Padang,—-Ketua DPD Partai Demokrat Sumbar Ir. H. Mulyadi menginstruksikan kepada seluruh Fraksi Demokrat se Sumbar untuk mengawal dan mengawasi penyaluran bantuan Pusat, Pemprov dan bantuan Kabupaten/Kota terkait penanganan Covid-19.
“Supaya bantuan itu tepat sasaran dan harus dinikmati oleh masyarakat tepat waktu, tepat kualitas, jangan main-main dengan bantuan saat rakyat susah sekarang ini,”ujar Mulyadi, Sabtu 25/4.
Instruksi ini dikeluarkan Ir. H. Mulyadi menanggapi banyaknya aspirasi masyarakat yang disampaikan kepadanya selaku wakil rakyat melalui WA, telepon dan langsung, terutama karena belum cairnya bantuan penanganan Covid-19 berupa dana tunai Rp600 ribu per KK, baik yang berasal dari Pemprov Sumbar maupun dari dana Pemda Kabupaten/Kota.
“Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) sudah berjalan empat hari, tetapi bantuan yang sangat dibutuhkan masyarakat untuk membeli sembako belum ada yang turun,” kata Anggota DPR RI via WhatsApp kepada media di Padang.
Itu terbukti ketika puluhan ibu-ibu menangis menyampaikan langsung kepada Mulyadi bahwa bantuan sembako belum juga turun dari pemerintah, itu ketika Mulyadi menyerahkan bantuan Alat Pelindung Diri (APD) untuk Puskesmas Seberang Padang, Kota Padang, Kamis 23/4. lalu.
Karena itu, sebagai Ketua Partai berlambang bintang mercy ini, Mulyadi minta kepada Fraksi Demokrat di DPRD Provinsi dan di DPRD Kabupaten/Kota untuk pro aktif memastikan turunnya bantuan pemerintah ini. Percepat turunnya bantuan, tidak terjadi KK mendapat bantuan ganda, dan diberikan kepada KK yang memang terdampak Covid-19.
“Fungsi pengawasan dewan harus dijalankan, saya sarankan DPRD bentuk Tim Pengawas Dana Covid-19 sebab yang akan dibagikan ini adalah duit rakyat, bukan uang pribadi dari kepala daerah,”ujar Mulyadi.
Pemda Kabupaten/Kota tidak bisa jalan sendiri dalam penanganan Covid-19 ini. Sejauh ini, dari laporan yang diterima Mulyadi, DPRD kurang dilibatkan. Hanya diminta merelakan Dana Pokir, tetapi dalam penanganan tidak dilibatkan lagi.
“Saya minta keterbukaan kepala daerah, ajak DPRD secara lembaga ikut dalam penanganan Covid-19 ini. Tagline Pak Presiden Jokowi adalah Bersatu Melawan Corona, itu harus diwujudkan juga di daerah, yaitu eksekutif dan legislatif bersatu melawan Corona,” kata Ir. H. Mulyadi, yang kini fokus menyalurkan ribuan APD untuk RS dan Puskesmas di Sumbar, karena tenaga medis sangat membutuhkan APD dalam menangani pasien Covid-19.
Sementara HM Nurnas Anggota DPRD Fraksi Partai Demokrat tegas bahwa untuk bantuan Pemprov Sumbar pihaknya mempelototin terus.
”Sampai saat ini belum dikucurkan karena masih menunggu pendataan Pemkab dan Pemko, prinsip saya untuk bantuak ini transparan jangan bumbui dengan kepentingan politik, ini uang rakyat salurkan dengan niat ikhlas,”ujar HM Nurnas. (rilis: mydcenter/iko)
