Jakarta — Dari seruduk pasar di setiap kunjunfan ke Daerah Pemilihan Sumbar II, Anggota Komisi VI DPR RI, Hj. Nevi Zuairina selalu menggali soal harga kebutuhan pokok (Sembako).
Faktanya sampai minggu pertama tahun baru, Hk Nevi Zuairina masih menemui melonjaknya harga kebituha pokok yang membuat konstutenny amenjerit di Dapil Sumbar II.
“Terus terang harga kebutuhan pokok belum juga terkendali padahal sudah lebih satu pekan tahun baru, masyarakat menjerit, saya meminta agar operasi pasar (OP) dilakukan pemerintah tepat sasaran,” ujar Hj Nevi Zuairina, Sabtu 8/1-2022.
Hj Nevi mengatakan, beberapa harga kebutuhan pokok terpantau mengalami kenaikan sejak menjelang Nataru. Bahkan kata pokitisi perempuan nasional PKS ini data PIHPS (Pusat Informasi Harga Pangan Strategis) Nasional, beberapa kebutuhan pokok yang mengalami kenaikan saat menjelang Nataru, di antaranya adalah minyak goreng, telur ayam, cabai merah, cabai rawit, dan bawang merah.
“Saya mendengar pemerintah hendak menggelontorkan anggaran cukup besar untuk menstabilkan harga Minyak Goreng. Saya harap jangan hanya minyak goreng, akan tetapi seluruh bahan pangan utama mesti juga stabil seperti beras, gula pasir, daging sapi atau daging ayam, telur ayam, garam, susu, bawang merah dan bawang putih. Memang yang sangat drastis kenaikannya adalah minyak goreng akibat situasi global dan ditambah dengan moment Nataru. Untuk itu, operasi pasar (OP) ini mesti tepat sasaran dan zero mistake,” ujar Nevi.
Politisi PKS ini mengkritisi, kenaikan harga kebutuhan pokok telah menambah beban masyarakat di saat pandemi covid-19 belum berakhir.
Terlebih lagi banyak masyarakat yang terkena PHK selama pandemi sehingga penurunan daya beli masyarakat semakin lebar.
Nevi juga sangat prihatin terhadap situasi PHK di masyarakat semakin besar. Mengutip dari Kementerian Tenaga Kerja, tren klaim JHT (Jaminan Hari Tua) ke BPJS Ketenagakerjaan sampai dengan 7 Agustus 2021, ada 538.305 orang pekerja sudah mengklaim JHT yang artinya sudah ter-PHK. Prediksi akhir tahun 2021 ada sekitar 894.579 orang, atau hampir sebanyak 895 ribu orang kehilangan pekerjaan.
“Dengan semakin besarnya orang-orang yang kehilangan pekerjaan, stabilisasi komoditas pangan ini sangat berarti untuk bertahan hidup. Pangan yang dikonsumsi setiap hari yang berarti pengeluaran tiap hari. Jika terlalu besar, akan sangat mengganggu keuangan keluarga. Bila tidak terpenuhi, akan berpengaruh terhadap ketercukupan gizi,”ungkap Nevi.
Legislator asal Sumatera Barat II ini mengusulkan kepada pemerintah agar memperhatikan upaya menjamin tersedianya pasokan stok komoditas agar terjadi stabilitas harga kebutuhan pokok. Kementerian Perdagangan mesti melakukan pemeriksaan gudang-gudang yang menyimpan komoditas kebutuhan pokok untuk memastikan tidak terjadi penimbunan.
Selain itu kata Nevi Pemerintah harus memberikan sanksi tegas jika terbukti ada orang melakukan penimbunan bahan Sembako.
Nevi menambahkan, pemerintah juga harus memastikan distribusi komoditas kebutuhan pokok berjalan lancar, jangan sampai ada penimbunan, dan lakukan koordinasi yang baik antar Kementerian dan Lembaga terkait.
Data yang berbeda antar Kementerian dan Lembaga harus tepat karena menjadi penyebab munculnya kebijakan yang merugikan rakyat.
“Saya berharap, Pemerintah dapat mengambil langkah yang tepat untuk mengendalikan harga kebutuhan pokok agar tidak merugikan pihak-pihak terkait seperti petani, nelayan, pedagang, dan juga rakyat selaku konsumen. Memastikan operasi pasar pada sasaran yang tepat dan tidak ada penyimpangan sedikitpun menjadi kunci suksesnya tindakan pemerintah dalam langkah stabilisasi komoditas pangan di masyarakat,”ujar Nevi Zuairina. (adr)
