Padang,—Covid 19 merupakan ancaman nyata bagi semua anak bangsa, virus memapar tidak kenal siapa dan apa status.
Upaya kera dilakukan unruk memutus mata rantai dengan model mengendalikan covid-19, Provinsi Sumbar terkait model itu menjadi percobtohan bagi daerah lain di Indonesia.
Tapi sejak adaptasi kebiasaan baru, dan lemahnya disiplin menerapkan protokol kesehatan, beberapa minggu terakhir erupsi kasus positif dan angka kematian pasien positif bertambah di Sumbar.Aalagi positivity rate Sumbar mengalami tren kenaikan. Jika tidak bisa dikendalikan,maka Sumbar bisa menjadi zona merah penyebaran covid 19.
Tiga lembaga negara di Sumbar, Ombudsman, Komisi Informasi dan Komnas HAM, membentuk Cluster Pengawasan Penanganan Covid 19 (CPPC-19) Sumbar, menggelar diskusi secara virtual untuk mencari formula menekan penyebaran covid 19 pada Kamis (20/8).
dr Andani Eka Putra didaulat sebagai pembicara utama, menyebut harus dilakukan edukasi secara masif kepada masyarakat tentang covid 19 ini.
“Dari tingkat atas sampai ke nagari dan jorong harus dilakukan penyadaran ke masyarakat, dan semua lini harus bergerak, namun yang paling penting tokoh masyarakat dan aparatur pemerintah harus paham tentang covid 19 ini,” jelas dr Andani.
dr Andani juga menegaskan dalam memutus penyebaran harus dilakukan 5P yaitu pendidikan, pelacakan, pemeriksaan, pengobatan dan pengkarantinaan.
Sementara plt Bupati Solok Selatan, Abdul Rahman menyebut sudah melakukan upaya edukasi tersebut. Namun banyak kendala yang dihadapi di tengah masyarakat.
“Di kampung kampung, masyarakat terjebak dengan pemikiran yang salah tentang covid 19 ini, seperti virua tidak menyerang petani tapi hanya pejabat, ini terjadi di lapangan. Di Solsel kita merekrut edukator untuk memberikan edukasi ke masyarakat,” terang Abdul Rahman.
DR Sari Lenggogeni yang hadir sebagai pembicara menekankan kepada lemahnya kepercayaan masyarakat, karena termakan informasi hoaks.
“Edukasi memang jadi jalan terbaik, saya sendiri mengalami bagaimana masyarakat tidak mau melakukan swab karena takut, mereka berpikir swab itu sakit, banyak informasi salah yang dipercaya oleh masyarakat,” tukas Riri, panggilan akrabnya.
Juru bicara gugus tugas penanganan covid 19 Sumbar, Jasman menambahkan tidak hanya masyarakat yang perlu diedukasi, bahkan kepala daerah di kabupaten kota juga perlu diberikan penyadaran.
“Zona hijau dianggap seperti penghargaan, akibatnya ada satu kepala daerah yang tidak mau mengirimkan sample ke labor Unand, agar daerahnya dikategorikan hijau,” tukuk Jasman.
Diskusi yang dimoderatori Adel Wahidi ditutup oleh Buya Masoed Abidin. Buya memberikan pemahaman tentang merdeka di tengah covid bukan berarti bebas.
“Merdeka itu patuh, taat dan disiplin. Secara positif, Covid 19 ini adalah anugerah karena mengajarkan kita untuk patuh dan disiplin, makanya buya menghimbau ke masyarakat, ikutilah protokol kesahatan, Insya Allah kita bebas dari Covid 19,” nasehat buya.
Diskusi berlangsung selama 3 jam tersebut menjadi catatan bagi CPPC 19 Sumbar.
“Akan ada banyak tugas selanjutnya bagi cluster pengawasan ini, kita akan menyusun langkah tindak lanjut untuk mengawasi, memberikan masukan, serta melakukan aksi nyata,” kata koordinator CPPC 19, Yefri Heriani diamini oleh Ketua Komisi Informasi Sumbar, Nofal Wiska dan Kepala Komnas HAM Sumbar, Sultanul Arifin.(rilis: cppc19)
