Jakarta,— Pemilu bersisa 168 hari lagi, ingat waktu politik itu jalannya cepat terasa dibanding waktu normal
Pemilu menjadi ajang taktik dan strategi serta tak jarang menghalalkan semua cara demi suara rakyat.
Mengantisipasi gelagat terjadinya pelanggaran ini, Anggota Komisi II DPR RI Guspardi Gaus meminta Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) di semua tingkatan memaksimalkan fungsi pencegahan pelanggaran yang berpotensi terjadi pada pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 mendatang.
“Dalam pengawasan penyelenggaraan pemilu, Bawaslu harus bekerja dengan profesional dan profesional dalam menjalankan tugasnya sesuai dengan tuntutan undang-undang. Pencegahan pelanggaran sangat penting untuk mewujudkan Pemilu yang berkualitas,”ujar Guspardi Gaus, Selasa 29/8-2023 di Agam.
Gusaprdi Gaus mengemukakan soal potensi pelanggaran Pemilu dihadapan 100 orang peserta yang berasal dari Walinagri, Wali jorong, tokoh Masyarakat dan bundo kanduang se Kabupaten Agam.
Guspardi Gaus menjadi narasumber di acara sosialiasi pengawasan pemilu yang terselenggara berkat kerjasama antara Komisi II DPR RI dengan Bawaslu RI bertempat di hotel Sakura, Lubuk Basung, Sumatera Barat, beberapa hari lalu.
“Agar fungsi pencegahan berjalan maksimal, Bawaslu harus secara massif menyampaikan informasi kepada masyarakat. Terutama mengenai hal-hal yang berpotensi menjadi penyebab terjadinya pelanggaran di masyarakat. Sehingga pelanggaran pemilu dapat dihindari seminimal mungkin, baik oleh masyarakat maupun kontestan,” ujar politisi PAN ini.
Apalagi sebentar lagi akan masuk pada tahapan kampanye, di mana potensi pelanggaran pemilu sangat rentan terjadi.
Karena itu kata Guspardi Gaus kolaborasi Bawaslu dengan kelompok masyarakat di nagari sampai ke tingkat RT dan RW sangat diperlukan dalam melakukan pengawasan terhadap pelanggaran pemilu.
“Supaya tahapan demokrasi bangsa ini agar berjalan sesuai batasan dan larangan yang sesuai dengan peraturan yang berlaku,”ungkap Legislator DPR RI asal Dapil Sumatera Barat 2 tersebut.
Selanjutnya, Guspardi mengimbau kepada semua pihak, jika menemukan kejanggalan dan potensi pelanggaran supaya dapat sesegera mungkin melaporkan kepada pihak Bawaslu.
“Ayo masyarakat lapor ke Bawaslu. Karena laporan tersebut menjadi titik awal informasi guna dilakukan penelusuran atau investigasi,”ujar Pak GG biasa disapa banyak stakeholder di Agam.
Oleh karena itu, diharapkan peran serta dari segenap lapisan masyarakat serta semua stakeholder agar dapat secara bersama-sama melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemilu.
“Supaya berbagai potensi pelanggaran dapat diminimalisir, demi terciptanya pemilihan umum yang jujur, adil dan bersih dengan asas langsung,umum,bebas dan rahasia,”ujar Guspardi Gaus anggota Baleg DPR RI ini. (faj)
