Jakarta, - Anggota Komisi V DPR RI, Zigo Rolanda, menegaskan realisasi anggaran Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) tahun 2025 sebesar 96,12 persen harus sejalan dengan kualitas fisik pekerjaan di lapangan serta tepat sasaran.
Penegasan itu ia sampaikan dalam rapat evaluasi pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2025 bersama Menteri PKP pada Selasa (10/2/2026).
Zigo menyatakan capaian serapan anggaran yang tinggi tidak boleh hanya berhenti pada angka administratif. Menurutnya, kualitas bangunan dan manfaat program bagi masyarakat harus menjadi tolok ukur utama.
“Realisasi anggaran 96,12 persen harus benar-benar sejalan dengan kualitas fisik di lapangan dan ketepatan sasaran program,” tegas Zigo dalam rapat tersebut.
Ia menekankan Komisi V DPR RI akan terus menjalankan fungsi pengawasan agar setiap program perumahan memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
Anggaran tersebut diarahkan untuk mendukung target 400.000 unit Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS).
Menurut Zigo, lonjakan target itu membutuhkan dukungan sistem yang kuat dan koordinasi lintas sektor. Ia tidak ingin program BSPS terhambat persoalan birokrasi maupun kendala lahan.
“Kami akan terus mengawal agar target 400.000 unit BSPS dapat terlaksana tanpa hambatan birokrasi maupun kendala lahan,” ujarnya.
Selain pengawasan anggaran, Zigo juga mendesak percepatan pembangunan hunian bagi korban bencana. Ia meminta Kementerian PKP segera menyelesaikan berbagai persoalan status lahan pada aset-aset mangkrak.
Editor : Editor
