Jakarta, —Panitia khusus (Pansus) pembahasan RUU Ibukota Negara (IKN) membantah anggapan bahwa proses pembahasan RUU IKN di DPR RI tidak melibatkan sejumlah kalangan masyarakat.
“Kita sudah menerima berbagai unsur dan elemen masyarakat. Ada yang bicara waktu itu bahwa kami ini adalah institusi, mewakili masyarakat adat yang ada di situ. Dan dikatakan bahwa organisasi ini terhimpun dari berbagai elemen dari profesor akademisi, pengusaha, dan juga ada preman, itu istilah yang dikemukakan ketika itu, ucap anggota pansus RUU IKN,” ujar Guspardi Gaus, saat dimintai tanggapnnya Senin 31/1-2022.
Menurutnya, RUU IKN merupakan sebuah hasil dari keputusan yang diambil DPR bersama Pemerintah. Artinya parlemen juga telah melakukan hal-hal yang diamanatkan konstitusi dalam melakukan pembahasan RUU IKN, ujar Politisi PAN ini.
Legislator asal Sumatera Barat itu menjelaskan bahwa dalam perumusan hingga pengesahannya, sudah dibuka ruang diskusi yang luas. RDPU yang semula diagendakan 3 hari menjadi 5 hari dengan mengundang lebih kurang 30 pakar yang ahli di berbagai bidang.
“Dan pansus juga menyiarkan pembahasan RUU IKN melalui sejumlah platform sehingga masyarakat bisa melihat dan mengikuti proses pembentukan UU tersebut dengan transpara,” ujar Guspardi yang di akhir 2021 meraih Tokoh Keterbukaan Informasi Publik dari Komisi Informasi Sumbar.
Tidak hanya itu, Pansus juga melakukan konsultasu publik dengan datang ke beberapa kampus dalam rangka mendapatkan masukan dan saran dalam rangka penyempurnaan RUU ini.
Kemudian kata politisi nasional PAN ini, Pansus IKN juga bertemu dengan sejumlah tokoh masyarakat, sejumlah ormas, masyarakat adat dan kesultanan di Kalimantan serta Pemerintah Daerah di lokasi IKN untuk menampung berbagai aspirasi.
Jadi, jika ada anggapan bahwa parlemen tidak melibatkan masyarakat dalam pembahasan RUU IKN ini tidaklah benar.
“Karena proses pembahasannya sudah melibatkan berbagai unsur dan elemen masyarakat. Jadi perasaan terwakili atau tidak itu kan sangat relatif,”ujar anggota Baleg DPR RI tersebut. (faj)
