Padang Pariaman--Kabupaten Padang Pariaman rayakan hari jadinya yang ke-191 pada Kamis 11/1/2024 yang dipusatkan di Ibukota Kabupaten Padang Pariaman, tepatnya Parit Malintang.
Puncak acara HUT Padang Pariaman dihadiri oleh Wakil Gubernur Sumatera Barat, Audy Joinaldy, Bupati Sujatri Bur, Ketua DPRD Padang Pariaman, Arwinsyah bersama Wakil Ketua Aprinaldi dan Risdianto, OPD, Bank dan pelaku UMKM di Padang Pariaman.
Dalam sidang Paripurna Wagub Audy menyebut Pemerintah daerah Padang Pariaman yang di pimpin Bupati Suhatri Bur Dan Wakil Bupati Rahmang, sangat aman, damai dan kolusif. ini menunjukan pembangunan Padang Pariaman berjalan sukses dan bisa jadi contoh bagi kepala daerah lainnya yang ada di Sumatra Barat.
Begitu pula masyarakat Padang Pariaman yang berada dirantau maupun dikampung halaman terlihat sangat kompak. Kolaborasi Pemerintah daerah dan masyarakat, organisasi dan pengusaha nampak terjalin dengan baik.
” Dimanapun berada warga padang pariaman sangat kompak dan mempunyai organisasi paling besar. Maka tak heran, bilamana pembangunan di padang pariaman berjalan pesat,” Ucap Wagub Audy.
Sementara itu, Bupati Padang Pariaman, Suhatri Bur menjabarkan capaian pemerintah daerah Padang Pariaman
yang tidak terlepas dari kerjasama seluruh elemen masyarakat.
“Hal penting yang telah kami lakukan adalah dengan berinovasi dalam pencapaian visi dan misi yang dilaksanakan oleh seluruh OPD dan nagari dimana pada tahun 2023 Kabupaten Padang Pariaman telah melahirkan 282 inovasi yang menempatkan Kabupaten Padang Pariaman sebagai kabupaten terinovatif di Provinsi Sumatera Barat dan peringkat 7 nasional Kabupaten Terinovatif dimana penghargaan tersebut telah kami terima di akhir tahun 2023,”ungkap Bupati
Kebijakan membangun iklim investasi yang kondusif dan sinergisitas dengan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi menjadi strategi yang penting dalam percepatan pembangunan di Padang Pariaman.
Pada tahun 2022 realisasi investasi Kabupaten Padang Pariaman mengalami peningkatan yang signifikan menjadi Rp.1.461.253.846.697 dimana pada tahun sebelumnya 2021 hanya Rp.997.633.820.052
Katanya lagi, dari strategi dan kebijakan yang telah kami lakukan di atas, Kabupaten Padang Pariaman telah mampu meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi sebesar 6,87% (tertinggi di Sumatera Barat) dibandingkan pada saat awal kami menjabat sebagai Bupati Padang Pariaman sebesar -10,46% pada tahun 2020.
Aciak menambahkan, tingkat Kemiskinan Kabupaten Padang Pariaman mengalami penurunan sebesar satu persen dari 7,22% pada tahun 2021 menjadi 6,25% pada tahun 2022 yang artinya sebanyak 7,97 ribu jiwa penduduk Padang Pariaman telah terlepas dari kemiskinan.
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Padang Pariaman pada tahun 2022 mengalami penurunan hampir dua persen jika kita bandingkan dengan tahun sebelumnya 2021 yaitu sebesar 6,60%.
Selanjutnya Indeks Gini Ratio Kabupaten Padang Pariaman pada tahun 2022 mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya yaitu sebesar 0,245. Angka ini dibawah Provinsi Sumatera Barat sebesar 0,3 artinya ketimpangan di Kabupaten Padang Pariaman lebih rendah dibandingkan Provinsi Sumatera Barat.
Sementara itu, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Padang Pariaman tercatat selalu meningkat selama sepuluh tahun terakhir. Pada tahun 2020, IPM Kabupaten Padang Pariaman sebesar 70,61.
Secara umum, besaran nilai IPM tersebut tergolong berstatus tinggi (70≤IPM<80). Tahun 2021 meningkat menjadi 70,76. Dan Pada rentang Tahun 2022-2023 naik menjadi 71,63.
Dapat kami sampaikan juga katanya, kondisi peningkatan kualitas sarana prasarana jalan di Kabupaten Padang Pariaman dalam mendukung dan meningkatkan perekonomian masyarakat tahun 2023 sepanjang 81 km, terbangun dan terpeliharanya bendung dan saluran menuju sawah sepanjang 3,54 km dan 6 buah jembantan dengan total panjang panjang 124 meter yang bersumber dari DAU dan DAK,” tuturnya.
Dalam kegiatan tersebut, nampak hadir tiga anggota DPD RI, Leonardy, Ema Yohan, Muslim Yatim, anggota DPRD Sumbar, anggota DPRD Padang Pariaman, Bupati dan Walikota se Sumatra Barat yang mewakili, Kejari, Kapolres, ketua pengadilan, Rektor, pengusaha , tokoh masyarakat dan organisasi minang, PKDP Pusat, PKDP Sumbar dan PKDP Kabupaten dan Kota.(**)
