Padang,—Bantuan untuk korban banjir dan longsor Pangkalan menumpuk ruah di posko bantuan. Menurut Tan Rajo, relawan bencana dari Totalitas Indonesia, penumpukan ulah petugas penyaluran bantuan terlalu administratif.
“Ternyata titel negeri supermarket bencana belum mampu merubah manajemen penanganan bencana dan penyaluran bantuan buat korban bencana,” ujar Tan Rajo, Jumat 10/3 kepada media ini lewat whatshap mesenger.
Seperti pendistribusian buat korban bencana banjir dan longsor Pangkalan, Tan Rajo menilai sangat lamban, kesan petugas sangat birokratis kentara sekali.
Seperti 500 jiwa korban banjir di Jorong Koto Panjang, sejak bencana seminggu lalu, baru malam ini dapat menikmati air bersih.
“Itu setelah Totalitas Indonesia berhasil memasang Sky Hudran untuk kebutuhan air bersih masyarakat korban bencana,” ujar Tan Rajo.
Selain itu Tim Totalitas Indonesia juga menyalurkan bantuan kain sarung buat masyarakat di sana.
“Penanganan bencana yang cakupannya luas seperti banjir dan longsor Pangkalan tidak sekedar mencari korban jiwa dan menyalurkan bantuan ke posko, tapi harus diikuti asessment kebutuhan masyarakat terdampak bencana, dan pemetaaan daerah bencana, satu hari asessment sudah harus dilakukan pihak terkait,” ujarnya.
Tapi apa, masyarakat terdampak bencana kata Tan Rajo seperti dibiarkan survive sendiri padahal atura UU kebencanaan masyarakat terdapak harus dibantu hingga kehidupan normal mereka pulih kembali.
“Tapi Sumbar apa, setiap bencana terjadi selalu gagap menyikapi dan memulihkanya, banyak pejabat berkunjung hanya sekedar melihatkan muka, atau mungkin lebih narsis lagi, selfie di daerah bencana,” ujar Tan Rajo.
Selain itu kata Tan Rajo, Pemprov Sumbar tidak patuh tehadap UU Kebencanaan, bahkan sering mengabaikan atau berpura-pura lupa.
“Undang-undang Kebencanaan memerintah pembentukan dewan pengarah BPBD, tapi apa hasilnya sampai calon sudah lolos Panitia Seleksi, eee mau Fit and Propertest tidak pernah terjadi di DPRD, Pemprov diam saja, padahal untuk Pansel sudah berapa ratus juta pula uang APBD habis, sejak 2014 calon pengawas BPBD itu nasibnya tidak jelas, walau hasil panitia seleksi sudah diserahkan ke DPRD,” ujar Tan Rajo.
Jadi wajar saja, meski Sumbar dikenal negeri supermarket bencana resiko topografi dan geografi yang rawan, namun tetap selalu gagap menghadapi dan memulihkan setiap bencana terjadi.
Bencana banjir dan longsor Pangkalan Kabupaten Limapuluh Kota terjadi Jumat 3/3 lalu, selain merendam rumah warga juga memporak-porandakan lahan pertanian masyarakat, bahkan beberapa hari akibat longsor hubungan darat Payakumbuh-Kampar lumpuh total, baru beberapa hari lalu bisa dilewati dengan tetap hati-hati.
Sejak itu, bantuan terus mengalir ke Pangkalan, baik dari pemerintah pusat, provinsi maupun bantuan kepedulian maayarakat. Malah untuk menyalurkan ke kampung terisolir Basarmas mendatangkan hellykopternya untuk bantu menyalurkan bantuan.(wandi)
