Semarang,— Wakil Ketua Komisi IV DPD RI, Novita mengapresiasi capaian PNBP Jawa Tengah.
Novita mengatakan itu saat rapat kerja dengan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Kanwil Wilayah Ditjen Perbendaharaan Prov Jateng, di Gedung Keuangan Negara Semarang, Selasa 3/12.
“Capaian PNBP Jateng sudah sangat luar biasa, walaupun tadi pak gub bilang itu bukan merupakan rumus tapi harus ada kretivitas sendiri untuk menurunkan angka kemiskinan, jadi bukan semata mata PNBP besar maka angka kemiskinan turun,”ujarnya.
Sementara itu, dalam kunjungan kerjanya Novita merekomendasikan beberapa hal diantaranya PNBP masih akan menjadi atensi DPD RI meski telah ada landasan hukum UU no 9 tahun 2018.
“Rekomendasi kami yang pertama diluar PNBP misalnya tentang SKT kita akan ikut memperjuangkan itu sesuai pesan pak gub, karna kita tau ada wacana terkait kenaikan cukai. yang kedua tetap menjadi konsen tentang tata kelola PNBP meskipun telah ada landasan hukum UU No 9 tahun 2018,” paparnya.
Wakil Komite IV DPD RI yang juga senator asal Jawa Tengah Casitha A Kathmandu mengungkapkan, tujuan rapat kerja ini adalah untuk menggali informasi pengawasan UU no 9 tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak di Provinsi Jawa Tengah.
“Kegiatan ini dimaksudkan untuk memperoleh masukan dan penjelasan secara langsung terkait pelaksanaan UU no 9 tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak,” jelasnya.
Lebih lanjut Casitha mengatakan, hasil dari Raker dengan Pemprov dan Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jateng ini akan dibuat rekomendasi kepada eksekutif.
“Terkait dengan implentasi yang ada di daerah akam kami tindaklanjuti dengan mengekskalasi di tingkat pusat,” katanya.
Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di wilayah Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Jawa Tengah sepanjang Januari- 2 Desember 2019 terus bertumbuh. Bahkan diproyeksikan capaian hingga tutup tahun nanti akan naik sekitar 3 persen.
Realisasi PNBP telah mencapai Rp 5,25 triliun atau 131 % dari target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2019 atau sebesar Rp 3,8 triliun. Hal tersebut dikemukakan Kakanwil DJPb Jateng, Sulaimansyah.
“Ini masih dalam perjalanan nih baru posisi sampai November, nanti kalau sudah Desember, kita proyeksikan akan tumbuh atau lebih baik dari tahun 2018 hingga tutup tahun nanti, katanya optimis.
Menurutnya, Jenis PNBP didominasi oleh pendapatan Badan Layanan Umum (BLU), terutama dari Pendapatan Jasa Layanan Umum, yang nilainya terus meningkat dari tahun ke tahun.
“PNDP Jawa Tengah ini unik karena paling banyak disumbang oleh badan layanan umum sebesar 2,7 triliun. Ini ada 3 yakni pelayanan rumah sakit ada rumah sakit Kariadi, Ortopedi dan sebagianya , dan juga ada pelayanan BLU di pendidikan ada univeritas- universitas,” katanya.
Selain BLU, komponen pendapatan administrasi dan penegakan hukum juga menyumbang kedua terbesar dengan capaian sebesar 1 triliun. Disusul pendapatan kesehatan, perlindungan sosial, dan keagaman sebesar 32 miliar, Pendapatan Pendidikan, Budaya, Riset dan teknologi 305 miliar, dan pendapatan jasa transportasi, komunikasi dan informatika sebesar 107 miliar.
“Kedepan guna mengoptimalkan tata kelola PNBP, DJPb berupaya untuk terus memperbaiki penyetoran yang saat ini dapat lebih mudah melalui agen laku pandai, tokopedia, itu artinya ada dalam mempercepat realisasi,” pungkasnya.
Pada kesempatan yang sama Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo mendorong dengan capaian PNBP yang tinggi dapat diarahkan untuk mensejahterakan masyarakat.
“Mungkin yang penting adalah melalui ini dapat digunakan untuk mensejahterakan masyarakat,”ujarnya. (setjen/dpdri)
