Jakarta, — Pro kontra tentang status bandara internasional di Indonesia dievaluasi, termasuk Bandara Internasional Minangkabau (BIM), masih proses memang.
Namun anggota DPR RI dari Fraksi PAN Guspardi Gaus tegas berharap Bandara Internasional Minangkabau (BIM) tetap internasional.
BIM dyang terletak 23 KM dari pusat Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat diharapkan tidak termasuk dalam rencana pemangkasan status bandara internasional menjadi bandara domestik sebagaimana disampaikan oleh Menteri BUMN Erick Tohir.
Menurut Guspardi Gaus ada beberapa faktor yang membuat status BIMsebagai bandara internasional layak untuk dipertahankan. Diantaranya BIM merupakan pintu gerbang utama menyambut wisatawan dari Malaysia, Singapura dan wisatawan manca negara di wilayah bagian barat Indonesia.
“Kemudian BIM juga menjadi Embarkasi Umrah dan Haji tidak hanya untuk warga Sumbar, namun juga untuk masyarakat dari Bengkulu dan sebagian Jambi,”ujar Guspardi, Selasa 14/2-2023.
Selanjutnya, berdasarkan data BPS mengutip laporan Kantor Imigrasi kelas I Padang, sebelum pandemi wisatawan asing yang datang BIM pada tahun 2019 mencapai 61.131 orang didominasi oleh wisatawan dari negeri jiran Malaysia berjumlah 46.370 orang.
Namun angka tersebut menurun drastis menjadi 11.250 wisatawan pada tahun 2020, karena sekitar Maret 2020 wabah Civid -19 sudah masuk ke Indonesia dan imbasnya bandara BIM ditutup untuk penerbangan internasional, ungkap Legislator dapil Sumatera Barat 2 ini
Politisi PAN Dapil Sumbar II itu pun menambahkan pasca dibukanya kembali penerbangan internasional sejak Oktober 2022 lalu, tercatat sampai Desember 2022 sebanyak 4.144 wisatawan mancanegara datang ke Sumbar melalui BIM dengan rinciannya Oktober (373 ), November (709) dan Desember (3.062). Hal ini tentu menunjukkan pertumbuhan positif kedatangan wisman manca negara dan peningkatan yang menggairahkan.
Kemudian Sumbar juga menjadi salah satu daerah tujuan wisata di pulau Sumatera dengan destinasi beragam wisata yang menarik wisatawan manca negara untuk berkunjung ke Sumatera Barat.
“Seperti Kepulauan Mentawai dengan spot olahraga surfng yang menawarkan ombak yang menantang dan disebut sebagai salah satu yang terbaik di dunia. Bukitinggi yang mempesona dengan Jam Gadang yang iconic dan disebut kembaran ‘Big Ben’ di London Inggris dan lubang Jepang serta pemandangan Ngarai Sianok yang mengagumkan.
“Lalu ada Nagari Pariangan di Tanah Datar yang didominasi rumah adat tradisional dengan lumbung padinya, juga dinobatkan sebagai desa terindah di dunia. Masih banyak destinnasi lainnya yang tersebar di 19 Kabupaten/Kota di Sumatera Barat dengan keindahan alam luar biasa ditambah kuliner yang menggoda selera serta seni budaya yang beragam menjadi daya tarik sebagai daya ungkit mendatangkan wisatawan ke ranah Minang,” ulas anggota komisi II DPR RI itu
Di sisi lain, Pemprov Sumbar terus menggencarkan promosi pariwisata yang diprioritaskan kepada wisatawan mancanegara. Pemprov Sumbar baru saja mencanangkan ‘Visit Beautiful West Sumatera 2023’ dengan target kunjungan 8,2 juta wisatawan.
Tentu hajatan besar Pemprov Sumbar ini kata Guspardi Gaus perlu di topang dengan keberadaan bandara dengan status Internasional untuk mendorong kedatangan wisatawan berkunjung ke Sumatera Barat.
Sesungguhnya, keberadaan Bandara Internasional Minangkabau (BIM) yang mulai beroperasi pada Juli 2005 menggantikan Bandara Tabing yang ketika itu sudah berusia 34 tahun adalah penopang utama menggerakkan sektor pariwisata yang menjadi salah satu andalan Pemprov Sumbar.
Sementara itu tumbuh dan berkembangnya pariwisata mempunyai dampak multiplier effect menggerakkan sektor lainnya seperti transportasi, restoran, perhotelan, produk kerajinan UMKM, sektor jasa dan lainnya. Semuanya sangat besar pengaruhnya terhadap perkembangan ekonomi masyarakat dan pertumbuhan ekonomi daerah.
Karenanya, Pemerintah daerah bersama DPRD Sumbar kata Guspardi Gaus harus merespon cepat dan melakukan langkah strategis untuk meyakinkan pemerintah pusat dengan data-data teknis yang lengkap dan valid serta data pendukung lainnya guna memastikan BIM memenuhi standarisasi sebagai bandara berstatus internasional. Sehingga Pemerintah pusat tidak mempunyai alasan kuat menurunkan status BIM menjadi bandara domestik.
“Anggota DPR RI serta DPD RI dari Sumatera Barat yang ada di Senayan juga bisa menjadi jembatan mempercepat pendekatan kepada Pemerintah pusat guna melakukan berbagai langkah baik secara formal maupun informal,” tambah Pak GG biasa Guspardi Gaus disapa kalangan legislator nasional.
Sementara itu, Pemerintah dalam hal ini Kementerian BUMN bersama Kementerian Perhubungan harus secara cermat melakukan kajian dengan matang dan komprehensif sebelum memutuskan bandara mana saja yang di turunkan statusnya dari Internasional menjadi domestik.
Kebijakan yang akan diambil Pemerintah mengenai status bandara, perlu dijelaskan ke publik alasan rasional yang mendasari kebijakan yang diambil.
”Tentunya saya berharap BIM yang merupakan bandara kebanggan urang awak ini memenuhi syarat dan standar pemerintah untuk di tetap di pertahankan sebagai bandara dengan status sebagai bandara internasional,”ujar anggota Baleg DPR RI tersebut.
Diberitakan sebelumnya bahwa pemerintah akan memangkas jumlah bandara internasional dari 32 menjadi 14 atau 15 saja di Indonesia. Kebijakan itu merupakan kesepakatan Kementerian BUMN dengan Kementerian Perhubungan dan sudah dibahas dalam Rapat Terbatas (Ratas) Bersama Presiden Jokowi pada Selasa (31/1) lalu.
Tujuan dari perampingan bandara ini untuk meningkatkan pergerakan perjalanan domestik dan meningkatkan mobilitas perjalanan wisata dalam negeri.
Karena itu, pemerintah akan sekaligus memperbaiki konektivitas antar bandara di nusantara. Sementara itu, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat masih menunggu teknis pengurangan status internasional untuk sejumlah bandara sesuai kesepakatan Kementerian BUMN dan Kementerian Perhubungan.(faj)
