- Ketua Komisi IV DPRD Sumbar HM Nurnas, percepatan Mandeh harus lenyapkan ego sektoral, Jumat 19/5 di Padang.
Padang,— kawasan Mandeh terus dibenahi karena ada green light dari Pemerintah Pusat informasi anggarannya APBN kucurkan Rp 100 miliar dibagi dua Mandeh satu dan Mandeh dua.
“Bagian ke Pessel Rp 50 miliar, Padang Rp 50 miliar, tapi apakah akan selesai di 2017 wallahuallam,”ujar ketua Komisi IV DPRD Sumbar HM Nurnas Jumat 19/5 di Padang.
HM Nurnas mengingatkan satu visi untuk Kawasan Mandeh mendesak dilakukan, harus duduk bersama pemerintahan di setiap tingkatan.
“Ingat Mandeh bukan untuk kepentingan Pessel tok, tapi Padang juga diuntungkan, tak akan mungkin orang datang ke Mandeh langsung, pasti singgah ke Padang, kalau pemko padang paham harusnya kawasan Bungus Teluk Kabung dibenahi, membangun kawasan terpadu Mandeh harus lenyapkan ego sektoral,”ujarnya.
DPRD Sumbar sendiri kata HM Nurnad ngotot membuka jalur Pasar Baru-Alahan Panjang itu juga untuk memanjakan orang berkunjung ke Sumbar.
“Kalau wisatawan berkunjung ke Mandeh, setelah itu kemana, ada ruas jalan ke Alahan Panjang di sana ada Danau di Atas dan bawah termasuk kebun tehnya, ini termasuk pikiran DPRD mensupor anggaran buat jalan itu,”ujar HM Nurnas.
Selain itu, kata Nurnas harus diingat soal geografis dan topgragis Bungus Telukkabung, Painan-padang via Bungus Telukkabung, kalau terjadi bencana karena topografis daerahnya labil akses pasti tertutup.
“Tapi adanya ruas Pasar Baru- Alahan Panjang akses masyarakat Painan dari dan ke padang masih bisa,”ujarnya.
Sehingganya kata Nurnas, Komisi IV DPRD Sumbar meminta duduk semeja mempercepat kawasan Mandeh nan elok itu.
“Tapi apa, RTDL saja baru diajukan anggarannya, padahal gembar-gembor Mandeh destinasi unggulan Indonesia sudah heboh beberapa tahun belakangan,”ujarnya.
Tanpa ada kesatuan visi soal Mandeh maka jangan heran kata Nurnas puluhan miliar rupiah akan kembali ke negara.
“Ini sudah perrnah terjadi, pada 2016 ada dana Rp 35 miliar, untuk jalan dari simpang Tarusan sampai ke jembatan Parak Rumbio, ternyata tidak terserap maksimal, Rp 15 miliar dikembalikan ke negara, alasannya soal pembebasan lahan yang tak tuntas,”ujar Nurnas.(erwan)
