Menjelang tutup tahun buku 2017 dan demi terciptanya asas keterbukaan dan transparansi yang menjadi prinsip Asosiasi Kapal Wisata Selancar Sumatera Barat (AKSSB), melaporkan kepada publik kinerjanya, termasuk setoran retribusi yang disetor ke Pemkab Kepulauan Mentawai, berapa? Waooo…jumlahnya keren yakni Rp 1,099 Miliar.
“Ya ini semangat keterbukaan yang selalu kami bangun di AKSSB,”ujar Ketua AKSSB Aim Zein lewat oesan pribadi whatshap ke media ini, Kamis 28/12.
Inilah laporan lengkap tahun 2017 yang disampaikan AKSSB, yakni:
1. Jumlah Total Setoran Uang Retribusi sebesar : 1.099.000.000 ( Satu Milyar Sembilan Puluh Sembilan Juta Rupiah)
2. Pembayaran Retribusi tersebut dilakukan langsung oleh AKSSB melalui transfer Bank ke Kas Pemda Mentawai melalui akun Bank Nagari dan Bank BNI
3. Anggota AKSSB yang berpartisipasi membayar Retribusi tersebut tercatat sebanyak 16 Kapal yaitu : Barrenjoey, Budyadahri, Huey, Indies Trader 3, Kuda Laut, Mahabintang, Mahogany, Mangalui, Nomad, Pelagic, Raja Elang, Ratumotu, Santana Laut, Southern Cross, Switchfoot, dan Tengirri
4. Jumlah setoran AKSSB tersebut belum mewakili semua kapal karena ada juga ada juga anggota-anggota kami yang langsung membayar ke Kas Pemda
Sedangkan catatan-catatan yang ditemui selama tahun 2017 menyangkut pelayanan publik, khususnya terhadap tamu-tamu Surfing asing disampaikab AKSSB sebagai berikut:
1. Masih ditemui adanya pungutan-pungutan liar oleh masyarakat di beberapa titik lokasi-lokasi Surfing
2. Janji Pemerintah Kabupaten Mentawai yang disampaikan melalui Kepala Dinas Pariwisata, sepakat untuk menambah jumlah Mooring di Silabu (Macaroni) dari du buah menjadi empat buah masih belum terealisasi
3. Tourist Information Center – Ibu Cindy, dkk di Jl. Azizi menurut kami telah berhasil menunjukkan pola kerjasama yang baik meskipun kadang-kadang terdapat kesalahan teknis (gelang atau blanko tiket habis)
4. Sistem pembayaran melalui satu pintu (AKSSB) langsung ke Rekening Pemerintah Mentawai terbukti efisien, mengurangi waktu kerja dan mengeliminasi terjadinya kemungkinan korupsi dan kecurangan dilapangan karena semua tercatat dengan bukti lengkap serta cross checking pembukuan yang jelas antara pihak kapal, askssb dan TIC mentawai.
Dan kesimpulan dan saran untuk tahun 2017, disampaikan Ketua AKSSB Aim Zein yakni
1. Pemerintah meningkatkan pelayanan dan keamanan terutama dititik-titik lokasi Surfing. Seyogyanya pada lokasi-lokasi tersebut tersedia Pos Keamanan dan Kesehatan
2. Pemberdayaan Masyarakat dilokasi-lokasi Surfing sebagai “Baywatch” untuk membantu kebersihan pantai dan kenyamanan tamu atau mempromosikan produk-produk lokal setempat sebagai souvenir, sehingga mereka juga merasa diikutkan dalam pengembangan pariwisata dikampung mereka sendiri
3. Tim Satpol PP didampingi pihak kepolisian secara rutin melakukan pengintaian dan razia mendadak terhadap kapal maupun peselancar dilokasi-lokasi surfing, karena terindikasi masih ada pihak-pihak yang tidak mau membayar retribusi atau bermain mata saja dengan oknum pengawas dilapangan.
“Hal ini penting untuk mencegah kebocoran dan mengingat nilai retribusi yang besar,”ujar Aim
4. Sistem pembayaran yang dilakukan oleh AKSSB ini akan terus dilakukan karena terbukti efisien dan transparan
5. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai dimohonkan segera merealisasikan janjinya untuk menambah jumlah mooring menjadi empat buah di area Macaroni, Silabu sesuai dengan kesepakatan awal.
6. Bersama-sama saling membantu dan bekerjasa sama untuk membangun dan menjaga Pariwisata di Mentawai
“Semoga ini bermafaat dan penyampaian ini demi terpenuhinya prinsip transparansi untuk teujudnya penyelenggaran organisasi dan pemrintahan yang baik dan bersih, terima kasih,”ujar Aim Zein yang diketahui juga oleh Hendra Tjugito (Plt. Sekretaris) dan Bendahara AKSSB Lyrianti Dakhi. (rilis)
