Padang – HM Nurnas Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Sumatera Barat menyorot kinerja Gubemur Sumbar tidak membentuk Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) dan mengkoordinasikan Kebijakan penanggulangan Kemiskinan dengan Kebijakan Pemerintah Kabupaten/Kota pada Tahun 2021.
“BPK sendiri termasuk lembaga negara berwenang mengawal salah satu program Prioritas Nasional Ke 3 dengan outputnya mengentaskan kemiskinan,” ujar HM Nurnas, Sabtu 21/5-2022.
Menurut HM Nurnas, berdasarkan hasil BPK dalam pelaksanaan kegiatan Penyediaan Benilh/Bibit dan Hijauan Pakan Ternak Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan dalam mendukung upaya Penanggulangan Kemiskinan belum sepenuhnya tepat hasil.
“Pemprov Sumbar belum sepenuhnya mendorong masyarakat miskin untuk secara kelompok memanfaatkan dan atau atau mengembangkan aset produktif secara berkelanjutan,” ujar HM Nurnas.
Jumat 20/5-2022 Staf Ahli BPK Novian Herodwijanto mengatakan, pihaknya melakukan Pemeriksaan Kinerja program prioritas pembangunan daerah di tahun keuangan tahun 2021.
Pemprov Sumbar tidak membentuk Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) dan mengkoordinasikan Kebijakan penanggulangan Kemiskinan dengan Kebijakan Pemerintah Kabupaten/Kota pada Tahun 2021
“Berul BPK secara bersamaan juga mengawal salah satu program Prioritas Nasional Ke 3 bertujuan mengentaskan kemiskinan,” ujar Novian saat parpurna DPRD Provinsi Sumatera Barat.
Paripurna penyerahan LHP BPK RI atas LKPD Provinsi Sumatera Barat tahun 2021 dan Kinerja atas upaya pemerintah daerah untuk menanggulangi kemiskinan pada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat tahun 2021.
Menurut Novian, BPK RI menemukan permasalahan signifikan. Pemprov Sumbar tidak membentuk Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan dan mengkoordinasikan Kebijakan penanggulangan Kemiskinan dengan Kebijakan Pemerintah Kabupaten/Kota pada Tahun 2021
“Pelaksanaan kegiatan Penyediaan Benilh/Bibit dan Hijauan Pakan Ternak Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan dalam mendukung upaya Penanggulangan Kemiskinan belum sepenuhnya tepat hasil,” ujar Novian
Lanjut Novian, Pemprov Sumbar belum sepenuhnya mendorong masyarakat miskin untuk secara kelompok memanfaatkan dan/atau mengembangkan aset produktif secara berkelanjutan.(ck)
